Target Privatisasi BUMN Rp 8 Triliun

JAKARTA-Pemerintah merencanakan meningkatkan penerimaan privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). ''Kami menargetkan penerimaan privatisasi BUMN tahun depan Rp 8 triliun,'' kata Menneg BUMN Laksamana Sukardi, seusai rapat tertutup dengan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan APBN 2003 di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Laks (panggilan Laksamana), pemerintah akan mengidentifikasi dan menelaah prospek dan minat para investor terlebih dulu. ''Hingga saat ini penerimaan negara sudah mencapai sekitar Rp 3,5 triliun dari target Rp 6,5 triliun,'' katanya.

Dia mengaku yakin, target privatisasi tahun ini tetap akan tercapai. Angka itu diperoleh antara lain dari privatisasi di Telkom dan Wisma Nusantara, yang hampir rampung. Pemerintah juga masih menunggu hasil privatisasi di Indosat yang prosesnya sedang berlangsung.

''Insya Allah dengan Indosat, target ini bisa dicapai,'' kata dia, seraya menambahkan, penerimaan pemerintah dari laba BUMN agak tersendat-sendat. Alasannya, selain kondisi perekonomian tidak bagus, BUMN juga masih memerlukan laba ditahan.

Namun Laks mengharapkan, situasi perekonomian tahun depan akan lebih cerah dibandingkan dengan tahun ini. Sehingga pemerintah dapat mereguk lebih banyak dividen dari BUMN. Masalahnya, tahun ini banyak sekali gangguan terhadap BUMN, terutama pada perusahaan yang sedang merestrukturisasi utangnya.

''Dalam kesepakatan restrukturisasi dengan kreditor, beberapa BUMN tidak diperkenankan membayar dividen,'' kata dia, sambil mengingatkan, dalam jangka pendek berkurangnya jumlah dividen yang dibayarkan BUMN pada pemerintah memang tidak terhindarkan.

Adapun penyebabnya, kata Laks, antara lain saat ini BUMN masih berada dalam proses konsolidasi. Pada tahap ini, BUMN diharapkan dapat survive terlebih dulu. Selain itu, adanya pengurangan saham pemerintah di BUMN karena privatisasi.

Namun, lanjut Laks, untuk jangka panjang, konstribusi BUMN di bidang perpajakan justru meningkat, karena kinerja perusahaan menjadi lebih efisien. ''Diharapkan dalam jangka panjang, dividennya akan meningkat lagi, meski kepemilikan dari pemerintah berkurang,'' tuturnya.

Laks juga menekankan, setoran dividen (pay out ratio) yang lazimnya 50 persen tidak dapat dipukul rata terhadap semua BUMN. Untuk BUMN yang bersifat public service obligation, seperti Jamsostek, kebijakan pemerintah berbeda. ''Kami tidak menerapkan kebijakan dividen pay out 50 persen, tapi hanya 20 persen,'' katanya.

Di BUMN semacam itu, kata Laks, laba harus dikembalikan pada perusahaan untuk dijadikan laba ditahan. ''Dengan demikian, para pekerja bisa menikmati hasil dari perusahaan lebih besar lagi,'' paparnya. (tri-64t)