logo SUARA MERDEKA
Line
  Selasa, 14 Januari 2003 Jawa Tengah - Pantura  
Line

Batas Usia Pensiun PNS Eselon II Menjadi 56 Tahun

BREBES - Batas usia pensiun pejabat eselon II, di lingkungan Pemkab Brebes, yang semula sampai 58 tahun, kini dibatasi hanya 56 tahun. Keputusan tersebut tertuang dalam surat ketua DPRD Nomor 081/025 tanggal 6 Januari yang berisi penegasan masa usia pensiun pejabat eselon II.

Dengan surat tersebut, otomatis lima pejabat eselon II yang saat ini masih menduduki jabatan penting, termasuk Sekretaris Daerah (sekda) Drs Tri Harjono harus memasuki pensiun. Selain sekda, terdapat pejabat lain yang sudah berusia 56 tahun terdiri, H Amin Soewardjo SH (Asisten I Sekda), Ir Budi Rahayu (Kepala Dinas Kependudukan -Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Drs H Irfa'i (Kepala Badan Kepegawaian Daerah) dan H Rawi SH (Kepala Badan Pengawas Daerah).

Semula lima pejabat itu mengacu pada SK Plth Bupati Drs Tri Harjono Nomor 800/00359/2002 tanggal 22 Februari 2002, tentang batasan usia pensiun eselon IIa dan IIb. Sekda (eselon IIa) pensiun 58 tahun, dan eselon IIb (kepala dinas/badan dan asisten sekda) 57 tahun. Alasan penambahan masa usia pensiun waktu itu, adalah PP No 32 Tahun 1979 tentang perpanjangan masa pensiun. Disamping karena alasan situasional belum ada Bupati definitif.

Namun kemudian oleh DPRD ditinjau kembali, kemudian turun SK Pimpinan Dewan Nomor 01/Kpt.Pimp/I/2003 tanggal 6 Janurai 2003 yang berisi pencabutan pengangkatan sekda karena sudah berusia lebih dari 56 tahun. SK Pimpinan Dewan ditandatangani Ketua Dewan Sarei Abdul Rosyid SIP, Wakil Ketua H Slamet Abdullahnuri BA, HM Nasrudin dan HM Sunadi Ilham.

Jabatan Politis

Wakil Ketua Dewan HM Nasrudin mengatakan, dengan SK Pimpinan Dewan ini Bupati harus segera menindaklanjuti dengan mengajukan nama calon sekda baru pengganti Drs Tri Harjono. ''Jabatan sekda adalah jabatan politis, yang dalam pengangkatannya harus mendapat persetujuan Dewan,'' paparnya.

Disebutkan, ketika Tri Harjono masih menjabat plth Bupati, dia memperpanjang sendiri masa pensiun tanpa melalui persetujuan Dewan. Karena Tri Harjono menduduki jabatan eselon II, maka otomatis semua pejabat eselon II yang seharusnya memasuki pensiun ikut diperpanjang.

Sesuai PP 32 Tahun 1979 pasal 4 butir 2, perpanjangan itu bisa dilakukan untuk jabatan fungsional (dokter, dosen, guru), tenaga ahli dengan pertimbangan yang bersangkutan masih dibutuhkan organisasi. Selain sehat jasmani dan rohani. (wh-20)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | English | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA