''Calon Bupati Harus Berasal dari Kader Partai''

PURWOKERTO - Calon Bupati Banyumas Bambang Haryanto Baharudin mengatakan, sebaiknya bupati mendatang adalah kader partai. ''Orang berpolitik lewat partai adalah untuk merebut kekuasaan, dan kesempatan itu terbuka sekarang,'' katanya dalam jumpa pers kemarin.

Dia menjelaskan, persoalan kader partai dan kader bangsa memang menjadi bahan diskusi yang menarik. Kalau kader partai sudah tidak ada yang mampu baru kader bangsa yang maju. ''Manakala kader partai mampu, kenapa tidak,'' ujarnya.

Wakil PAC Sokaraja Riyanto mengatakan, dalam Rakercab November lalu diputuskan, calon yang akan diperjuangkan untuk menjadi bupati adalah kader partai. ''Kami akan menuntut agar keputusan Rakercab itu ditindaklanjuti,'' ujarnya.

Keinginan seluruh PAC, katanya, bupati mendatang adalah orang PDI Perjuangan asli yang sudah berjuang sejak dahulu.

''Banyak kader partai yang mampu, dan kini juga mereka mendaftar sebagai calon bupati,'' ujarnya.

Diutamakan

Menurut Bambang Haryanto, mantan Ketua DPC Banyumas, keinginan PAC itu perlu mendapat perhatian anggota fraksi dan pengurus DPC. ''Merekalah yang harus memperjuangkan,'' ujarnya.

Dijelaskan, dalam SK DPP PDI-P Nomor 198 tahun 2002 mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dan syarat-syaratnya, menekankan kader partai yang harus diutamakan untuk menjadi bupati pilihan PDI-P. ''DPC harus memegang aturan baru ini,'' tegasnya.

Secara terpisah Ketua DPC PDI-P Herman mengungkapkan, terkecuali tidak ada penolakan dari DPC, siapapun yang mendaftar bupati melalui PDI-P dianggap sebagai kader partai.

Dia menambahkan karena sudah ditolak oleh DPC dalam kasus pendaftaran calon bupati maka dr Tri Waluyo Basuki sudah tidak bisa masuk melalui partai ini.'

'Pintu pendafataran untuk calon bupati bagi siapa saja sudah kami tutup,'' ujarnya.

Jika dr Tri Waluyo masih berminat menjadi bupati, masih ada peluang. Karena Frakasi PAD dan Golkar masih menerima pendaftaran calon bupati. Kedua fraksi itu sampai sekarang belum mengumumkan orang yang sudah melamar untuk menjadi bupati.

Bambang Haryanto Bahrudin menambahkan, jika sampai batas penutupan pendaftaran lewat Panlih DPRD yang mencalonkan diri menjadi bupati hanya dari PDI Perjuangan, maka pilkada bisa batal. ''Harus ada calon bupati dari partai lain,''katanya.(G17,in-47,68)