logo SUARA MERDEKA
Line
  Kamis, 28 November 2002 Karangan Khas  
Line

Pelayanan Publik, Quo Vadis?

Oleh: Toto Subandriyo

JUDUL berita yang ditulis sebuah harian ibukota akhir September 2002 sangat menggelitik. Berita itu mengulas kondisi pelayanan publik dengan judul plesetan dan anekdot : PLN = Perusahaan Lilin Negara. Konon semua hotel di Palembang menyediakan lilin di setiap kamarnya. Lilin-lilin tersebut disediakan bagi tamu hotel sebagai pengganti alat penerangan jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam. Maklumlah, listrik di kota tersebut sering byar-pet.

Anekdot tersebut mewakili potret buram kondisi umum pelayanan publik dewasa ini. Tak heran jika kondisi ini lalu memunculkan berbagai anekdot sebagai cerminan tidak puasnya konsumen terhadap pelayanan yang jauh dari memuaskan. Seringkali PDAM bukanlah kepanjangan dari Perusahaan Daerah Air Minum, tetapi Perusahaan Daerah Air Makcret. Anekdot ini sesuai pelayanan PDAM yang hidup segan mati tak hendak.

Potret buram tersebut tidak hanya terjadi pada listrik dan air minum, namun meliputi hampir semua bentuk pelayanan publik. Pelayanan rumah sakit/puskesmas, KTP, SIM, STNK, paspor, telepon, irigasi, prasarana jalan, pendidikan, izin usaha, sertifikat tanah hingga penerimaan CPNS juga tak jauh dari rendahnya kualitas pelayanan.

Penilaian dari kondisi ini bukannya tanpa bukti. Jajak pendapat yang dilaksanakan sebuah harian menunjukkan bukti yang mengarah pada kondisi tidak puasnya masyarakat terhadap pelayanan publik. Jajak pendapat itu menghasilkan data 56,4% menyatakan tidak puas, 40,3% puas dan 3,3% tidak ada jawaban. Berdasarkan hasil Survei Asian Intelligence terhadap para ekspatriat yang bekerja di 12 negara, menempatkan Indonesia pada urutan terbawah dalam rating kualitas infrastruktur yang disediakan pemerintah.

Benang Merah

Kalau kita berbicara pelayanan, kita tidak dapat mengesampingkan figur dari pelayannya. Dalam hal pelayanan publik yang kebanyakan di negara kita masih dilakukan pemerintah, maka figur dari pelayan tersebut adalah pegawai negeri yang tergabung dalam Korpri. Untuk mencari benang merah mengapa tingkat pelayanan publik yang dilakukan birokrat tidak juga menunjukkan kualitas memadai, setidaknya ada dua variabel menurut McCormick dan Tiffin yang sangat mempengaruhi produktivitas dan kualitas pelayanan publik atau pegawai negeri. Pertama, variabel lingkungan jabatan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana kerja, teknologi dan manajemen. Kedua, variabel individual, termasuk di dalamnya gaya manajemen, motif prestasi kerja, keterampilan.

Kalau kita mencermati dari masing-masing variabel tersebut, untuk variabel pertama, utamanya yang menyangkut sarana dan prasarana kerja kondisinya jauh dari mencukupi. Pipa-pipa air minum yang sudah tua, jaringan interkoneksi listrik yang terputus karena berbagai hal, ketersediaan daya listrik yang "besar pasak daripada tiang" dan lain sebagainya.

Kondisi infrastuktur yang tak jauh berbeda juga terjadi pada berbagai bidang pelayanan publik, seperti pendidikan, prasarana jalan, transportasi, penanganan banjir, dan penanganan sampah kota. Kondisi sarana prasarana yang buruk sudah barang tentu tidak akan menghasilkan kualitas pelayanan yang baik.

Motivasi Tinggi

Ditinjau dari variabel kedua yaitu variabel individu pegawai negeri kualitasnya sungguh memprihatinkan. Tanggal 25 September 2002 Suara Merdeka mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Feisal Tamim yang menyatakan kondisi pegawai negeri saat ini 60% tidak berkualitas.

Separah itukah kondisi pegawai negeri kita? Menurut hasil penelitian PPSL - UNPAD 1986 yang menurut penulis masih relevan pada kondisi saat ini, motivasi kerja pegawai negeri sebagai salah satu unsur dari variabel individu berdasar penelitian tersebut sangatlah tinggi. Kita tahu motivasi merupakan penggerak seseorang berupaya dalam mencapai tujuan.

Namun jika motivasi tersebut dikaitkan dengan rasa cemas atas kegagalan ternyata menunjukkan hasil yang negatif. Artinya, meskipun motif berprestasi pegawai negeri tergolong tinggi, namun karena dihinggapi rasa cemas atas kegagalan yang cukup tinggi maka tidak nampak upaya peningkatan prestasi kerja. Kondisi lingkungan kerja tidak kondusif untuk membangkitkan motif prestasi pegawai negeri.

Rasa cemas akan kegagalan juga sangat erat kaitannya dengan balas jasa yang tidak pasti. Meskipun penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor rasa aman dapat dipenuhi oleh balas jasa dalam bentuk gaji, namun yang tak kalah penting penghargaan yang sifatnya bukan uang seperti kenaikan pangkat dan jenjang karier yang pasti melalui kompetisi sehat.

Kondisi terakhir yang penulis sebutkan situasinya belum kondusif untuk mendukung peningkatan prestasi pegawai negeri secara signifikan. Sistem penilaian, kenaikan pangkat serta jenjang karier belum menunjukkan tingkat kompetisi yang sesungguhnya. Istilah mekanisme "tangga berjalan" untuk menggambarkan sistem penilaian, kenaikan pangkat dan jenjang karier masih tetap berlaku. Sebagaimana layaknya tangga berjalan, anda berdiri tanpa berbuat apa pun di ujung tangga maka anda akan sampai pada puncak tangga pada waktunya.

Wajarlah kalau prestasi pegawai negeri akhirnya berjalan di tempat. Tak ada bedanya antara pegawai yang bekerja serius dan pegawai yang santai.

Untuk mengubah kondisi ini perlu perubahan mendasar dalam pembinaan pegawai negeri. Upaya pembinaan yang sekarang mengarah pada carier service and merit system merupakan upaya yang tepat, sehingga jenjang karier tidak lagi ditentukan urut kacang, tetapi betul-betul karena prestasi kerja dan kompeten di bidangnya.

Harus ada paradigma baru yang tertanam dalam setiap birokrat sehingga birokrasi tidak lagi dikonotasikan sebagai cara kerja rutin, kaku dalam penerapan aturan, cenderung menunda pekerjaan, enggan memikul tanggung jawab, penolakan terhadap eksperimen dan inovasi serta berbagai penilaian negatif lainnya. Prinsip-prinsip seperti "kalau dapat dipercepat mengapa diperlambat?" dan "kalau dapat dipermudah mengapa harus dipersulit?" yang merupakan salah satu inti dari pelayanan prima harus sudah tertanam di setiap sanubari pegawai. HUT Ke-31 Korpri 29 November 2002 dapat dijadikan renungan bagi semua anggotanya di semua lini tanpa terkecuali.(33)

-Ir Toto Subandriyo, Kasubdin Pertanian pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Tegal


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | English | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA