Perpecahan FPDI-P Makin Meruncing

SUKOHARJO- Ketua DPC PDI-P, Parjino menegaskan, dirinya tidak main-main dalam penetapan susunan FPDI-P yang baru. Para anggota yang menentang SK DPC akan dilaporkan ke DPD dan DPP PDI-P.

Penegasan itu dikemukakannya setelah kegagalan Rapat Paripurna Dewan tentang penetapan susunan fraksi di DPRD, kemarin. Seperti rapat sebelumnya, kembali FPDI-P belum menyerahkan daftar susunan pengurus yang baru. Hal itu makin menguatkan dugaan pecahnya fraksi terbesar di DPRD tersebut.

Sebagian anggota menolak SK DPC No 234/DPC.13-2/XII/2002 tentang penetapan susunan pengurus fraksi. Bahkan mereka mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD yang menyatakan bahwa susunan pengurus FPDI-P tidak mengalami perubahan. Surat bernomor 02/FPDI-P/XI/2002 itu ditandatangani langsung Ketua Fraksi Sunardjo dan Sekretaris, Fatah Yakoub Rahmanto.

Ditemui usai paripurna, Parjino mengatakan, anggota FPDI-P yang menolak SK DPC sebagai tidak tahu diri. Seharusnya mereka menyadari sebagai petugas partai, sehingga harus tunduk dan patuh kepada keputusan partai.

''Mereka sudah mengabaikan seruan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati bahwa semua anggota partai harus mengedepankan kepentingan partai,'' katanya.

Disinggung tentang proses demokrasi di DPC, dia mengatakan, semua anggota partai jangan mudah mencampuradukkan hal itu. ''Demokrasi yang mana, apakah menentang keputusan partai termasuk demokrasi. Kalau memang tak mau tunduk, mundur saja dari partai,'' tegasnya.

Pelecehan

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Agus Iriyanto menganggap, anggota yang menentang telah melecehkan partai. Bila persoalan itu terus berlanjut maka partai bisa rusak. ''Bagaimana partai bisa maju bila ada anggota yang sekadar hanya mengedepankan kepentingan kelompok saja.''

Sedangkan Dansatgas PDI-P Kartasura, Edy Menyun mengancam akan menggelar sidang rakyat menyikapi arogansi sebagian anggota Dewan yang menentang SK DPC PDI-P.

Dikatakan, setiap anggota FPDI-P seharusnya sadar mereka bisa menjadi anggota legislatif karena kemenangan PDI-P dalam pemilu.

''Kalau sekarang mereka tidak mau menaati SK DPC berarti menentang partai, dan itu berarti melecehkan kami yang ikut berjuang dalam pemilu lalu.''

Secara terpisah, anggota FPDI-P, FY Heru Samsidjo mengaku siap diperiksa DPD dan DPP PDI-P. ''Kami siap untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya dan tidak akan menutup-nutupi semua hal berkaitan dengan masalah itu.''

Molornya penetapan susunan fraksi disesalkan sejumlah pihak. Lurah Desa Malangan, Subari Pratondho mengaku, ontran-ontran yang bermuara pada kepentingan rebutan kursi membuat rakyat menjadi gerah dan tidak percaya lagi pada anggota Dewan.

Hal itu dapat berdampak negatif terhadap Pemilu 2004 mendatang. Masyarakat bisa memutuskan untuk tidak memilih karena sudah tidak percaya terhadap partai. Meskipun sebenarnya partai adalah baik, yang kurang baik mungkin oknum partai. (G10-74)