Globalisasi Belum Menguntungkan Petani

BOROBUDUR- ''Globalisasi sebenarnya belum jelas, menguntungkan atau merugikan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya agar bisa mengantisipasi kerugian. Pembesaran dari pasar yang tak bisa dikendalikan oleh petani akan membawa dampak negatif,'' kata Dr Muchtar Mas'ud dalam seminar Kearifan Kultur Gerakan Tani di Indonesia, yang diadakan LSM Serikat Tani Merdeka, di Pondok Tingal Borobudur, Kabupaten Magelang, Jumat (15/11) malam.

Menurut dia, globalisasi adalah proses membawa hasil petani ke pasar. Petani memerlukan pasar hasil bumi dan pasar barang konsumsi. Tetapi yang terjadi selama ini, tidak ada pasar yang dipengaruhi oleh petani. Misalnya harga pupuk, tebu, petani tak pernah diajak rembukan. Petani tidak tahu menahu semua itu. Padahal, konon pasar ditentukan oleh dari yang mau memanfaatkan dan dari yang memegang barang.

Tetapi ada juga harga pasar yang tidak ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Persoalan yang lain adalah pasar saprotan (sarana produksi pertanian) dan hasil bumi dipegang pemasar.

Teguh Purnomo SH dari LBH Persada Yogyakarta menilai, petani termarjinalkan. Negara sebagai fasilitator, penuh dengan titipan dari pihak lain, misalnya investor yang meminta jaminan keamanan dan upah murah.

Ia mengatakan, untuk bisa diterbitkan suatu produk hukum yang bisa menguntungkan petani, harus menempuh perdebatan yang panjang.

Akibatnya, petani mengadakan gerakan tani seperti reklaiming, karena land reform tidak jalan. Namun gerakan reklaiming itu tidak direspons baik oleh pemerintah.

Ia memberi contoh kasus di Cilacap. Yang terjadi di sana kemudian disebut gerakan kriminalisasi. Gerakan reklaiming petani di Jatim, karena tanah mereka dikuasai oleh AU. Gerakan serupa di Kulon Progo digugat lewat perdata.

Sulit Kuasai Pasar

Sementara itu, Dr Nasikun mengkritik LSM yang menganggap negara sebagai makhluk yang menakutkan, sehingga mengakibatkan petani kian sulit untuk bisa menguasai pasar dan kebijakan agraria negara. ''Jangan semuanya yang dari pemerintah ditolak. Misalnya dengan melakukan pembaharuan agraria, melalui kebaikan hati pemerintah menuju penguasaan pasar,'' katanya.

Dia menyebutkan, kasus tanah di Jatim. Beberapa hektare dimiliki petani. Tetapi harga, rendemin, dan lain sebagainya tak bisa dikuasai petani. Ia menilai, petani di Indonesia belum mampu melakukan pengolahan hasil pertanian secara maksimal. Ada 11 industri yang diha silkan oleh kelapa sawit. Tetapi Indonesia hanya bi sa mengolah 5%, sehingga kalah jauh dengan Malaysia.

Menurut dia, Indofood sangat sedikit mendapat suplai dari petani, itu tanda petani belum mampu menguasai pasar secara maksimal. Sehingga diperlukan penguatan petani, khususnya organisasi tani, untuk mengontrol penguasaan negara.

Ia menyatakan, pentingnya membangun koalisi yang strategis dan penguatan organisasi internal menuju penguasaan negara dan pasar.

Budayawan Ahmad Tohari menilai, sulit mengembalikan kemandirian petani tahun 1950-an. Karena waktu itu petani bisa memikirkan penyimpanan padi untuk musim kemarau, meski masih ada umbi-umbian.

Pupuk yang digunakan dari kotoran ternak, etos kerja petani bandel karena jam 02.00 sudah mulai membajak sawah. ''Pada zaman dulu petani belum teriming-imingi barang konsumsi,'' katanya.

Ia melukiskan serba kecukupannya petani zaman dulu. Dengan membaca mantera petani waktu itu mempercayai butir padi yang semula puso bisa menjadi berisi. Meskipun hal itu tidak rasional, tetapi menunjukkan tingkat ketergantungan petani masih kecil.

Apa yang harus dilakukan petani sekarang? ''Kembali pada pupuk alam/organik agar ketergantungan petani berkurang,'' kata novelis Ronggeng Dukuh Paruk itu.

Yang perlu disadari oleh petani, kehidupan mengarah industrial, sehingga memerlukan nilai tambah hasil pertanian. Ada usaha menuju agro industri. Misalnya singkong dibuat kerupuk. Panen padi dibuat rengginan. (pr-74)