Tahun 2003 PT Aneka Gas Harus Pindah

• Pemkot Luruskan Jalan Mataram

TEGAL - Pada medio pertama tahun 2003, diharapkan PT Aneka Gas Cabang Kota Tegal sudah pindah kantor ke Jalan Mataram. Karena Pemerintah Kota Tegal berencana pada saat itu meluruskan jalan tersebut hingga tembus ke Jalan Raya Sumurpanggang.

Berbagai upaya memindah kantor perusahaan yang bergerak di bidang pengisian aneka gas, antara lain untuk pengisian tabung gas oksigen yang didistribusikan ke sejumlah rumah sakit dan usaha las, itu sudah dilakukan kedua pihak. Yakni, pemerintah dan perusahaan.

Untuk memperlancar pelurusan Jalan Mataram, pemerintah meminta perusahaan itu pindah kantor. Pemerintah menawarkan relokasi di Jalan Mataram, atau sekitar 200 m dari kantor lama. Tawaran untuk pindah kantor mendapat tanggapan positif.

Perusahaan menerima tawaran dan sanggup pindah. Dengan catatan, pemerintah memberikan lokasi pengganti dan membangunkan kantor baru.

''Kami setuju memberikan tanah pengganti dan membangunkan kantor baru. Luas tanah yang tersedia 3.243 m3. Tahap pertama kami sediakan dana pematangan tanah dan pagar keliling kantor Rp 610 juta,'' kata Wali Kota Tegal Adi Winarso SSos, saat meninjau lokasi baru perusahaan gas itu, belum lama ini.

Berkait Jalan Arteri

Tahap berikutnya adalah pembangunan kantor dengan dana antara Rp 400 juta dan Rp 500 juta. Diharapkan pada medio pertama tahun 2003 kantor itu sudah pindah ke lokasi baru.

Ir M Wahyudi, Kepala DPU Kota Tegal, menyatakan relokasi kantor PT Aneka Gas Cabang Kota Tegal berkait dengan rencana jangka panjang pengembangan pembangunan jalan arteri yang dibiayai APBD I, APBN, dan Bank Dunia.

Jalan arteri dibangun sebagai konsekuensi atas tidak difungsikannya Jalan Blanak sejak tahun 1999. Jalan tersebut menjadi pintu masuk bus dari arah timur atau Semarang yang menuju ke terminal. Pembangunan jalan layang itu diperkirakan menelan biaya hampir Rp 50 miliar.

Wali Kota mengatakan, sebagai langkah awal melakukan sosialiasasi ke sejumlah warga yang rumahnya bakal terkepras atau tergusur dalam pembangunan jalan itu. Data sementara, ada 32 rumah bakal terkepras. Sebelas pemilik masih ngotot mempertahankan.

Namun pemerintah optimistis setelah sosialisasi dan pemberian penjelasan, warga akhirnya menerima pembangunan alan itu. ''Memang relokasi warga yang rumahnya terkepras atau tergusur tanggung jawab pemerintah. Soal dana pembangunan jalan layang atau jalan arteri dibantu APBD I, APBN, dan Bank Dunia,'' kata dia.(D12-20g)