Presentasikan Jasa Parkir secara Terbuka

• Keruwetan Lalu Llintas Klewer

SUPIT URANG - Pengamat sosial budaya KRMHT Rudy Subanindra Arch meminta pengelolaan jasa parkir yang memanfaatkan lahan yang masuk kawasan keraton dipresentasikan secara terbuka.

Kalau ada yang ditugasi, siapa orang atau lembaganya, dengan siapa berpatungan, berapa hasil dan pembagiannya serta berapa yang masuk ke kas keraton.

Sementara itu, untuk mengatasi keruwetan lalu lintas dan simpul kemacetan di seputar kawasan Pasar Klewer perlu dibentuk sebuah tim yang melibatkan berbagai pihak.

Tim itu diharapkan bisa mengidentifikasi berbagai persoalan dan merumuskan jalan keluar terbaik untuk mengatasi.

''Kalau saya lihat, selama ini belum ada keterpaduan antara berbagai pihak dalam sebuah tim ideal. Karena, unsur himpunan tenaga bongkar-muat tidak ada, apalagi HPPK. Padahal, dalam persoalan di situ mereka itulah yang menjadi bagian,'' kata BRM Bambang Irawan SE MSi, kemarin.

Intelektual muda dari Keraton Surakarta itu memandang pembentukan tim tersebut sangat mendesak berkait dengan rencana perubahan arus lalu lintas di seputar Alun-alun Lor.

Apalagi rencana perubahan itu juga bersinggungan dengan keinginan beberapa pihak untuk menutup kegiatan parkir kendaraan di Jalan Supit Urang Kulon dan di ruang taman sisi barat Pagelaran Sasana Sumewa Keraton Surakarta.

Meski penutupan aktivitas parkir itu merupakan syarat utama kelancaran arus lalu lintas di kawasan itu, pihak tertentu yang mengelola jasa parkir keberatan menutup atau mengalihkan kegiatan.

Himpunan Pedagang Pasar Klewer juga menolak rencana itu. Karena, mereka menilai langkah itu akan memengaruhi ongkos angkut bongkar-muat barang di pasar tersebut.

Kurang Diperhatikan

Masalah itu, kata salah seorang putera almarhum GPH Bardjo Nyakrakusuma itu, kurang mendapat perhatian para penyusun perencanaan penataan kembali Alun-alun Lor.

Kenyatannya keraton tidak punya otoritas administratif, sehingga harus bekerja sama dengan beberapa DLLAJ, HPPK, himpunan tenaga bongkar-muat, dan sebagainya.

''Dalam soal penataan Alun-alun Lor, saya lihat sudah ada keterpaduan antara berbagai pihak terkait. Ini seharusnya menjadi contoh dalam mengatasi masalah kegiatan parkir di Supit Urang Kulon. Dan sebenarnya persoalan ini adalah akumulasi dari apa yang saya peringatkan belasan tahun silam,'' ujar dosen pascasarjana Fisipol UNS itu.

Cara terbaik dalam persoalan yang berkait dengan indikasi warga keraton yang mengelola kegiatan parkir, kata dia, adalah memulai mengatasi. Yakni, keraton harus segera membentuk tim yang dilengkapi SK sebagai otoritas kerja.

Tim itu yang diharapkan bisa melakukan dialog sekaligus mencari jalan keluar agar rencana induk tetap terlaksana tanpa merugikan kegiatan yang dianggap menghasilkan bagi keraton itu.(won-51g)