Jabatan Struktural PDAM Dipangkas

PURBALINGGA- PDAM nampaknya sudah merasa berat menanggung karyawan yang jumlahnya melebihi batas ideal. Meski belum ada kepastian kapan perampingan karyawan akan diberlakukan, sinyal rasionalisasi sudah terus bergulir. Tetapi langkah PDAM yang menawarkan sejumlah karyawannya kepada BUMD seperti BPR/BKK, Bank Pasar dan perusda lainnya belum mendapat respons positif.

''Mungkin mereka juga bingung untuk menggaji karyawan pindahan dari PDAM. Kami akui, dengan jumlah karyawan saat ini sebanyak 125 orang sudah sangat tidak efektif. Biaya umum termasuk untuk menggaji para karyawan sudah melebihi ambang batas ekonomis,'' kata Dirut PDAM Drs Hardi Wibowo MSi kemarin.

Selain itu PDAM juga akan memangkas jabatan strutural. Berdasar Keputusan Menteri Otda No 8/2000, PDAM mestinya memiliki seorang direktur, 3 kabag, dan maksimal 5 kasi. Namun saat ini ada 4 orang direktur termasuk dirut, 5 kabag, 5 kasi, serta sejumlah jabatan kasubsi. ''Struktur organisasi yang gemuk ini jelas tidak mungkin kami pertahankan,'' katanya.

Dikatakan Hardi, dengan jumlah pelanggan sebanyak 17.104 KK, pemasukan per bulan yang hanya Rp 270 juta, 58 persennya habis dipergunakan untuk membayar biaya umum. Padahal idealnya biaya umum sebuah perusahaan tidak boleh lebih dari 30 persen. Satu-satunya jalan untuk mengetasinya adalah efisiensi dan mengurangi jumlah karyawan.

Hardi mengakui, tiga IKK PDAM masih terus merugi dan disubsidi yaitu IKK Kemangkon, Bukateja dan Kejobong. Setiap bulan IKK itu merugi Rp 10 juta. Sementara untuk PDAM secara keseluruhan sejak bulan Juni 2002 mulai bisa memetik keuntungan. Mesti masih kecil, keuntungan itu merupakan sejarah baru dalam pengelolaan PDAM Purbalingga.

''Keuntungan bulan Juni sebesar Rp 3 juta, bulan Juli kembali rugi Rp 7 juta, bulan Agustus untung Rp 5 juta. Keuntungan ini sudah termasuk untuk membayar utang dan biaya penyusutan,'' jelasnya. (F10-68)