Harga Saham Telkom Anjlok

• Perhitungan Keuangan Di-review

JAKARTA-PT Telkom akan me-review perhitungan keuangannya, terutama menyangkut pos pendapatan, biaya dan investasi tahun 2003, menyusul keputusan pemerintah menunda kenaikan tarif telepon. Penundaan kenaikan tarif telah mengganggu rencana investasi jaringan Telkom tahun 2003. Bahkan, harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta (BEJ) anjlok tajam sampai 10,34 persen Rp 375.

Direktur PT Telkom Kristiono mengatakan hal itu di Jakarta, kemarin. Menurut dia, semula tujuan kenaikan tarif telepon untuk membiayai penetrasi jaringan. Akibat penundaan itu, Telkom berupaya mencari teknologi dengan harga murah agar tetap mampu memperluas jaringan. "Dengan teknologi mahal sudah tidak memungkinkan. Apalagi tarif sekarang tidak dapat memberikan return yang bagus," katanya.

Dia menambahkan, alternatif lain untuk mengatasi hal ini, dengan melihat lebih dahulu sisi biaya yang sudah tidak bisa naik lagi karena tarifnya tidak memberikan return bagus.

Telkom sebenarnya telah mendapatkan izin menaikkan tarif telepon selama tiga tahun mulai tahun 2002 hingga tahun 2004 sebesar 45,49 persen. Setiap tahun masing-masing ada kenaikan sekitar 15 persen. Kenaikan hingga 45-49 persen itu dengan konsekuensi PT Telkom harus membangun 1,2 juta sambungan satuan telepon (STT) hingga 2004.

Sementara data terakhir per September 2002, lanjut dia, jumlah jaringan telepon fix line yang sudah dibangun sebanyak 624.558 SST atau 52,05 persen dari total keseluruhan. Sedangkan tarif telepon yang semula diberlakukan per Januari 2003 yang naik 15 persen mencakup kenaikan lokal sebesar 33,33 persen, abonemen 31,10 persen, dan SLI yang turun 3,97 persen.

Turun

Sementara itu, dari pemantauan di BEJ, penurunan tarif telepon ini berdampak pada turunnya harga saham Telkom yang melemah tajam Rp 375 atau 10,34 persen. Bahkan, pemerintah memastikan tidak akan ada kenaikan tarif selama 2003 ini.

Penurunan kali ini merupakan yang paling tajam dialami saham Telkom yang kini menjadi Rp 3.250. Saham PT Indosat juga turun Rp 200 (2,38 persen) menjadi Rp 8.200. Turunnya indeks ini akibat tekanan jual yang besar dari investor terhadap saham Telkom yang turun Rp 275 menjadi Rp 3.350 dan Indosat turun Rp 250 menjadi Rp 8.150.

Pasar juga menilai penundaan kenaikan tarif telepon menunjukkan pemerintah kurang koordinasi dan tidak konsisten antara departemen yang satu dan lainnya. Di samping itu, juga akan mengalami masalah pada defisit anggaran.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis (16/1) kemarin diperkirakan tidak akan terpengaruh oleh penundaan kenaikan tarif telepon. Sebab, para pemain menilai kebijakan itu belum menyentuh apa yang diinginkan masyarakat saat ini.

Para pemilik telepon dinilai tidak sebanyak pengguna listrik dan BBM yang benar-benar menyentuh seluruh kalangan. "Saya pun tidak tahu apakah kondisi rupiah pagi tadi yang sempat menguat ke level Rp 8.840, bahkan di level Rp 8.835 per dolar AS, itu merupakan reaksi positif sesaat atau tidak," kata analis dari Bank BNI Jenthu Apolunanto.

Hal itu mengingat, kata Jenthu, saat ini rupiah kembali melemah di posisi Rp 8.860 - Rp 8.870 per dolar AS. Dia memperkirakan rupiah akan stabil di level tersebut. "Jika sampai sore nanti tidak ada permintaan yang cukup kuat dari para pemain lokal, kemungkinan rupiah akan ada di level Rp 8.860 untuk batas atas," ujarnya.

Namun, lanjut dia, kalau menguat akan berada di posisi Rp 8.850 per dolar AS. "Ya, mungkin saja ke level Rp 8.835 per dolar AS, tapi rupiah itu kan aneh. Kalau dolar makin murah justru akan memancing pelaku pasar membeli dolar, sehingga terjadi aksi borong dan dolar akan naik lagi. Ini menyebabkan penguatan rupiah kembali tertekan," katanya.

Sikap Jelas

Dua anggota DPR, yaitu Andi Najmi Fuaidi SH dan Alvin Lie MSc, menegaskan, seharusnya pemerintah sudah sampai pada sikap jelas dan tegas ketika melakukan konsultasi dengan DPR, menyangkut kenaikan harga BBM, tarif daftar listrik (TDL), dan telepon. Hasil konsultasi yang hanya menunda kenaikan tarif telepon ibarat permen untuk menghentikan anak nangis.

"Pemerintah seharusnya bukan lagi pada tahap akan mengkaji, melainkan sudah pada sikap mau membatalkan keputusannya sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat," kata Andi Najmi.

Dia menilai, dengan sikap pemerintah seperti sekarang akan berimplikasi negatif di masyarakat. "Misalnya satu hari setelah keputusan itu, ternyata tidak bisa meredam gejolak. Bahkan, lebih memancing eskalasi demo menjadi lebih besar," ujarnya.

Kalau demo menjadi lebih besar, lanjut anggota FKB itu, justru merupakan risiko berat bagi pemerintah. Apalagi bila masih tetap pada sikapnya mempertahankan keputusannya. Pemerintah sebenarnya bisa memperhatikan aspirasi masyarakat lebih awal atau saat konsultasi itu dengan membatalkan keputusannya.

Dengan demikian, akan lebih meringankan pekerjaan pemerintah dengan mencari alternatif lain setelah kebijaksanaannya dibatalkan. "Sebaliknya, kalau pengkajian itu memakan waktu lama, akan makin berbahaya bagi pemerintah. Jadi, sebaiknya segera diputuskan."

Di tempat terpisah, Alvin Lie menyatakan yakin kalau tidak ada tekanan dari publik, pemerintah tidak akan membahas lagi keputusannya dengan DPR. Apalagi sudah ada sinyal, awalnya menteri tampak enggan datang memenuhi undangan konsultasi dengan DPR.

Para menteri yang kemudian datang memenuhi undangan itu, sebenarnya juga sudah membawa hitungan harga. Karena tidak mungkin mereka datang dengan tangan kosong. Hal ini terlihat, dalam waktu singkat ternyata Menteri Perhubungan Agum Gumelar sudah memutuskan menunda kenaikan tarif telepon. (bn,tri,nas,D19,sgt-64,29t)