Isu Pengunduran Diri Anggota OC Dibahas

JAKARTA - Komite Pemantau Pelaksana Tugas atau Oversight Committee (OC) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan menyelenggarakan rapat khusus untuk membahas informasi atau isu pengunduran diri sejumlah anggotanya.

Isu yang beredar menyebutkan, anggota OC mengundurkan diri karena rekomendasi yang diberikan tidak pernah digubris BPPN.

''Rapat khusus tersebut akan digelar besok (Selasa-Red). Rapat itu antara lain akan membahas hal yang diramaikan selama ini (pengunduran diri anggota OC-Red). Saya tidak bisa katakan sekarang, OC kan bukan saya sendiri,'' kata Ketua OC Mar'ie Muhammad, kemarin.

Mar'ie juga menolak menjelaskan lebih lanjut materi rapat dan isu pengunduran diri anggota OC tersebut. ''Besok kalau sudah ada keputusan rapat akan saya sampaikan. Saya juga belum bisa sebut nama saat ini,'' tuturnya.

Mengenai Salim, Mar'ie mengatakan, OC sudah menerima hasil uji tuntas aspek keuangan atau final due diligence (FDD) dari Kantor Akuntan Klynnfelt Peat Marvick Goerdeler (KPMG). Kini OC BPPN masih mempelajari hasil tersebut.

''Kita perintahkan komite audit OC BPPN untuk meneliti hasil FDD Salim itu, termasuk TOR (terms of reference) yang diberikan BPPN,'' kata dia seraya menambahkan, langkah yang dilakukan OC bukan karena ada indikasi penyimpangan dalam FDD Salim oleh KPMG.

Hasil kajian OC itu, tutur dia, tidak akan mengikat BPPN, tapi hanya akan menjadi second opinion. OC adalah lembaga yang tetap memiliki concern untuk memperbaiki governance dan transparansi.

Di-mark up

Sementara itu, konsultan Program Penjualan Aset Properti Tahap Dua (PPAP II) BPPN Panangian Simanungkalit mengatakan, sejumlah aset properti BPPN yang akan dijual melalui PPAP II senilai Rp 5,5 triliun diduga digelembungkan atau di-mark up oleh pemiliknya. ''Kalau melihat lonjakan nilai aset yang dua kali lipat lebih dari nilai semula itu, memang besar kemungkinan di-mark up oleh pemiliknya sebelum diserahkan ke BPPN,'' kata dia, kemarin.

Menurut dia, semula PPAP II akan menjual aset yang tidak terjual lewat PPAP I 889 unit senilai Rp 250 miliar dan aset barang jaminan yang diambil alih (BJDA) 1.184 unit senilai Rp 2,17 triliun.

Namun, setelah ditambah aset yang diserahkan oleh pengusaha pemilik bank beku operasi (BBO), bank beku kegiatan usaha (BBKU), dan bank take over (BTO) sebagai pembayaran utang Rp 3,1 triliun, jumlahnya menjadi Rp 5,5 triliun.

''Aset-aset itulah yang di-mark up oleh pemiliknya. Misalnya, harga per meter Rp 6 juta, ketika diserahkan ke BPPN disulap menjadi Rp 10 juta sehingga berkesan lebih tinggi, sehingga mencukupi untuk melunasi utang pemilik bank-bank bermasalah tersebut,'' katanya.

Simanungkalit mengaku pihaknya belum mengetahui jumlah unit properti senilai Rp 3,1 triliun tersebut. Nmaun, aset-aset itu berada di lokasi-lokasi strategis dengan harga tinggi. ''Karena itu, saya tetap optimistis PPAP II berjalan sesuai dengan rencana,'' tegasnya.

Dia berharap, penjualan tersebut sukses, karena pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus untuk melepas aset yang mempunyai karakteristik amat berbeda dari aset-aset properti yang dijual melalui PPAP I.(tri-53e)