Desember 2003, Jalan Mulus

SEMARANG- Komisi D DPRD Jateng menyetujui alokasi dana pemeliharaan dan perbaikan jalan provinsi yang diajukan Dinas Bina Marga Jateng pada RAPBD 2003 senilai Rp 272 miliar dari total anggaran yang diajukan Rp 307,897 miliar.

''Komisi terpaksa memangkas anggaran Rp 25 miliar dengan pertimbangan keterbatasan dana dan memperhatikan skala prioritas. Pada ABPD 2003, tampaknya baru bisa 4% atau sepanjang 55 kilometer jalan provinsi. Jadi belum bisa mulus semua. Mungkin pada Desember 2003, jalan provinsi baru bisa mulus,'' ungkap anggota Komisi D Drs H Hisyam Alie di Gedung Berlian, kemarin.

Akan tetapi, ujar dia, persentase itu meningkat ketimbang tahun anggaran 2002, karena alokasi dana pemeliharaan dan perbaikan jalan itu pada tahun itu hanya mampu mengatasi 90% jalan yang rusak. ''Saya berharap Desember 2003, jalan yang rusak di Jateng sudah bisa diatasi atau mencapai target kerusakan jalan 0% baik melalui crash program maupun dianggarkan pada perubahan APBD 2003.''

Pada lain pihak, anggota Komisi D Zuber Syafawi menjelaskan, komisinya juga men-saving belanja operasi dan pemeliharaan (BOP) Rp 25 miliar dari total anggaran BOP yang diajukan Dinas Bina Marga Rp 251.086.615.000. Sementara itu kekurangan untuk mencapai target kerusakan jalan 0% membutuhkan dana Rp 21 miliar.

Berdasarkan Daftar Induk Jaringan Jalan Provinsi yang ruas jalannya dalam kondisi baik 1.577,17 km, kondisi sedang 752,13 km, dan ruas jalan yang rusak tercatat 260,31 km. Ruas jalan yang rusak seperti ruas jalan pada Km 39.80 sampai Km 45.80 Banyuputih-Bawang, jalan Jatinegara-Slawi mulai dari Km 75.60 hingga Km 93.00. Pada ruas jalan terakhir tercatat rusak, sedang 7,25 km dan rusak berat 10.15 km.

Total anggaran yang tercantum dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Bina Marga untuk belanja aparatur Rp 39.561.118.000 dan belanja publik Rp 268.336.115.000.

Pada belanja aparatur ada tiga pos belanja, yaitu belanja administrasi umum (BAU) Rp 36.760.903.000, BOP Rp 2.459.907.000, dan belanja modal (BM) Rp 340.308.000. Sementara itu pada belanja publik setelah di-saving BOP tinggal Rp 226.086.615.000 dan BM Rp 17.249.500.000.(D14-64j)