
| Selasa, 17 Desember 2002 | Sala |
PPP-R Optimistis Dapat SambutanSOLO- Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP-Reformasi (DPC PPP-R) Solo, Yanni Rusmanto, optimistis partai yang dipimpinnya di Kota Bengawan mendapat sambutan masyarakat. Masyarakat, kata dia, menghendaki partai alternatif yang memperjuangkan aspirasi mereka. ''Insya Allah, kami mendapat dukungan masyarakat. Kami akan memperjuangkan aspirasi mereka,'' kata dia, kemarin. Ada tanda-tanda, kata dia, partai politik itu memperoleh dukungan dari masyarakat di Solo. Yakni, jauh sebelum diresmikan sudah banyak yang menyatakan ingin bergabung. ''Ketika dideklarasikan baru-baru ini, mereka benar-benar bergabung,'' katanya. Siapa saja yang bergabung? ''Mereka dari kalangan mahasiswa, dosen, ulama, intelektual. Mereka berbondong-bondong mendukung. Mereka berpendapat, PPP-R adalah partai Islam alternatif.'' Setelah resmi dilantik, dia bertekad segera melaksanakan program. ''Seusai Lebaran ini, kami konsolidasi. Kami bentuk pengurus anak cabang (PAC) dan ranting. Pengurus harus kompak dulu. Bagaimana dikatakan partai (dikatakan solid-Red), kalau pengurus padu terus?'' kata dia, seakan menyindir sebuah partai di Solo yang kurang solid karena tak ada kerja sama baik di antara pengurus. Yanni mengemukakan orang-orang yang bergabung dengan PPP-R Solo sekarang umumnya belum pernah masuk partai sebagai pengurus. ''Kalau sebagai simpatisan, wajar. Insya Allah, kami melihat teman-teman itu bersih.'' Apakah dia bersedia dicalonkan menjadi Ketua DPC PPP-R, karena berambisi menjadi anggota DPRD? Dia menangkis tudingan itu. ''Kalau hanya ingin menjadi anggota DPRD, ya sejak dulu saja. Banyak yang nawari. Itu (untuk menjadi anggota DPRD-Red), Insya Allah tidak. Seorang ketua partai tidak harus menjadi anggota DPRD,'' kata dia. Dia menyatakan tak berani pasang target dalam keikutsertaan pada pemilu tahun 2004. Namun jika suara yang masuk signifikan, dia berjanji mengatasi ketidakberesan dalam pemerintahan kota. ''Kalau Allah memberikan rida, kami akan benahi struktur di pemerintahan. La yang bisa menegur (eksekutif) kan DPRD.'' (bt-51g) |