Program E-Government Belum Mendesak

BOROBUDUR- Kalangan anggota DPRD Kabupaten Magelang menilai program E-Government yang menelan biaya lebih dari Rp 7 miliar, belum menjadi kebutuhan mendesak. "Apalagi program itu bukan merupakan solusi masalah manajemen informasi yang ada, tetapi sekadar penerapan teknologi yang ingin dicapai Kantor Pengolahan Data Elektronik (PDE)," kata Ketua FPP Yahya Haryoko, kemarin.

Untuk melaksanakan program tersebut, menurut dia, perlu dilakukan pengkajian sistem jaringan, aturan main, dan kemampuan sumber daya manusia. Seperti diberitakan (23/11), Kepala Kantor PDE Kabupaten Magelang Soeharsono SH memaparkan rencana pembangunan E-Government, sarana komunikasi berbasis teknologi tinggi yang akan menelan biaya Rp 7,125 miliar.

Ia menyebut, sistem perangkat lunak yang akan dibangun itu sebagai sistem informasi manajemen yang terintegrasi, sehingga akan memberikan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, baik internal maupun pelayanan masyarakat.

Dalam hubungan ini Ketua FKB Achmad Labib SE mengatakan, program E-Government akan bernasib sama dengan program semacam yang lain, akibat tidak memadainya SDM. Misalnya program Local Area Network (LAN). Program LAN dilaksanakan bertahap. Dana yang tersedot untuk itu seluruhnya ratusan juta rupiah. Tetapi sekarang tidak bisa diakses dengan baik. Ini berarti tak efektif.

Ia berharap dipersiapkan SDM ke arah yang diperlukan. Jika kualitasnya belum memadai tetapi dipaksakan, dikhawatirkan menjadi sia-sia, karena manfaat program tersebut juga belum jelas.

Drs H Asjhadi Shulton HK, anggota FAKP, menilai senada. Ia menyebutkan, biaya pemeliharaan tahun pertama 12% dari harga jual, tahun kedua 7%. Asjhadi melukiskan contoh ketidakefisienan program tersebut. Setiap instansi akan dipasang antena. Padahal di kompleks Setda jarak antarinstansi hanya beberapa meter. (pr-74k)