DPRD Diminta Bentuk Pansus

PERMASALAHAN status lahan di kawasan Bukit Semarang Baru (BSB) masih terus mendapat perhatian. Kali ini Pemerintah Kota diminta menyelesaikan masalah itu secara politis. Adapun DPRD Kota diminta membentuk panitia khusus (pansus).

DPC Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Kota Semarang dalam siaran pers, Minggu (10/11), menyatakan penyelesaian pemerintah secara politis dalam masalah tanah BSB adalah dengan membuat peraturan daerah mengenai pengelolaan hak usaha tanah. DPRD harus berinisiatif membentuk panitia khusus BSB agar dapat terselesaikan secara adil.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum dan Wakil Sekretaris DPC Humanika, Fuad Abdullah Kartawijaya dan Sigit L Hakim, mereka menuntut pemecatan anggota DPRD yang terbukti berkonspirasi dengan PT Karyadeka Alam Lestari (KAL), pengembang BSB. ''Hal itu agar DPRD benar-benar mewakili rakyat, bukan pribadi untuk kepentingan materi sesaat."

Mereka juga menuntut pemerintah lebih berpihak ke rakyat dengan mengembalikan lahan yang dikuasai PT KAL untuk menyejahterakan usaha rakyat dan menjaga kawasan itu sebagai kawasan konservasi lahan.

Humanika menyeru semua pihak tidak menggunakan isu mempertahankan iklim investasi untuk kepentingan sesaat yang menguntungkan pemilik modal, tapi merugikan masyarakat luas di kemudian hari. Sebab, investasi yang dilakukan secara tidak adil pasti mendatangkan masalah.

DPC Poros Pemuda Indonesia (PPI) Kota Semarang juga mengeluarkan siaran pers mengenai permasalahan BSB. Dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Ulul Aufa SM dan Sekretaris Agussalim SS itu, mereka menyeru BPN Pusat mencabut hak guna bangunan (HGB) atas nama PT KAL. Mereka meminta Pemerintah Kota dan DPRD melakukan tindakan yang jelas untuk mengembalikan kawasan BSB yang tersisa guna kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, tidak sekadar mengambil alih hak penguasaan lahan sekitar 800 ha. PPI meminta partai-partai yang memiliki wakil di DPRD Kota berani memecat anggota yang KKN dalam masalah BSB. PPI juga mendukung upaya penyelesaian masalah itu secara politis. (G7-45g)