Rakyat Eropa Tentang Bush

• Sejuta Orang Turun ke Jalan

KAIRO - Para pemimpin negara- negara Arab kemarin yakin, Bagdad menerima resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai perlucutan senjata Irak. Sementara itu, rincian rencana perang Presiden AS George W Bush dilaporkan telah bocor ke media massa pada saat sekitar 1.000.000 orang melakukan pawai damai di Florence Italia, menentang rencana serangan ke Irak.

Dengan tidak mengindahkan udara dingin, mereka melakukan aksi turun ke jalan untuk menentang perang terhadap Irak.

Para pengunjuk rasa yang datang dari berbagai negara di Eropa itu membentangkan spanduk menentang perang. Mereka berpawai sepanjang delapan kilometer di jalan-jalan bersejarah kota Florence hingga ke stadion bisbol.

Protes terhadap kebijakan AS terhadap Irak juga terjadi di Washington, Los Angeles, San Francisco, London, dan Roma.

Di San Francisco (AS), para aktivis antiperang mengatakan mereka akan terus memprotes kebijakan AS. Mereka menyebut, rencana perang Bush terhadap Irak sesungguhnya bermotif kepentingan minyak.

''Pemerintahan Bush tidak tertarik pada pemeriksaan senjata Irak,'' kata Medea Benjamin, dari kelompok United for Peace an Glopbal Exchange (UPGE), kepada San Francisco Chronicle.

Bulan lalu, sekitar 80.000 orang turun ke jalan untuk menentang rencana serangan militer AS ke Irak.

Terima Resolusi

Menlu Saudi Arabia Pangeran Saud al-Faisal di depan pertemuan para menlu Arab di Kairo mengatakan, Bagdad menerima resolusi PBB setelah memperoleh jaminan dari Suriah, salah satu dari 15 anggota DK, bahwa resolusi tersebut tidak otomatis menjadi aksi militer.

''Para menlu Arab menyambut baik penerimaan Irak akan resolusi nomor 1441 itu, setelah mendapat kepastian dari Suriah bahwa resolusi tersebut tidak otomatis mengarah pada aksi militer (terhadap Bagdad),'' kata al-Faisal kepada para wartawan di Kairo, pada akhir pertemuan Minggu.

Para menlu dari 22 negara Liga itu Arab mengadakan pertemuan untuk embahas resolusi baru PBB nomo 1441, yang dikeluarkan dengan suara bulat oleh 15 negara DK PBB pada Jumat malam (Sabtu siang WIB).

Namun secara terpisah, Menlu Irak Naji Sabri ketika bertemu dengan Menlu Suriah Faruq al-Shara mengatakan, Bagdad masih mempelajari resolusi tersebut. Dia menambahkan, Irak masih belum mengumumkan sikap.

''Bagdad meminta pembahasan masalah tersebut di Kairo, Minggu sore (Minggu malam WIB),'' kata Sabri.

Dipelajari

Di Bagdad, Televisi Irak mengutuk resolusi DK PBB No 1441 yang memaksa Irak agar mengungkap dugaan menyimpan persenjataan pemusnah massal. Dikatakan, resolusi itu ''buruk dan tidak adil'', karena merupakan hasil pemerasan AS.

Televisi satelit itu menyebutkan, Bagdad akan mempertimbangkan responsnya terhadap resolusi PBB tersebut. Belum ada respons yang dialaporkan dari Presiden Irak Saddam Hussein.

''Kepemimpinan Irak secara tenang sedang mempelajari resolusi ersebut, dan akan membuat sinyal penting atas keprihatinan ini dalam beberapa hari mendatang,'' kata televisi itu.

Irak hingga 15 November mendatang harus mematuhi resolusi tersebut, dan mengizinkan tim baru pemeriksa senjata PBB memulai pekerjaannya di Irak mulai 18 November mendatang.

''Resolusi ini telah dikeluarkan dan seluruh dunia mengetahui ingkup tekanannya, ancamannya, dan pemerasannya, yang dilakukan oleh pemerintah jahat Amerika di PBB lewat Dewan Keamanan,'' tambah televisi itu.

Di New York, koran New York Times kemarin menurunkan laporan tentang rencana perang AS terhadap Irak. Rencana itu diusulkan oleh Presiden Bush, termasuk serangan udara lebih singkat ibandingkan saat Perang Teluk 1991.

Serangan udara tersebut meliputi komando penyusupan untuk memandu peluru kendali menuju sasaran, demikian New York Times, yang mengutip pejabat tinggi AS.

Rencana itu juga meliputi niat AS untuk menggunakan wilayah di selatan, utara, dan barat Irak, sebagai pangkalan operasi. ''Kita tidak akan membunuh pasukan Irak, kecuali bila mereka menyerang,'' ujar pejabat militer AS itu kepada New York Times.

Suatu kelompok pemikir, Unit Intelijen Ekonomi (Economist Inttelegent Unit) mengatakan serangan ke Irak yang dipimpin AS diperkirakan tahun depan, dengan mengantisipasi dampak terkecil pada perekonomian dunia.(rtr-ed-ant)