Jangan Serahkan Negara ke Politikus?

- Apa sesungguhnya salah politikus? Jangan cepat berprasangka. Judul Tajuk Rencana kita hari ini lebih mengacu pada pernyataan Rektor Undip, Prof Ir Eko Budihardjo MSc dalam silaturahmi ''Budaya Demokrasi yang Bermoral dan Etis'' yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (26/10) lalu. Menurut Eko, para politikus karena perilakunya sekarang hampir-hampir sulit mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat. Lihatlah parkir di Senayan, sudah mirip show room mobil mewah. Kalau wakil rakyatnya saja memakai Jaguar, seharusnya rakyat yang diwakili pakai pesawat pribadi. Maka negara ini jangan diserahkan kepada politikus. Pernyataan itu, secara tidak langsung juga menganalogikan fakta di sejumlah daerah provinsi dan kabupaten/ kota.

- Sentilan Prof Eko yang juga Ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Kritik itu sudah disuarakan banyak tokoh dan elemen masyarakat yang prihatin terhadap perilaku para politikus di lembaga legislatif. Beberapa waktu lalu, pengamat politik Dr Andi Alifian Mallarangeng membuat satire getir perbandingan anggota DPR sebelum dan sesudah era reformasi. Dahulu populer sindiran lima-D yakni datang-duduk-diam-dengar-duit. Sekarang istilah itu berubah menjadi hanya satu-D, yakni duit. Mengapa hanya duit? Karena datang pun tidak, duduk tidak, diam tidak, dengar juga tidak. Janji-janji yang pernah disuarakan pada masa-masa kampanye pemilu pun benar-benar telah dinomorsekiankan, bahkan diabaikan. Misalnya, dalam satu hal saja: penegakan hukum.

- Sejauh ini, kita masih sering mencari dalih pemaaf dengan mencoba memahami dinamika transisional dari rezim otoriter ke era demokrasi. Terkadang kita menghibur diri, barangkali inilah harga awal dari demokratisasi yang sedang dibangun, karena kita mengalami sebuah euforia dari keadaan yang betul-betul mampat selama lebih dari tiga dekade. Namun, akhirnya kita tidak dapat memungkiri kegelisahan, jangan-jangan kondisi yang memberi peluang pengabaian moralitas politik ini sengaja di-status quo-kan karena memang ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan. Setiap desakan ke arah perubahan yang menginginkan penyegaran situasi bisa diduga bakal ditolak. Sekarang pun dapat kita rasakan betapa riuh pergulatan kepentingan jangka pendek yang berfokus ke Pemilu 2004.

- Suka atau tidak suka, kita menangkap kesan keterbengkelaian penyelenggaraan negara. Banyak kepentingan dan hak layanan masyarakat yang kurang tersentuh. Secara awam gugatan bisa terasakan: bukankah kami yang memilih tuan-tuan yang terhormat itu? Hal itu tidak terlepas dari akar persoalan pola pikir pemilih politik yang masih tradisional, sehingga kondisi semacam ini dipersepsi oleh para elite parpol secara manipulatif. Misalnya, kekecewaan masyarakat itu bukannya tidak disadari, melainkan ada keyakinan lain bahwa rakyat akan tetap memilih mereka pada 2004 mendatang, bahkan rela mempertaruhkan hidup-mati untuk para elite parpol itu pada masa-masa kampanye. Persepsi tentang interaksi politik yang masih simbolik dan emosional inilah yang disadari betul oleh para tokoh partai.

- Lalu, dari mana harapan terhadap perubahan sikap para politikus itu bisa digalang? Satu-satunya jawaban adalah pemberdayaan masyarakat sipil. Ormas-ormas, LSM, dan elemen-elemen publik yang belum ikut-ikutan arus punya tanggung jawab besar untuk ikut mencerdaskan persepsi masyarakat tentang hak-hak dan tanggung jawab politik, tentang pimpinan nasional, dan harapan-harapan untuk menuju ke perubahan yang lebih mencerahkan. Transformasi dari persepsi tradisional-simbolik ke pola pikir transaksional harus terus-menerus kita kampanyekan, sehingga rakyat berhak ''menagih janji'' karena sudah memilih dan memberi kepercayaan kepada wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan. Tetapi disadari, ini butuh proses panjang karena akar persoalannya sudah sangat struktural.

- Jadi, masih adakah peluang agar politikus tidak justru menjadi kendala penegakan demokrasi? Sepanjang ada dalam koridor demokrasi yang sehat, idealnya parpol adalah harapan untuk melakukan perubahan. Salah satu kunci memulihkan kepercayaan adalah ketika muncul kesediaan parpol memberi muatan moral dan etika dalam transaksi politik yang rasional dan bertanggung jawab. Kita tentu tidak mengharapkan skeptisme Prof Eko Budihardjo itu malah seperti yang diperkuat KH Tamam Qaolani dari Salatiga, ''Coba tunjukkan mana ada demokrasi yang punya moral dan etis. Malahan kalau ada, kita bisa gendheng semua''. Hakikatnya, yang gila bukanlah demokrasinya, tetapi siapa yang melakukan apa dengan niatan apa di balik setiap dinamika demokratisasi ini.