
| Jumat, 3 Januari 2003 | Tajuk Rencana |
Wacana Pelengseran Presiden- Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Syafii Maarif tidak setuju pelengseran presiden sebelum 2004. Bila hal itu terjadi, maka bangsa ini akan membayar terlalu mahal. Bangsa kita sedang mengalami keretakan. Yang dibutuhkan segera dalam suasana demikian adalah upaya penyelamatan. Pemerintahan Megawati, dalam penilaiannya, belum atau tidak punya langkah penyelamatan tersebut secara konkret. Dia memberi contoh tim ekonomi yang diharap-harapkan, ternyata tak mampu melakukan upaya yang dampaknya bisa dirasakan nyata. Demi penyelamatan, ujar guru besar Ilmu Sejarah itu, pergantian kepemimpinan nasional memang perlu. Namun tidak melalui pelengseran sebelum 2004. Harus dengan pemilihan umum.
- Pemikiran yang dikemukakan di depan sebuah seminar di Yogya itu sangat menarik untuk dikaji dalam konteks perkembangan politik belakangan ini. Terutama dengan kemunculan wacana kemungkinan melengserkan presiden sebelum masa jabatan berakhir. Wacana itu dimunculkan lawan-lawan politiknya. Effendy Choiri, Wakil Ketua FKB DPR, mengemukakan bila ada upaya untuk menjatuhkan Mega adalah wajar. Alasannya, lebih masuk akal dibandingkan dengan alasan saat menjatuhkan Gus Dur. Dia memberi dua alasan. Yaitu penjualan aset negara yang dinilai telah melampaui batas serta ketidakmampuan memimpin pemerintahan. Ketua Umum DPP PKB Alwi Shihab, pada waktu berbicara di Semarang Rabu lalu memberi pernilaian tidak terlalu berbeda.
- Presiden Megawati Soekarnoputri ibarat telah panen kritik pada hari-hari tutup 2002. Ketua Umum PBNU, PBHI, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam jumpa pers akhir tahun memberi nilai sama: ''rapor pemerintahan Mega merah''. Pemerintah Mega dinilai lemah dalam kepemimpinan, sistem pemerintahan, penegakan HAM, dan komunikasi politik. Antara Presiden dan Wapres serta para menteri banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Menteri belum tentu tunduk ke presidennya tetapi malah tunduk ke ketua partai. Namun Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi memperingatkan, siapa pun yang menjadi presiden nanti termasuk Megawati akan mengalami hambatan dan tantangan besar. Bangsa sudah telanjur terjebak dalam fragmentasi yang menyebabkan pemulihan makin sulit. - Bahwa pemerintahan Presiden Megawati tidak berhasil, setidak-tidaknya dalam ukuran para politikus yang berseberangan, sebenarnya sudah tergambar jelas menjelang Sidang Tahunan MPR 2002. Pada waktu itu juga muncul wacana pelengseran presiden seperti yang terjadi sekarang. Namun Ketua MPR RI Amien Rais saat itu menentang gagasan tersebut. Bila hal itu terjadi, menyusul pelengseran Gus Dur, akan menorehkan budaya politik dan pemerintahan yang berbahaya bagi kehidupan bangsa. Pemikiran itu diterima. Para pemimpin partai sepakat membiarkan Mega memerintah sampai batas waktu, namun akan dibiarkan dalam ketidakberhasilan. Kenyataannya, kabinet koalisi tidak kompak. Pendapat Ketua PB NU benar. Menteri jalan sendiri-sendiri dan tunduk ke partai, tidak ke Presiden atau Wapres.
- ''Jalan sendiri-sendiri'' bahkan terjadi juga dalam tubuh PDI-P. Sebagai contoh, betapa banyak calon partai berlambang banteng mencereng di Jateng yang gagal meraih kursi bupati kendati mendominasi legislatif. Sebab, anggota yang duduk di sana lebih mendulukan kepentingan pribadi ketimbang strategi partai. Adakah korelasi antara kenyataan yang menyesakkan hati bagi PDI-P itu dan ungkapan hati Taufik Kiemas di Denpasar Selasa lalu? Ketika berbicara di depan banyak sekali tokoh nasional, suami Megawati itu mengisyaratkan kemungkinan istrinya akan lengser dari kursi kepresidenan pada 2004. Dia telah mencapai puncak kekuasaan, yang tersisa adalah jalan untuk turun. Dia juga teringat nasib tragis yang dialami oleh para presiden pendahulunya.
- Namun apa yang sebenarnya terkandung di hati Mega, hanya dia yang tahu. Pemimpin arif tahu kapan dia harus tampil dan kapan harus turun. Harus dicatat, Mega memiliki dua peran. Selain sebagai pribadi, dia adalah pemimpin partai yang dicintai pengikutnya. Tentu dia sudah membaca yang sebenarnya terjadi di sana dan bagaimana harus bersikap. Terlepas dari itu semua, pemikiran Ketua PP Muhammadiyah harus dicamkan oleh semua yang akan memimpin bangsa ini pada masa depan. Bangsa ini telanjur terjebak dalam fragmentasi. Semua bisa menghadapi situasi seperti yang dialami Megawati. Yaitu tiap tahun menjelang ST MPR diancam dilengserkan. Bisa juga dibiarkan memimpin sampai batas waktu dalam ketidakberhasilan. Kemudian rakyat kecil jua yang jadi korban.
|