Siap-siap Masuki Inflasi Dua Digit

SETIAP memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok pasti naik. Keadaan itu sudah menjadi semacam penyakit tahunan yang selalu muncul. Akibatnya, masyarakat mengeluh ketika berbelanja. Bagaimana tidak, mereka yang seharusnya dapat mengonsumsi dalam jumlah cukup kini harus dipangkas karena harga melonjak.

Lalu, sebenarnya kenaikan harga itu menjadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab menyediakan pasokan dalam jumlah cukup memang ada di tangan pemerintah. Pemerintah harus menjamin pasokan dan mengawasi kemungkinan aksi spekulasi.

Namun, beberapa hari terakhir kenaikan harga kebutuhan pokok telah mencapai 5-10%. Pemerintah tak berdaya menekan kenaikan harga.

Ketika terjadi lonjakan harga sejauh ini pemerintah hanya mengatakan, itu wajar karena permintaan meningkat dan itulah mekanisme pasar. Ini sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng Moh Saleh beberapa waktu lalu. ''Wajar terjadi kenaikan harga karena permintaan juga meningkat, '' katanya.

Namun, kalangan asosiasi pengusaha mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh panjang rantai pemasaran, sehingga pedagang membebankan biaya transportasi kepada konsumen.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) Thomas Darmawan mengungkapkan, harga jual saat ini sebagian besar dipengaruhi oleh biaya di luar produksi, antara lain transportasi serta biaya tambahan. ''Contoh, minuman kemasan yang di tingkat produsen Rp 12.000, di pasar Rp 15.000 sampai Rp 16.000,'' ungkapnya.

Dari kasus itu tidak tampak peran pemerintah dalam menyeimbangkan pasar. Pemerintah cenderung melepaskan persoalan tersebut ke pasar. ''Tanpa tindak lanjut dan pengawasan pemerintah atas masalah distribusi itu, harga tetap sulit dikendalikan,'' tegas Thomas.

Inflasi

Kekhawatiran terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok juga dirasakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng.

Kepala Bidang Statistik Distribusi Mariadi Mardiyan mengemukakan, kenaikan harga kebutuhan pokok pada bulan ini diperkirakan akan meningkatkan angka inflasi Semarang hingga menyentuh dua digit.

Laju inflasi di ibu kota Jateng pada tahun kalender Januari hingga Oktober 2002 (10 bulan) tercatat 9,09% atau merupakan tertinggi di Pulau Jawa.

''Jika melihat kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok pada bulan Puasa dan mendekati Lebaran, bulan depan kemungkinan bisa menembus dua digit. Sebab, inflasi sampai tahun kalender Oktober sudah termasuk sangat tinggi,'' ujarnya.

Laju inflasi tersebut juga tercatat lebih tinggi dari inflasi rata-rata Jateng, 7,34%.

Mariadi menambahkan, inflasi dalam tahun kalender yang dialami Semarang baru kali pertama terjadi. ''Memang, biasanya inflasi di Kota Semarang selalu rata-rata lebih tinggi dari inflasi Jateng. Namun, baru kali ini tertinggi di antara 14 kota di Jawa,'' jelasnya.

Hasil survei Bank Indonesia (BI) Semarang yang dilakukan terhadap 129 reponden dunia usaha yang tersebar di Jateng pada triwulan kedua mengungkapkan, sekitar 17,07% responden menaikkan harga jualnya. Namun, persentase itu lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni 27,48%.

''Kenaikan harga terjadi pada sektor pengangkutan, pertambangan, dan bangunan,'' kata Pemimpin BI Semarang Bachri Ansjori.

Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan pada sektor-sektor tersebut antara lain karena peningkatan harga bahan baku industri dan suku cadang kendaraan, serta persaingan pada sektor usaha sejenis yang kian ketat.(Arie Widiarto-53k)