
| Jumat, 3 Januari 2003 | Tajuk Rencana |
Hadiah Tahun Baru, Harga-harga Naik- Inilah ''hadiah'' tahun baru yang harus diterima dengan perasaan getir. Yaitu kenaikan harga-harga barang dan jasa. Hal itu terjadi lantaran dipicu oleh kebijakan pemerintah menaikkan serentak harga BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan pulsa telepon. Beban menjadi semakin berat karena dilakukan bersamaan kendati masing-masing sudah melalui tahapan agar bisa meringankan. Misalnya TDL yang naik 6% dan tarif pulsa telepon 15%. Kenaikan telepon bagian dari keseluruhan kenaikan 45,49% sepanjang 2000-2004. Sementara itu, TDL kita tahu juga akan naik lagi bertahap setahun ini. Namun untuk BBM sudah dinyatakan memang akan terus berfluktuasi mengikuti harga internasional. Harga sekarang masih di bawah ceiling price.
- Dampak simultan dan yang multiplier sudah harus diantisipasi sejak sekarang. Saat sektor transportasi terkena, pastilah dampak ikutannya cepat terjadi. Kita membaca berita di koran atau majalah, mendengar dan melihat liputan di televisi, semua mengisyaratkan harga-harga bakal naik. Karcis kereta api akan naik, demikian pula tentunya tarif angkutan jenis lain yang langsung terkait dengan BBM. Hampir tak ada jenis barang dan jasa yang bisa terbebas dari tekanan biaya produksi. Kalaupun mereka terpaksa harus bertahan dengan harga lama, pastilah yang diubah spesifikasi produk. Apa boleh buat, kenyataan itu tak bisa ditolak. Untuk barang konsumsi pokok, siapa bisa menghindar. Barangkali untuk barang dan jasa sekunder atau tertier masih bisa ditunda pembeliannya.
- Dikatakan harus diterima lantaran tak ada alternatif lain yang lebih baik. Penundaan kenaikan hanya akan berarti penundaan penyelesaian masalah karena cepat atau lambat pengurangan bahkan penghapusan subsidi harus dilakukan. Ekonomi tanpa subsidi justru lebih baik, lebih efisien, dan lebih sehat. Dengan demikian, kebijakan itu sudah tepat. Pemerintah bertekad mengamankan APBN yang dari tahun ke tahun defisitnya membesar. Defisit itu untuk memberikan kelonggaran dan stimulus pertumbuhan yang lebih besar dari waktu-waktu lalu. Secara teoretis, bila kemudian tujuan pertumbuhan dicapai dan itu berarti produktivitas meningkat, maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan naik. Dengan demikian, bertambahnya beban tak harus mengurangi terlalu banyak daya beli secara riil. - Sayang teori tak pernah menjamin praktik di lapangan berjalan mulus atau sesuai dengan yang diinginkan. Yang dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan pengusaha adalah penambahan beban. Pengusaha merasa beban biaya meningkat, sedangkan kenaikan harga jual tak bisa dengan mudah dilakukan mengingat keterbatasan daya jangkau masyarakat atau daya kompetisi di pasar global. Akibatnya, margin bisa menurun dan pada gilirannya kenaikan gaji atau upah tertunda. Padahal, tanpa ada penyesuaian gaji rasanya terlampau berat dan malah dapat kontraproduktif. Terlebih bagi mereka yang berpenghasilan kecil dan pas-pasan. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak menaikkan gaji atau upah pekerja. Sebaliknya, kenaikan harga juga bukan sesuatu yang harus dihindari asal terkendali.
- Bagaimana menentukan kendali itu? Tidak lain dengan menahan inflasi. Sulit rasanya mempertahankan inflasi satu digit pada 2003. Namun setidaknya tidak bergeser jauh dari angka 10% kalaupun harus naik. Dengan demikian, inflasinya masih tergolong sedang. Itu pun harus benar-benar diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja menganggur yang semakin banyak. Justru di situlah persoalannya, sebab laju pertumbuhan tahun ini diperkirakan tidak akan bisa melebihi 4%, itu pun harus dicapai dengan kerja keras. Dengan pertumbuhan relatif rendah, sangat sulit jumlah tenaga menganggur akan berkurang signifikan. Persoalannya, skenario buruk itu pun tergolong lumayan karena terbaik dari yang buruk.
- Secara prinsip dapat dipahami terjadinya kenaikan harga BBM, TDL, dan pulsa telepon. Alasannya jelas, dalam rangka mengurangi subsidi sampai seminimal mungkin. Untuk kelompok masyarakat miskin telah disediakan dana kompensasi, namun jumlahnya tidak terlampau besar, Rp 3 triliun-Rp 4 triliun. Pemerintah juga berupaya membantu kelompok miskin, antara lain dengan memberikan harga khusus minyak tanah bagi mereka. Selebihnya, memang tak bisa lagi dibantu kecuali mengharapkan semua pihak baik dunia usaha maupun masyarakat kebanyakan menyesuaikan diri dengan tarif baru. Jawabannya selalu kembali pada peningkatan efisiensi. Efisien atau mati, peringatan itulah yang sudah lama kita dengar. Terlebih pada era keterbukaan dan globalisasi ekonomi sekarang.
|