Indonesia Tentang Serangan ke Irak

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan penolakannya atas rencana serangan AS ke Irak. Untuk mempertegas sikap itu, pemerintah akan meningkatkan upaya diplomasi guna mencegah aksi militer tersebut.

Sikap pemerintah Indonesia tersebut diungkapkan Menko Kesra Jusuf Kalla kepada wartawan seusai mengikuti rapat kabinet menyikapi rencana serangan AS ke Irak, setelah batas waktu (dead line) yang diberikan pemerintahan George W Bush berakhir.

Rapat yang dilanjutkan rapat terbatas membahas kenaikan harga BBM, tarif listrik dan telpon itu diikuti Presiden Megawati Soekarnoputri, Wapres Hamzah Haz, tiga menko, Panglima TNI, Kapolri, Menhan, dan menteri terkait lain.

Menurut Kalla, pemerintah akan terus mengkaji perkembangan di Timur Tengah beberapa hari ini dan mengantisipasi setiap kemungkinan.

"Dari kajian itu, kita akan mempersiapkan tugas dari tiap-tiap menteri di bidang politik. Kemudian dari segi ekonomi, apa efeknya jika minyak naik. Kita akan memberikan (respons resmi) nanti," katanya.

Untuk memantau perkembangan tersebut, pemerintah telah menugaskan satu dua menteri untuk mencermati krisis di Timur Tengah, termasuk menyikapinya secara politik.

"Namun, seluruh negeri ini harus tahu bahwa Indonesia tidak setuju (serangan) itu. Jangan nanti tiba-tiba timbul kesan pemerintah dianggap setuju. Nggak. Kita tidak setuju perang itu," katanya. Sikap tersebut, menurut Kalla, harus disampaikan terbuka, termasuk kepada AS.

Untuk mencegah serangan tersebut, kata Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan diplomasi internasional.

"Sebagai bangsa yang menghormati kemanusiaan dan kedaulatan bangsa, Indonesia ingin menciptakan upaya damai. Kita akan meningkatkan diplomasi dan berharap perang tidak terjadi,," katanya.

Menurut Syamsul, kabinet akan mengadakan rapat lagi pada 27 Januari mendatang setelah keluar keputusan DK PBB. Rapat antara lain untuk membicarakan apa yang harus dilakukan jika AS dan sekutunya benar-benar menyerang AS. Misalnya, bagaimana mengamankan sekitar 30 WNI yang tinggal di negara itu.

Misi Damai

Dari Bagdad dilaporkan, Rusia kemarin memulai misi perdamaiannya di Bagdad untuk mencegah perang pimpinan AS terhadap Irak, setelah para ahli senjata PBB mencari senjata-senjata terlarang di istana utama Presiden Saddam Hussein.

"Kita harus merebut peluang untuk mencapai dan mengupayakan satu penyelesaian diplomatik dan damai," kata Deputi Menlu Rusia Alexander Saltanov, yang negaranya memiliki hubungan erat dengan Irak dan salah satu dari lima anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto.

Rusia menentang aksi militer terhadap Irak tanpa satu mandat baru PBB, tetapi AS dan Inggris bertekad untuk melancarkan serangan jika PBB tidak memaksa Bagdad menyerahkan senjata pemusnah massal.

Tidak jelas apakah Saddam berada di kantor istananya ketika para pemeriksa PBB mengunjungi kompleks tersebut.

Moskwa melakukan upaya perdamaiannya sehari setelah Presiden AS George W Bush memperingatkan Saddam bahwa kesabarannya hampir habis, dan Kanada bersama dengan negara-negara di Eropa dan Timur Tengah menuntut, persetujuan PBB merupakan syarat bagi setiap perang.

Menhan AS Donald Rumsfeld, Rabu, mengatakan Washington belum memastikan perang bakal terjadi kendatipun menggelar pesawat-pesawat tempur, kapal perang dan ribuan tentara ke kawasan Teluk yang kaya minyak.

Tapi Gedung Putih tetap menekan Irak dengan mengumumkan bahwa Bush dan PM Inggris Tony Blair akan bertemu di Camp David, dekat Washington 31 Januari, empat hari setelah tim inspeksi senjata menyampaikan laporan penting ke PBB mengenai pentaatan Irak terhadap resolusi PBB.

Bantuan NATO

Di Brussels, para pejabat NATO mengatakan AS secara resmi meminta sekutu-sekutu NATO-nya bagi bantuan militer tidak langsung jika terjadi perang, termasuk penggelaran rudal untuk melindungi anggota NATO Turki, yang memiliki perbatasan panjang dengan Irak.

Misi Rusia dan kegelisahan-kegelisahan yang berkembang di banyak ibu kota negara di seluruh dunia menyangkut perang terhadap Irak tanpa bukti kuat memiliki senjata pemusnah massal, menimbulkan satu masalah bagi Bush dan Blair untuk memperoleh dukungan luas bagi sikap keras mereka terhadap Irak.

Tim senjata mengumumkan tidak ada bukti jelas tapi para pejabat AS mengisyaratkan bahwa setiap ada tanda Bagdad tidak bekerja sama cukup alasan bagi Washington untuk melancarkan perang.

Anggota Kongres AS dari partai Republik Douglas Bereuter, ketua majelis parlemen NATO dan seorang anggota komite intelijen Kongres, tidak mengesampingkan dukungan PBB bagi setiap perang.

Moskwa menyebut kunjungan Saltanov sebagai bagian dari "kontak-kontak tetap" untuk menjamin pelaksanaan resolusi-resolusi PBB. (A20, ant-29, 46e)