Ormas Islam Bersatu Bangun Rumah Sakit

GROBOGAN- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Grobogan, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lain di daerah itu kemarin bersatu dan menyatakan tekad membentuk rumah sakit Islam (RSI).

''Tanah banda desa 14.850 m2 di Jalan dr Sutomo, Kalongan, Purwodadi untuk kepentingan rumah sakit itu sudah disetujui DPRD ditukar guling dengan tanah milik pengurus. Dengan demikian, soal calon lokasi tidak ada masalah. Yang penting kami terus kompak,'' papar Ketua MUI Grobogan KH Hamzah Matni, kemarin.

Dia mengemukakan hal itu saat mempertemukan jajaran pengurus dengan Bupati H Agus Supriyanto SE di Gedung Riptaloka Pemkab. Selain tokoh-tokoh ormas Islam, pengurus RSI itu juga diambilkan dari pimpinan dan anggota DPRD. Lebih lanjut Hamzah mengungkapkan, ormas Islam sudah tidak zamannya lagi mempertentangkan perbedaan pandangan tentang penafsiran hukum agama. Lebih-lebih pertentangan itu mengakibatkan hubungan antarormas Islam tak harmonis.

Rencana itu pernah terbentuk pada 1997. Namun lantaran terjadi perbedaan pendapat, dalam perjalanan kepengurusan tersebut mengalami banyak kendala. Meski demikian, warga di beberapa desa sudah iuran per bulan Rp 1.000. Hamzah menjelaskan, uang hasil iuran itu masih utuh tersimpan di BPD. Bahkan sekarang membesar menjadi Rp 68 juta dari semula Rp 48 juta.

Uang itu dikumpulkan menjadi satu dengan hasil BAZ, infak, sedekah Depag Rp 107 juta, IPHI Rp 25 juta, dan yang lain untuk modal awal. Hingga kemarin modal yang terkumpul baru Rp 258 juta. Dari jumlah itu, sekitar Rp 53 juta didapatkan dari iuran spontanitas pengurus.

Pada awal 2003, sesuai dengan rencana RSI itu mulai dibangun dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Bupati H Agus Supriyanto SE. Umat Islam diharapkan ikhlas membantu. Bila perlu iuran dari umat Islam per bulan Rp 1.000 dari semua RT se-Kabupaten dihidupkan kembali.

Bupati mengungkapkan, pengurus yayasan dan pengurus harian RSI itu agar bekerja profesional. Mereka yang berada di yayasan dan pengurus diminta tak perlu terjun sebagai pelaksana pembangunan rumah sakit itu, sebab dinilai kurang etis.

Bupati minta pengurus yayasan berkoordinasi dengan Bappeda untuk membuat proposal pembangunan RSI dan dimintakan bantuan dana hibah ke Menteri Keuangan lantaran anggaran untuk keperluan tersebut tersedia di pusat. Selain itu, yayasan juga perlu mempersiapkan proposal untuk dimintakan dana ke Gubernur Jateng dan Pemkab melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Yang penting, ujar Bupati, pengurus tetap berkomitmen dengan tugas dan kewajibannya sehingga tidak merepotkan tugas pokok pengurus lain.(A23-71j)