Kita Biasakan Hidup Tanpa Subsidi

- Tahun depan bisa jadi akan menjadi masa-masa sulit terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tetap dan pas-pasan. Biaya hidup diperkirakan akan meningkat tinggi lantaran pemerintah akan mengurangi subsidi untuk BBM 52%. Tidak tanggung-tanggung, dari semula Rp 30,4 triliun, pada 2003 dikurangi menjadi hanya Rp 14,6 triliun. Itu pun lebih banyak bagi BBM yang banyak digunakan rakyat kecil seperti minyak tanah. Bukan hanya harga premium dan solar yang naik. Tarif Dasar Listrik (TDL) pun dipastikan akan naik 10% setiap tiga bulan. Kenaikan itu terpaksa ditempuh lantaran banyak faktor. Dari aspek anggaran, kemampuan menyediakan subsidi jelas semakin terbatas. Selain itu kita harus memikirkan nasib BUMN seperti Pertamina dan PLN.

- Tanpa subsidi, harga BBM akan dijual hingga 100% harga pasar. Selain itu Pertamina meminta pola penetapan harga diubah agar mereka memperoleh margin keuntungan setidaknya 5%. Selama ini pola penetapan harga jual BBM dalam negeri merujuk pada Mid Oil Plats Singapore (MOPS) ditambah 5%. Tahun depan diminta naik yakni MOPS plus 15%. Tentu saja tetap harus direvisi setiap bulan. Dengan penetapan demikian, ceiling price bensin premium misalnya bisa Rp 2.000, meningkat dari harga sekarang Rp 1.750 per liter. Kenaikan harga juga akibat kenaikan asumsi nilai tukar rupiah. Tahun ini sekitar Rp 8.700/ dolar AS, sedangkan tahun depan diubah menjadi Rp 9.000/dolar AS. Harga minyak mentah 22 dolar AS per barel dan produksi minyak 1,27 juta barel per hari.

- Tidak hanya Pertamina yang berteriak-teriak minta tambahan harga agar memperoleh keuntungan. Perusahaan Listrik Negara juga sudah melakukan ancang-ancang sama. Tahun depan kebijakan tentang TDL akan diupayakan secara bertahap untuk mencapai nilai ekonomi. Apalagi kalau bukan kenaikan yang bakal terjadi. Kenaikan TDL itu dimaksudkan agar PLN mampu mencapai rate of return 8% pada 2005. TDL tanpa subsidi atau mencapai nilai keekonomian adalah 7 sen dolar AS per kWH dan itu akan dicapai pada 2004. Dengan kenaikan TDL tersebut diharapkan PLN dapat menambah investasi untuk mengatasi masalah listrik. Untuk mengatasi krisis listrik, ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, akan dibangun beberapa PLTGU seperti di Muara Tawar.

- Kita memahami persoalan-persoalan itu menjadi dilema bagi pemerintah. Kenaikan harga BBM dan tarif listrik akan dipertimbangkan pula secara politis di samping ekonomis khususnya menyangkut daya beli masyarakat. Terkadang pertimbangan politik lebih menonjol dan memengaruhi keputusan. Namun sekarang keadaan sudah jauh berbeda. Pemerintah membahasnya secara transparan bersama DPR, sehingga semua tanggung jawab dipikul bersama. Hanya saja satu hal yang terkadang dirasakan tidak adil, belum ada upaya sungguh-sungguh meningkatkan efisiensi di tubuh BUMN. Padahal itu juga berpengaruh besar dalam penentuan biaya produksi. Masyarakat melihat kendati BUMN dikatakan rugi, ternyata direksi dan karyawannya tetap bergaji tinggi dan memiliki kesejahteraan relatif lebih baik dibandingkan dengan PNS.

- Meskipun demikian, situasi-situasi sulit dan dilematis seperti itu juga membawa hikmah. Apa pun sekarang orang dituntut untuk membiasakan hidup tanpa subsidi. Dari aspek ekonomi, hal itu positif lantaran segala sesuatunya menjadi lebih riil. Apalagi kita tahu, selama ini subsidi bernilai puluhan triliun rupiah lebih banyak dinikmati justru oleh kelompok-kelompok masyarakat mampu. Ada yang salah dalam pola pemberian subsidi, tetapi itu sudah telanjur. Sekarang yang penting hilangkan subsidi dan masyarakat akan belajar menyesuaikan antara lain dengan menurunkan tingkat konsumsi BBM dan listrik. Dan itu berarti efisiensi. Bila perlu sampai dengan minyak tanah tak perlu disubsidi. Subsidi minyak tanah belakangan diketahui juga tidak efektif, sebab jatuh ke industri.

- Pahit dan sulit dirasakan pada awalnya, namun setelah itu semua akan biasa-biasa saja. Rasionalitas ekonomi akan terjadi baik secara individual maupun secara menyeluruh. Kebiasaan mengonsumsi secara efisien terutama dalam energi akan baik pula dalam mendukung ketersediaan pasok secara nasional. Di samping itu, kebiasaan hidup efisien sesungguhnya harus dimulai sekarang lantaran yang dihadapi adalah era yang penuh kompetisi. Yang harus dilawan adalah saat harga menjadi mahal karena inefisiensi dalam proyek-proyek BUMN. Dan, itu tidak lain akibat terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi di BUMN khususnya Pertamina dan PLN. Masyarakat bersedia berkorban asal tidak ada lagi ketidakadilan seperti pada masa lalu.