PDI-P Ubah Strategi Pilkada

SEMARANG - Kekalahan beruntun FPDI-P dalam mengegolkan jago-jagonya menjadi bupati/wali kota menjadikan para elite parpol berlambang kepala banteng mencereng dalam lingkaran itu mengubah strategi. PDI-P tidak lagi memakai SK 262/1999 sebagai acuan atau juknis penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPD PDI-P Jateng RH Djoko Sengkono, kemarin. "Dalam penjaringan, penyaringan dan penentuan bakal calon bupati/wali kota, misalnya, sesuai dengan SK 262/99 tersebut, DPC harus menggelar rakercab yang melibatkan seluruh pengurus PAC. Demikian pula di tingkat Gubernur, DPD harus menggelar rakerda yang melibatkan seluruh pengurus DPC," jelasnya.

Namun, pelaksanaan juknis yang tertuang dalam SK tersebut ternyata banyak kelemahannya. Sebab, pada kenyataannya yang memiliki hak pilih/hak suara hanya wakil partai yang duduk sebagai anggota FPDI-P. Sehingga siapapun bakal calon yang diusulkan oleh DPC atau DPD dan sudah mendapat rekomendasi dari DPP PDI-P, belum tentu berhasil menjadi bupati/wali kota atau gubernur.

"Walaupun secara moral organisasi, setiap anggota FPDI-P harus mengamankan kebijakan partai. Namun, kenyataannya tidak semua anggota FPDI-P juga menjabat sebagai pengurus DPC/DPD. Karena itu, belum tentu mereka mau melaksanakan hasil keputusan rakercab/rakerda."

Lebih jauh Djoko Sengkono menambahkan, strategi baru yang ditetapkan PDI-P dalam pilkada adalah dengan menggelar musyawarah yang melibatkan seluruh anggota FPDI-P dan pengurus pada levelnya masing-masing. Penentu keberhasilan dalam penjaringan, penyaringan dan menentukan calon bupati/wali kota adalah hasil musyawarah anggota FPDI-P dan Pengurus DPC setempat.

"Pengurus PAC hanya dimintai masukan. Demikian pula untuk tingkat DPD, pada penjaringan, penyaringan dan penentuan calon gubernur, DPC hanya dimintai masukan. Namun, masukan itu tentu tetap akan menjadi acuan atau bahan kajian dalam rapat anggota FPDI-P dan pengurus DPD," tandasnya.(D6-60e)