RI Harus Konsisten soal IMF

JAKARTA-Seharusnya pemerintah memang tetap konsisten mengakhiri kontrak dengan IMF sampai 2003, karena keterlibatan lembaga donor ini dalam restrukturisasi ekonomi di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Karena itu, kalau pemerintah memperpanjang kontrak sampai 2004, akan menambah deretan persoalan yang makin panjang.

Anggota Komisi V DPR Andi Najmi Fuaidi SH mengatakan hal itu kepada Suara Merdeka, semalam, berkaitan dengan rencana pemerintah yang dikemukakan Menteri Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang akan menghentikan kontrak dengan IMF pada akhir 2003.

Ekonom Senior Danareksa Dr Raden Pardede yang dihubungi per telepon mengatakan, kalau pemutusan kontrak dengan IMF sudah menjadi keputusan politik, maka pemerintah harus siap dengan segala konsekuensinya. Pemerintah harus tetap berani menjalankan program yang dibuatnya sendiri untuk menggerakkan ekonomi. Selain itu, harus ada alternatif pencarian dana segar, sehingga tidak memengaruhi neraca pembayaran.

Sedangkan Andi mengingatkan banyak negara yang selama ini ditangani IMF, ternyata tidak berhasil. "Dan Indonesia termasuk yang gagal. Karena itu, buat apa dilanjutkan," tambahnya.

Kegagalan itu misalnya tampak dalam melakukan privatisasi BUMN yang merupakan bagian dari kontrak IMF. "Dalam hal privatisasi BUMN, hasilnya lebih banyak menuai persoalan baru. Contoh lain, perubahan undang-undang Bank Indonesia yang sampai sekarang terbengkalai, karena lebih banyak disebabkan oleh faktor intervensi IMF."

Dua Pendapat

Dikatakannya, selama ini ada dua pendapat mengenai perlu atau tidak kontrak dengan IMF, yakni kelompok yang pro di bawah Dorodjatun dan kelompok yang kontra diwakili oleh Kwik Kian Gie. Presiden selama ini cenderung mendukung kelompok yang pro.

Mengenai rencana dihentikannya kontrak yang masih akan dibicarakan dengan IMF, Andi Najmi mengatakan, sebenarnya sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan, karena pengakhiran kontrak sudah diatur dengan jelas dalam MoU. "Jadi, upaya kelompok yang ingin membicarakan lagi dengan IMF sesungguhnya sebagai upaya untuk memperpanjang kontrak," katanya.

Raden Pardede mengatakan, IMF ibarat sebuah lembaga kredit semacam bank. Dia memiliki sejumlah persyaratan yang harus dijalankan kreditor jika ingin meminjam dana. Soal berhasil atau tidak bisnis yang dijalankan nasabah bank, bank tidak mau tahu, dan kredit harus tetap dikembalikan. "IMF juga demikian. Dia merupakan lembaga netral, jadi sulit disebut gagal programnya. Bahkan, kalau 100 persen program dijalankan pun, tidak ada garansi berhasil," katanya.

Menurut dia, berhasil atau gagalnya program pemulihan ekonomi tidak tergantung pada IMF. Namun sepenuhnya tergantung pada negara bersangkutan. IMF pernah membantu negara Scandinavia, Inggris, dan belakangan ini Amerika Latin (Argentina). Tidak ada penelitian yang menyebutkan IMF gagal di negara-negara tersebut. Kalau ekonomi belum juga pulih, maka yang gagal adalah pemerintah bersangkutan.

Ekonom senior ini memperingatkan, jika akhirnya IMF harus "dicerai", maka harus dipikirkan bagaimana dengan pembayaran bunga dan utang luar negeri yang jatuh tempo. "Jika Paris Club IV gagal dilaksanakan, dan tidak ada cara lain untuk menunda pembayaran utang, maka hilangnya kontrak dengan IMF akan langsung berpengaruh terhadap neraca pembayaran."

Pada akhirnya, tambah Raden Pardede, bisa pula mengancam stabilitas rupiah yang kini masih terus berfluktuasi. "Kalau saya lebih baik cari alternatif dahulu, baru dipikirkan menghentikan IMF," tambahnya.

Menurut dia, Indonesia bukanlah debitor yang disiplin menjalankan program IMF. Karena itu, kalau sampai sekarang hasilnya masih seperti ini, IMF juga tidak bisa apa-apa. "Dijalankan 100 persen saja belum tentu beres, apalagi tidak. Jadi, sangat conditionaly (bersyarat)," katanya.

Dihentikan

Sementara itu, sebelumnya pemerintah memutuskan untuk menghentikan kontrak dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang akan berakhir pada tahun 2003 ini. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro-Jakti, penghentian kontrak itu akan dibicarakan dengan IMF dalam waktu dekat.

Berbicara di Jakarta, Kamis (2/1), Dorodjatun mengatakan, berakhirnya masa kerja IMF dengan Indonesia tak berarti putusnya hubungan antara kedua belah pihak. Kendati kontrak sudah habis, Indonesia akan tetap mempertahankan keanggotaannya di lembaga tersebut.

"Indonesia akan tetap menjalin hubungan dengan IMF, walaupun mereka tidak lagi berkantor di Jakarta," katanya, kemarin.

Lebih lanjut mantan Dubes RI untuk AS ini menjelaskan, setelah berakhir kontrak kerja dengan IMF, nanti Indonesia tetap akan memanfaatkan dana pinjaman, selayaknya negara-negara anggota lain.

Sebelumnya, pertengahan Desember lalu Menkeu Boediono sudah mengisyaratkan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk membahas opsi-opsi sehubungan dengan rencana pemutusan hubungan dengan IMF. Langkah ini dilakukan mengingat akan berakhir masa program kerja sama antara pemerintah dan IMF pada November 2003.

"Tim ini akan mengkaji dan mengevaluasi program-program yang selama ini dilakukan Indonesia dan IMF," kata Boediono waktu itu.

Menurut Menkeu, pemerintah akan mempelajari untung-rugi dari tiap-tiap opsi tersebut. Selain itu, dia menambahkan, opsi yang diambil nanti akan disosialisasikan dan dibahas dengan DPR.

"Keputusan tentang opsi yang akan dipilih nanti tergantung pada persetujuan DPR," tambahnya.

Realisasi Pinjaman

Selain membahas penghentian kontrak, dalam pertemuan dengan IMF nanti, kata Dorodjatun, akan dibicarakan pula realisasi seluruh pinjaman yang telah dijanjikan sebelumnya.

Saat menyinggung pengembalian pinjaman tersebut, Dorodjatun mengatakan, uang itu tak dikembalikan melalui APBN, tetapi lewat cadangan.

"Jadi, kalau ada dana-dana memungkinkan dan berlebih, tentu itu akan segera kita kembalikan ke IMF," jelasnya.

Untuk hal ini, menurut Dorodjatun, pemerintah sudah membuat perhitungan untuk mengembalikan pinjaman IMF sebesar 5 miliar dolar.

"Sampai saat ini pemerintah telah mengembalikan utang 3 miliar dolar kepada IMF yang diambil dari cadangan devisa. Sisanya akan dibayarkan, tergantung pada kinerja manajemen neraca pembayaran" tambahnya.

Menyangkut pemulihan ekonomi, Dorodjatun menegaskan, tahun ini pemerintah akan memfokuskan diri pada dua hal. Pertama, pada masalah investasi, ekspor, dan pembukaan lapangan kerja baru. Dan fokus berikutnya persoalan manajemen utang, baik dalam maupun luar negeri Indonesia. Kedua fokus ini akan dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet pekan ini. (nas,wa, A20-64, 29t)