Rp 85,17 M untuk Perjalanan Dinas

• FAN DPRD Jateng Nilai Fantastis

SEMARANG-Minimnya anggaran pendidikan pada RAPBD Jateng 2003 mendapat sorotan tajam oleh anggota DPRD melalui pandangan umum fraksi, Rabu (13/11). Pandangan FPG melalui Drs H Abdul Basyir MBA menyatakan pesimistis terhadap anggaran pendidikan yang Rp 103,76 miliar.

''Jumlah itu 5,1% dari total RAPBD yang Rp 2,2 triliun. Kami pesimistis anggaran yang minim itu mampu mewujudkan SDM berkualitas, mandiri, berdaya saing tinggi dalam persaingan global,'' katanya.

Sikap FPDI-P, FPPP, dan FKB juga sama. FPDI-P melalui juru bicara H Sutoyo menyebut anggaran pendidikan terlalu minim, karena hanya 4,54% dari total RAPBD. ''Dalam amandemen UUD 1945 anggaran pendidikan ditetapkan 20%. Kami mengusulkan anggaran pendidikan ditambah, paling tidak mendekati amanat UUD 1945,'' tegasnya.

FPPP dalam pandangan yang disampaikan Drs H Sujatna Nirwana SP menilai, Pemprov Jateng kurang serius menangani masalah pendidikan. Pandangan umum FKB yang dibacakan Drs H Ali Mansyur HD menanyakan minimnya latar belakang Pemprov Jateng dengan mengalokasikan dana pendidikan 6,7% dari total anggaran. FKB sekaligus mengingatkan masih banyak sekolah yang rusak dan kesejahteraan guru negeri dan swasta memprihatinkan.

Fantastis

Masalah penanganan gula impor, tuntutan gabungan petani tembakau dan kebijakan yang ditempuh Gubernur H Mardiyanto menghadapi Idul Fitri 1423 H disinggung oleh FAN melalui Noerhadi Moestofa. Selain itu FAN menyoroti anggaran belanja perjalanan dinas yang dinilai fantastis, yaitu Rp 85,17 miliar. ''Bandingkan dengan anggaran koperasi dan UKM yang hanya Rp 8,84 miliar. Padahal, Pemprov harus membina 40.816 unit koperasi dan UKM,'' ujar Moestofa.

Sementara itu, FPG minta penjelasan Gubernur Jateng tentang perkembangan 510 BPR-BKK yang belum begitu menggembirakan. Selain itu, FPG juga mempertanyakan besar anggaran belanja aspirasi dan pemeliharaan yang Rp 631,06 miliar. Hal itu mengingat ternyata banyak aset Pemprov Jateng yang belum ditangani secara profesional.

FPG merasa prihatin karena APBD tidak memperhatikan kemajuan daerah karena melihat anggaran kesehatan hanya 9,62%, pendidikan dan kebudayaan 5,1%, pertanian 3,10%, dan ketenagakerjaan 1,6%.

FPDI-P juga menyoroti masalah ketenagakerjaan. Dengan penduduk 32 juta jiwa, Jateng memiliki potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja.

Lebih jauh, FPDI-P juga mempertanyakan penyertaan modal Rp 30 miliar untuk pembelian saham PT BPD Jateng dari pemerintah pusat, kewajiban rekapituliasi PT BPD Jateng dan kontribusi berupa dividen dari PT BPD Jateng.(D6-60e)