- Keputusan Mahkamah Internasional di Den Haag itu terasa sangat pahit. Pulau Sipadan dan Ligitan dinyatakan bagian dari kedaulatan Malaysia. Terutama jika kita menyimak berbagai sumber yang mengikuti proses hukum itu yang menyatakan bahwa para wakil Indonesia menyampaikan argumentasi yang cukup kuat. Terutama berdasar aspek historis. Bahkan, konon ada sejarawan Malaysia yang mengakui hal itu. Meskipun ada juga kelemahan yang cukup menonjol. Yaitu dalam dokumen hukum yang diterbitkan Pemerintah RI justru tidak mencakup dua dua pulau itu. Namun pihak Malaysia pun menunjukkan fakta lebih lemah lagi.

- Akhir tahun 2002 harus dilalui masyarakat Jawa Tengah dengan keprihatinan mendalam. Inilah untuk kali yang kesekian kita dikecewakan oleh sikap para wakil rakyat. Kalau dulu, para anggota DPRD tak memedulikan suara-suara kritis publik dengan tetap nekat merealisasi dana mobilitas, kunjungan-kunjungan ke luar negeri yang signifikansi kemanfaatannya diragukan, pengadaan mobil dinas yang di luar asas kepantasan, juga geger dana purnabakti, kini terbukalah sudah bahwa legislatif provinsi ini memang menerima tunjangan hari raya (THR) Rp 20 juta per orang.

TIDAK mengherankan hingga saat ini masih cukup banyak pemerintah daerah belum mengimplementasikan Kepmendagri 29/2002 dalam menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pembahasan RAPBD Provinsi Jateng pun tertunda karena dinas-dinas masih belum banyak yang siap dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) mereka.

SEJAK berlakunya otonomi daerah, hampir separo lebih kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menyelenggarakan pilkada. Secara normatif, tata cara diatur dalam PP 151 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Desember 2000. PP ini mengatur sepuluh tahapan pilkada.

Agustus 1998 saya mendaftar ke PT Telkom Jl Diponegoro Ungaran untuk memperoleh sambungan telepon. Oleh petugas saya diminta mengisi formulir disertai fotokopi KTP dan denah lokasi tempat tinggal. Waktu terus berjalan sampai saat ini belum ada kepastian.