Parlemen Irak Bahas Resolusi 1441 DK

BAGDAD - Parlemen Irak menyelenggarakan sidang darurat tertutup untuk membahas resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 1441 mengenai perlucutan senjata. Pembahasan tersebut dimulai setelah para anggota parlemen Irak berbuka puasa, kata sumber-sumber di parlemen.

"Presiden Saddam Hussein telah memerintahkan agar diselenggarakan suatu sidang darurat Majelis Nasional untuk membahas Resolusi DK PBB yang dikeluarkan 8 November lalu, membahas posisi yang harus diambil mengenai hal itu dan menyerahkan kesimpulan ke Dewan Komando Revolusi yang berkuasa," stasiun televisi pemerintah melaporkan, Minggu.

Irak belum secara resmi menjawab resolusi PBB yang dirancang oleh AS dan mewajibkan Irak menerima pemeriksa senjata PBB, namun negara itu telah memberikan isyarat bahwa mereka kemungkinan menerima resolusi itu untuk menghindari serangan militer AS meski resolusi itu dinilai "buruk dan tidak adil".

Di Brussel, polisi Belgia menangkap 29 pemuda dalam demonstrasi di kota itu Minggu lalu. Sekitar 1.500 orang turun ke jalan menentang perang AS terhadap Irak. Aksi demo berlangsung cukup panas karena para demonstran melemparkan batu-batu sehingga kaca-kaca jendela toko hancur.

Seorang polisi cedera dan dua jendela toko hancur selama demonstrasi itu, namun polisi berhasil mencegah protes tersebut menuju tempat sasarannya, Kedutaan Besar AS.

Polisi menahan 29 pemuda itu setelah para demonstran mulai melemparkan batu. Beberapa dari mereka dibekuk di lokasi oleh petugas-petugas yang membawa pentungan.

Sambut Baik

Demonstrasi yang dilakukan kelompok kiri dan pro-Palestina itu mengutuk setiap operasi militer terhadap Irak. Mereka juga menuntut diakhirinya sanksi internasional terhadap Irak dan pembentukan sebuah negara Palestina.

Kantor berita Belgia menyatakan, demonstrasi itu diikuti 5.000 orang. Polisi mengatakan, para demonstran bubar tanpa insiden lebih lanjut.

Di Kairo, Menteri Luar Negeri Irak Naji Sabri menyambut baik komunike para menlu Arab mengenai krisis Irak. Dia mengulangi lagi permintaan Bagdad agar pakar Arab dimasukkan dalam tim pemeriksaan senjata internasional yang ditugasi melucuti senjata Irak.

Sabri mengatakan, ada puluhan, barangkali ratusan, warga Arab berijazah yang mampu melakukan tugas yang sama seperti para pengawas dari negara-negara bukan Arab. Sabri menambahkan, permintaan yang dibuat oleh para menteri Arab itu adalah "sah".

Dia menyatakan para pemeriksa senjata internasional sebelumnya punya reputasi menimbulkan krisis antara Irak dan PBB. Kehadiran para pakar Arab dalam tim pemeriksa itu akan memastikan aksi yang sama tidak akan terjadi pada masa depan.

Menteri Irak itu menolak mengatakan apakah negaranya akan menerima atau tidak resolusi baru Dewan Keamanan PBB mengenai Irak. Dia menegaskan sikap Irak bahwa resolusi baru tersebut dikeluarkan meski bukan merupakan prioritas utama.(ant-52)