MUI, NU, dan Muhammadiyah Bereaksi

• Soal Resolusi DK PBB

JAKARTA-Sikap Pemerintah Indonesia ikut-ikutan menyetujui pencantuman Jamaah Islamiyah (JI) oleh Dewan Keamanan (DK) PBB sebagai terorisme internasional, mendapat tentangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bahkan, bisa menjadikan pemerintah dengan umat Islam di Indonesia akan berhadap-hadapan, jika dalam penerapannya tidak bijaksana. ''Kami sesalkan pemerintah kita ikut-ikutan menyetujui resolusi DK PBB itu,'' kata Sekretaris Umum (Sekum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Dien Syamsuddin kepada Suara Merdeka di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, DK PBB di New York Jumat lalu resmi mengumumkan Jamaah Islamiyah (JI) -jaringan yang berada di kawasan Asia Tenggara dan didirikan oleh almarhum Abdulah Sungkar-secara resmi masuk sebagai organisasi ke-88 dalam daftar teroris internasional di DK PBB.

Laporan DK PBB menyebutkan, pencantuman kelompok JI tersebut sesuai dengan Resolusi 1267-yang dikeluarkan DK PBB tahun 1999 dan ditujukan untuk membekukan semua aset milik Jaringan Al Qaedah di Afghanistan serta larangan memberikan fasilitas bepergian kepada anggota kelompok itu.

Masuknya JI dalam daftar teroris telah dibahas secara intensif oleh Komite Sanksi 1267 DK PBB. Sebanyak 50 negara - yang lucu, termasuk Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam - mendukung pencantuman JI ke dalam daftar teroris DK PBB.

Apalagi, menurut Dien, pencantuman JI sebagai terorisme internasional jelas-jelas tidak disertai bukti-bukti serta tidak ada alasan, sehingga tendensius untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam.

''Akan ada kampanye negatif terhadap Islam karena menyebut kelompok Islam. Jamaah Islam itu artinya kelompok Islam,'' tegas Dien.

Di Indonesia, menurut Dien, tidak ada nama organisasi JI yang didirikan oleh almarhum Abdullah Sungkar yang disebut-sebut dalam resolusi DK PBB. Menurut informasi dari rekannya di Malaysia, di negara jiran itu juga tidak ada organisasi yang bernama JI. ''Itu yang saya maksud tidak ada alasan pencantuman itu.''

Dengan demikian, menurut Dien, itu label dari pihak asing, terutama Amerika Serikat (AS) yang berkeinginan menunjukkan bukti-bukti terorisme internasional dari kalangan kelompok.

Dapat diprediksi, pencantuman JI sebagai teroris internasional memberikan bukti penangkapan Abu Bakar Ba'asyir yang diincar.

''Karena itu, kami sesalkan sikap Indonesia yang ikut-ikutan mendukung pencantuman itu. Mestinya mencoba keberatan atas upaya yang mendiskreditkan warganya, malah tidak membela.'' Itu membuktikan bahwa posisi pemerintah ini lemah di hadapan pihak asing, terutama Amerika, dan membela kepentingan negara adidaya itu.

Dien menilai, pencantuman nama JI itu berbias, sehingga pemerintah dan ormas Islam di Indonesia jangan sampai terjebak oleh permainan dan skenario global yang bisa melahirkan imperialisme dan kolonialisme baru.

''Pemerintah dan masyarakat kita harus hadapai masalah itu.'' Yang jelas, dari peristiwa bom di Bali, negara dan masyarakat menjadi terdakwa oleh dunia internasional.''

Jika sampai mengikuti skenario pihak asing, lanjut Dien, de-Islamisasi seperti era awal Orde Baru akan terjadi dan itu bagian dari skenario asing. Jika tidak pandai-pandai menyikapi, pemerintah akan berhadapan dengan umat sendiri.

Kedaulatan

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr Syafi'i Maarif menegaskan, tidak semua kelompok Islam di Indonesia masuk dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI) yang ditengarai sebagai bagian dari jaringan Al Qaedah di Asia itu.

''Hanya orang kerdil saja yang berpikir bahwa Islam di Indonesia merupakan bagian dari kelompok JI. Padahal, JI itu hanya sebagian kecil saja dari kelompok Islam yang jumlahnya ribuan di Indonesia.''

Menurut Syafi'i, kelompok Islam di Indonesia yang ditengarai menjadi bagian jaringan terorisme internasional hanya sebagian kecil, seperti kelompok-kelompok Islam garis keras.

''Tetapi bukan berarti Islam di Indonesia semuanya masuk dalam kelompok JI, itu merupakan pendapat dari orang yang pikirannya kerdil,''ujarnya.

Yang penting saat ini, menurut Syafi'i, pemerintah harus tegas menunjukkan kedaulatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh untuk menangani permasalahan yang terjadi di dalam negeri, termasuk dalam hal mengungkap berbagai aksi teror akhir-akhir ini.

''Pemerintah jangan mau terus ditekan oleh Amerika Serikat dalam hal penanganan berbagai aksi teror yang terjadi di sejumlah tempat di Tanah Air. Saya sebagai pimpinan kelompok Islam juga tidak mau ditekan terus oleh AS,''katanya menegaskan.

Jika perlu, pemerintah meminta kepada Pemerintah AS untuk memulangkan Umar Al Faruq ke Indonesia untuk dimintai keterangan lebih terperinci mengenai jaringan Al Qaedah di Indonesia, sehingga tidak terus-menerus terjadi spekulasi berkepanjangan yang justru meresahkan masyarakat.

''Masyarakat yang sudah takut dan bingung justru akan bertambah bingung dengan adanya spekulasi dalang berbagai aksi teror yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri.''

Biarlah penyelidikan terus berjalan tanpa spekulasi berkepanjangan, sehingga nanti akan terbukti apakah JI benar-benar dalang berbagai aksi teror yang terjadi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Demikian Syafi'i.

Tak Merembet

Ketua PB Nahdlatul Ulama (NU) Salahuddin Wahid mengatakan, jangan sampai dukungan pemerintah terhadap keputusan DK PBB tersebut kemudian merembet ke kelompok lain. Pemerintah harus membedakan mana kelompok yang memang menggunakan kekerasan atau sekadar wacana saja.

Pencantuman kelompok JI ke dalam daftar sesuai Resolusi 1267 yang didukung 50 negara termasuk Indonesia itu tidak menyebut nama Abu Bakar Ba'asyir, hanya almarhum Abdulah Sungkar sebagai kelompok yang terkait dengan jaringan Al Qaedah.

Dengan dimasukkannya JI dalam daftar itu, DK PBB memerintahkan seluruh negara anggota PBB untuk melakukan tiga hal, yaitu membekukan semua aset milik kelompok tersebut, tidak memfasilitasi kepada anggota kelompok tersebut untuk memasuki atau singgah di wilayah negara masing-masing, serta mencegah kelompok itu melakukan perundingan atau transaksi persenjataan.

Solahuddin mengatakan, dukungan Pemerintah Indonesia terhadap keputusan DK PBB tersebut merupakan upaya pemerintah memerangi terorisme. Namun, dukungan itu jangan sampai menjadi tekanan pihak asing.

Selain itu, menurut dia, pemerintah jangan mengulangi kesalahan saat menangani Partai Komunis Indonesia (PKI). ''Kita jangan ulangi kesalahan saat menangani PKI. Semua yang berbau PKI, apakah itu anggota, simpatisan, aktivis, bahkan keluarganya mendapat ketidakadilan hingga saat ini.''(di-60t)