Strategi Defisit Anggaran Pemda Jateng

Oleh: Djoko Sudantoko

PEMDA Jawa Tengah tanggal 5 November lalu mengumumkan tentang rancangan anggaran pendapatan daerah di hadapan anggota DPRD yang disampaikan Gubernur Mardiyanto. Mungkin pengumuman semacam ini merupakan tugas rutin Gubernur yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran untuk menyambut tahun anggaran yang baru. Namun, pengumuman kali ini cukup mengejutkan karena Pemda Jawa Tengah memutuskan melakukan pendekatan defisit anggaran.

Persoalannya tidak lagi terfokus pada posisi apakah anggaran tersebut lebih memihak kepada pasar ataukah kontraproduktif. Ini bisa disebut sebuah evolusi, karena berdasarkan sejarah pemerintahan daerah di Indonesia baru kali ini ada pemda yang mengambil posisi anggaran yang defisit.

Sementara itu pemerintah pusat telah memutuskan meningkatkan defisit anggaran dari 1,3% menjadi 1,9% PDB untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi melemah akibat tragedi bom di Bali. Apakah tragedi tersebut ikut mempengaruhi keputusan Pemda Jawa Tengah untuk mengambil posisi defisit seperti halnya pemerintah pusat?

Dari struktur APBD 2003, diperkirakan pendapatan daerah 2003 sekitar Rp 2,11 triliun sedangkan jumlah belanja Rp 2,29 triliun. Dengan demikian terdapat defisit Rp 184,72 miliar. Defisit ini tampaknya akan ditutup dari anggaran sisa netto lebih penerimaan daerah tahun lalu.

Sementara untuk menutup defisit APBN, pemerintah pusat akan mengandalkan dari pinjaman luar negeri negara-negara anggota Consultative Group for Indonesian (CGI). Dengan demikian, untuk 2003 rakyat boleh mengambil napas lega karena pemerintah tidak menggunakan instrumen pajak untuk menutup defisit tersebut.

Pertimbangan

Defisit anggaran dalam pemerintahan di dunia bukan hal baru, di masa Presiden Clinton, kebijakan defisit anggaran mampu menurunkan tingkat pengangguran menjadi terendah selama sejarah ekonomi Amerika Serikat.

Di masa perang dunia, pemerintah di negara-negara Eropa termasuk Amerika Serikat, menggunakan pendekatan defisit anggaran untuk memelihara kinerja ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Indonesia pun sebetulnya sejak zaman Orde Baru, meskipun tidak terang-terangan, menggunakan pendekatan defisit dalam pembiayaan pembangunannya.

Untuk menutup pengeluaran pembangunan, Orde Baru menggunakan terminologi bantuan pembangunan sebagai pengganti pinjaman luar negeri. Kebijakan defisit anggaran secara eksplisit, diumumkan kepada publik, memang baru dilakukan sejak era reformasi.

Dua Hal

Pendekatan defisit dalam pembelanjaan anggaran umumnya dilakukan karena dua hal, ekonomi berada dalam keadaan resesi dan target pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi oleh ketersediaan dana investasi.

Pada kondisi resesi, kapasitas produksi barang dan jasa menjadi rendah, akhirnya tingkat pengangguran menjadi sangat tinggi dan daya beli masyarakat menurun. Yang paling merisaukan adalah terjadinya eskalasi keresahan ekonomi dan keresahan politik.

Di bagian lain, dunia usaha biasanya mengendorkan rencana-rencana ekspansinya sehingga pertumbuhan investasi menurun dan akhirnya perekonomian pun tumbuh negatif.

Dengan kebijakan anggaran ekspansif diharapkan ada semacam terobosan yang memungkinkan sektor-sektor perekonomian yang semula enggan bergerak, kini mau menyingsingkan lengan bajunya guna memenuhi kebutuhan barang-barang yang dianggarkan pemerintah.

Meskipun banyak orang yang percaya dengan the invisible hand dan menafikan peran pemerintah dalam mekanisme pasar, tetapi dari sisi permintaan penyediaan anggaran oleh pemerintah sebenarnya sangat besar peranannya dalam memulihkan perekonomian sebuah negara.

Keberhasilan memulihkan perekonomian Amerika Serikat dari depresi pada tahun 30-an tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah. Sejak itu, peran pemerintah yang sebelumnya dianggap menimbulkan biaya ekonomi tinggi justru menjadi sangat penting.

Kebijakan fiskal yang ekspansionis melalui pendekatan defisit sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah yang diambil pemerintah. Apabila kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan target pajak, tentunya akan kontraproduktif dengan dunia usaha yang justru membutuhkan insentif untuk bangkit dari pemerintah. Pemerintah biasanya menutup pinjaman tersebut dengan menjual obligasi kepada masyarakat atau menggunakan pinjaman luar negeri. Kedua pilihan terakhir tersebut akan berhasil bila masyarakat dan dunia internasional mempunyai kepercayaan terhadap Indonesia.

Pada zaman Orde Baru, pemerintah menggunakan pendekatan anggaran berimbang karena mereka yakin kekuatan ekonomi domestiknya akan mampu menarik kreditor berlomba-lomba memberi kredit, sehingga pemerintah mampu menutupi kekurangannya. Pemikiran seperti ini terus-menerus berlangsung hampir 30 tahun sehingga menjadi terakumulasi dan membuat utang kita tanpa terasa mencapai lebih dari 100 miliar dolar AS atau 7% dari PDB.

Strategi Pemerintah

Baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, kebijakan defisit anggaran pada dasarnya adalah strategi pemerintah agar tidak memanfaatkan dana masyarakat yang tersimpan di bank-bank pemerintah. Sebagian besar dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha. Karena kalau pemerintah menggunakan dana simpanan masyarakat, akan terjadi jor-joran peningkatan suku bunga simpanan untuk menarik kembali dana masyarakat. Efeknya sangat besar bagi dunia usaha, karena mereka harus membayar bunga utang yang lebih tinggi sementara prospek usahanya saja tidak menentu dan sulit diprediksi.

Keputusan Pemda Jawa Tengah untuk menutup defisit dengan sisa lebih netto perhitungan anggaran tahun lalu, sebenarnya secara langsung akan mengurangi simpanan uang di sektor perbankan. Logikanya akan terjadi kenaikan tingkat suku bunga untuk meningkatkan jumlah simpanan, karena pemerintah pusat diperkirakan akan melakukan hal yang sama terutama bila rencana pinjaman luar negeri tidak mencapai target. Oleh karena itu alangkah baiknya jika defisit anggaran ini dijadikan motivasi meningkatkan daya laba dari aset-aset pemerintah yang selama ini bersifat revenue center. Dengan demikian Pemda Jawa Tengah tidak perlu menutup kekurangan anggaran dari netto sisa dana lebih tahun anggaran lalu. Sehingga sisa anggaran tahun lalu dapat digunakan mengatasi pembiayaan persoalan-persoalan mendesak yang belum dianggarkan dalam RAPBD 2003 dan membantu investor yang ingin memanfaatkan simpanan pemerintah ditempatkan di sektor perbankan.

Aspek psikologis dalam perilaku uang sangat dominan di masyarakat. (33)

-H Djoko Sudantoko SSos MM, Wakil Gubernur Bidang Ekbang, dosen STIE BPD dan Universitas Wahid Hasyim Semarang.