Bangsa Ini Miskin Orang Jujur

- Di Blora: Bupati menerima banyak titipan lewat SMS. Di Rembang Bupati Hendarsono sudah dua minggu malas ngantor. Alasannya, banyak tamu yang datang untuk titip anak, saudara atau kenalannya agar lulus CPNS. Di Wonosobo Bupati Trimawan Nugrahadi berpesan, jangan ada yang terbujuk oknum yang menjanjikan bisa meluluskan mereka dalam tes. Bupati Grobogan H Agus Supriyanto ketika meninjau pelaksanaan tes CPNS menyampaikan pesan, peserta tes agar hati-hati menghadapi orang yang mencari keuntungan pribadi. Tindakannya tidak akan menjamin bisa menjadi CPNS. Di Semarang, Wali Kota Sukawi Sutarip SH beberapa hari ini memilih ngumpet. Hal itu dilakukan untuk menghindar dari tamu-tamu yang berdatangan untuk ''titip'' putranya, keponakannya, dan lain-lain.

- Itulah gambaran kronik yang terjadi menjelang tes CPNS belakangan ini. Tes itu sendiri sudah dilaksanakan secara serentak di seluruh Jawa Tengah, Kamis lalu. Bupati dan wali kota menjadi sasaran utama mereka yang hendak menerobos. Berusaha agar putra, keponakan, cucu atau anggota keluarga yang lain bisa lulus dalam tes. Kalau pejabat nomor satu menjadi sasaran titip, di lapangan yang berkembang lain lagi. Banyak oknum yang mengobral janji bisa meluluskan seseorang dari tes dengan tarif tertentu. Di Grobogan sudah lama mengembus isu berbagai tarif. Untuk dokter tarifnya paling mahal, mencapai Rp 100 juta. Guru SLTP Rp 50 juta, dan guru SD Rp 25 juta. Menanggapi isu itu, Bupati mengingatkan para peserta tes bahwa janji-janji itu tak menjamin jadi PNS.

- Isu tarif dan janji-janji muluk oknum tertentu tak hanya berembus di daerah tersebut. Di Pati, Purbalingga, Cilacap, Kabupaten Semarang, Kota Semarang juga tersiar kabar-kabar semacam itu. Mungkin juga terjadi di daerah lainnya lagi. Di Purbalingga, Bupati Drs Triyono Budi Sasongko menyampaikan janji, penerimaan CPNS di daerahnya dijamin tidak akan terjadi KKN. Ia berpesan, kalau ada yang melihat indikasi KKN dan bisa membuktikan, diminta lapor kepadanya. Di Cilacap, Ketua DPRD Fran Lukman menyampaikan pesan senada. Panitia penerimaan CPNS harus transparan. DPRD tidak ingin proses itu dikotori oleh permainan kasak-kusuk di belakang. Jika ada yang menemukan indikasi KKN diserukan untuk lapor ke Dewan. Yang terlibat akan ditindak.

- Di Cilacap malah ada peserta tes dari daerah lain. Di antaranya dari Purbalingga. Konon karena daerah itu mendapat jatah CPNS lebih luas. Yang disesalkan, untuk bisa tes di sana, calon dari luar daerah telah ''nembak'' KTP dulu. Yaitu memperoleh KTP dengan cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan. Semua perilaku yang tanpak selama proses pendaftaran sampai tes CPNS, berusaha nerobos lewat pejabat, menyuap, petugas yang menjerat calon dengan janji-janji muluk, menembak KTP, apalagi kalau terjadi KKN, adalah cermin pelanggaran hukum di negeri ini. Menyangkut rakyat the grassroot level. Petugas yang njaring calon untuk keuntungan pribadi serta pamong desa yang mau memberi KTP tembakan, pun pejabat rendahan.

- Yang kelas tinggi? Sudah bukan rahasia lagi. Catatlah sederet mantan pejabat era Orde Baru yang sedang diadili atau yang sudah masuk penjara. Atau mantan pemimpin lembaga keuangan, misalnya bank, yang juga sudah divonis hakim. Dua mantan bankir Bank Surya divonis secara in absentia penjara seumur hidup, karena korup dana BLBI Rp1,5 triliun. Dua pejabat BNI Cabang Gambir ditangkap polisi karena korupsi Rp 11,5 miliar. Tak habis-habisnya berita tentang praktik politik uang di lembaga legislatif. Baik di tingkat pusat maupun daerah. Di Jateng misalnya, nyaris tak ada pemilihan kepala daerah yang tidak dipenuhi aroma main duit. Bagaimana mungkin legislatif yang berfungsi kontrol akan mengoreksi eksekutif kalau tangan sendiri belepotan uang haram?

- Itukah pertanda kebenaran tengara Ustaz Dr HM Muchoyyar HS MA, bahwa bangsa ini ternyata miskin orang jujur, adil dan punya hati nurani? Saat ini sukar sekali mencari orang jujur. Banyak orang gampang berkata bohong, dusta, bahkan bersumpah palsu. Banyak orang kaya yang kufur nikmat. Enggan menyumbangkan sedikit saja hartanya untuk keperluan si miskin di sekitarnya. Sudah terlalu banyak koreksi dilontarkan ke alamat para pemimpin yang tak punya nurani. Tak habis-habisnya lembaga semacam Transparency Internasional menyebarkan data tentang korupsi di kalangan pejabat di negeri ini. Bahkan juga pejabat dan tokoh yang menyatakan dirinya sebagai reformis. Jalan ke luar dari kemelut itu sesungguhnya tergantung pada kesadaran dan kepeloporan para pemimpin bangsa.