
| Jumat, 3 Januari 2003 | Surat Pembaca |
Bagaimana Agen Bus Giyarto
Anak, adik sepupu dan kemenakan yang kecil-kecil sebanyak 9 orang dari Klaten ingin kembali ke Bogor dan 9 Desember 2002 pesan tiket bus Limas atau Nan Tungga yang langsung ke Bogor. Agen bus Giyarto menyanggupi bus Nan Tungga namun hanya ada 4 tempat duduk. Ternyata agen memberikan 9 tempat duduk di bus Jaya Mulya dan bilang yang penting sampai ke Bogor sesuai tulisan di tiket. Tanggal 13 Desember dijemput omprengan dan bayar lagi a Rp 5000. Sampai di agen melunasi sesuai tiket, 9 x Rp 85 ribu ditambah angkutan 9 x 5000, jumlah Rp 810 ribu. Ada pelayanan yang perlu mendapatkan perhatian dari agen bus Giyarto maupun bus Jaya Mulya. Semua penumpang ke Bogor diturunkan di Pulogadung, sehingga harus ganti bus ke Bogor. Namun sial lagi bus ini menurunkan penumpang sampai pertigaan Cieteureup (Jagorawi) sehingga mereka terpaksa ganti angkot 08 jurusan Pasar Anyar Citerereup dan turun di Jembatan Item, semua biaya sendiri. Coba direnungkan bila bepergian 9 orang bawaan 13 kardus, belum tas makanan/minuman, dioperkan dan dioperkan tanpa uang. Ya kalau uang saku agak banyak, bagaimana bila pas-pasan. Apa tidak repot membawa bawaan sebanyak itu pindah dari bus satu ke bus yang lain padahal mereka anak-anak kecil. Mbok yang mempunyai rasa kasihan dan tidak hanya mengejar materi saja. Mana tanggung jawab dari agen bus Giyarto Bedogantungan.
Soetanto
***
Menyakitkan Hati Rakyat
BPPN membuat kejutan besar, sekaligus membangunkan macan tidur. Beberapa konglomerat hitam mendapatkan keringanan dengan diberi pembebasan dari jeratan hukum, padahal BPPN bukan lembaga penegak hukum. Masyarakat kaget dan emosi, karena luka hatinya belum sembuh dan belum terobati akibat kroni-kroni Soeharto main kayu minta prevelage yang sangat berlebihan dan jumlahnya tidak hanya Rp 10 triliun, melainkan puluhan triliun rupiah/orang. Akibatnya krisis multidimensional, ekonomi nasional rusak dan kacau, supremasi hukum sangat berat untuk ditegakkan, mental banyak pejabat dan sebagian masyarakat juga rusak dan sukar diperbaiki, narkoba merajalela dan masyarakat sangat menderita. Apalagi utang bangsa ini masih bersisa US$ 130 miliar. Sebetulnya belum waktunya diberi keringanan, karena mereka belum menunjukkan itikad baik yang sesungguhnya. Mereka harus dinusakambangkan, agar ikut membangun di tempat itu. Yang lain boleh di Pulau Buru. Maka BPPN mutlak perlu memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Sebelumnya sudah ada konglomerat hitam yang mempunyai utang BLBI sebesar Rp 28,4 triliun, baru membayar Rp 900 miliar kemudian diberi keringanan berupa penundaan bayar selama 10 tahun. Ini pun BPPN harus memberikan klarifikasi transparan. Untuk masa mendatang BPPN agar ekstra hati-hati mengambil keputusan yang meringankan dan kepada backing-backing-nya disarankan tidak membela satu orang raja uang. Karena rakyatnya masih melarat dan sengsara. Uang yang dibuat main-main itu, apakah dibawa lari keluar negeri atau disimpan, seharusnya diusut dulu karena semua uang rakyat, bukan uang para backing. Drs Marsoesi
***
Viaduct Sarwogadung
Sangat disayangkan, karena kelalaian sopir viaduct setinggi 2,40 meter diterobos truk boks setinggi 2,70 meter (SM 14 Desember), menyangkut nasib KA Argo Dwipangga yang selamat di Krajen, tetapi celaka di Sarwogadung. Konon lokasi kecelakaan pada saat itu gelap gulita tanpa penerangan lampu jalan. Menurut hemat saya, untuk mengurangi kejadian yang sama maka di samping penerangan dan portal alangkah baiknya setiap viaduct, pada jarak kurang lebih 25 meter dipasang semacam gapura atau tiang melintang jalan. Mungkin semacam papan nama memanjang setinggi yang sama dengan viaduct yang akan dilewati, sebagai peringatan atau sebagai penghambat jalan/pengganti portal. Demikian semoga berhasil mengurangi kejadian yangfvatal dan tragis di masa mendatang.
Ambijo
***
Selamat Tinggal di Pemilu 2004
Liputan berbagai media yang menyorot perilaku anggota Dewan belakangan ini makin membukakan mata dan pikiran kita selaku rakyat biasa. Bahwa unsur keterwakilan rakyat seperti direpresentasikan para anggota Dewan itu sudah selayaknya ditinjau kembali. Dalam kesulitan ekonomi, angka kemiskinan terus meningkat, pengangguran membengkak, kejahatan kian meledak dan merebaknya KKN yang makin telanjang bentuknya, fenomena pemberian fasilitas wah bagi para "wakil rakyat" tak lebih dari dagelan politik yang nggregetake. Di mana letak sense of crisis mereka. Sudah butakah mereka dengan penderitaan rakyat. Sudah hilangkah ingatan mereka, betapa rakyat harus berjuang, uang, pikiran dan tetesan darah serta air mata dalam rangka mengantarkan mereka duduk di kursi empuk Dewan. Ingat kekerasan politik pada Pemilu 1999 di berbagai daerah yang meminta korban nyawa dan harta benda dari para wong cilik. Mereka rela membela partai dan pemimpinnya, yang digadang-gadang dapat mengubah dan memperbaiki taraf hidup rakyat. Kritik pedas dari berbagai elemen masyarakat, sepertinya tidak membuat anggota Dewan jera dan risih, justru menjadi-jadi. Jika jabatan dan kekuasaan tak lebih dari sebuah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan, rasanya memang sudah saatnya rakyat menuntut hal itu. Mestinya dalam era transisi dari kekuasaan yang tirani ke reformasi yang demokratis, peran lembaga legislatif menjadi sangat dominan. Kekuasaan dan wewenang besar yang melekat pada diri anggota Dewan, bukan untuk ajang pemberdayaan politik kerakyatan atau pemerintahan sipil yang berkualitas. Tetapi justru jadi ajang politik dagang sapi dan bargaining politik yang menusuk hati nurani dan rasa keadilan masyarakat. Jika memang materi lebih penting ketimbang idealisme, jika kursi empuk Dewan lebih afdhol ketimbang kejujuran, jika arogansi lebih diagungkan ketimbang perjuangan, jika kepentingan politik lebih diprioritaskan ketimbang kepentingan rakyat, maka tunggulah kabar baik dari rakyat. Rakyat akan mengucapkan sayonara dan selamat tinggal kepada partai-partai politik dan selamat tinggal kepada para Wakil Rakyat yang terhormat. Semoga perjuangan Anda akan lebih dikenang rakyat ketimbang borjuisme yang Anda pertontonkan. Rakyat akan berjuang dengan cara dan kekuatannya sendiri untuk kebaikan bangsa dan negara ini.
Arif Setyawan, SAg
|