Kontroversi di Sekitar Kunjungan ke Luar Negeri

- Kunjungan ke luar negeri pejabat baik eksekutif maupun legislatif masih selalu menjadi kontroversi. Mulai kunjungan Presiden Megawati Soekarnoputri sampai dengan gubernur atau anggota DPRD di Jawa Tengah. Sebelum itu, Presiden Abdurrahman Wahid juga mendapat kecaman yang sama, yakni menghabiskan anggaran untuk melawat ke berbagai negara. Tercatat selama dua tahun menjadi presiden, Gus Dur ke luar negeri 21 kali ke 50 negara. Sementara itu, Mega selama 14 bulan memerintah enam kali ke luar negeri ke 27 negara. Bahkan, pada akhir bulan ini dia akan kembali melawat 17 hari ke berbagai negara, antara lain menghadiri KT APEC di Meksiko, pertemuan negara-negara G-15 sampai dengan KTT ASEAN di Kamboja.

- Masalah ini banyak dijadikan komoditas politik sehingga kritik dan kecaman yang datang sering kurang proporsional. Bukan berarti tidak ada esensi positif dan benar, melainkan adanya tendensi lain sehingga bisa menimbulkan opini yang keliru di masyarakat. Misalnya, soal boleh atau tidak seorang pejabat atau anggota legislatif bepergian ke luar negeri. Tentu ini tidak bisa dilihat secara hitam putih. Bukan soal boleh atau tidak boleh, melainkan seberapa besar urgensinya. Terlalu bodoh dan naif, bila timbul reaksi atau ketakutan berlebihan sehingga sampai ada larangan anggota DPRD atau pejabat eksekutif berkunjung ke luar negeri. Namun, terlalu arogan dan keliru bila para pejabat itu tidak mau mendengar gunjingan dan kecaman di sekitar masalah tersebut.

- Terkadang yang muncul adalah soal bagaimana melihat prioritas permasalahan. Juga seberapa kuat mereka memiliki sense of urgency. Presiden Megawati harus menuai kritik dalam kunjungan luar negerinya baru-baru ini, karena pada saat yang sama nasib puluhan ribu TKI terkatung-katung di tempat pengungsian Nunukan, Kalimatan Timur. Persoalannya menjadi teramat subjektif karena masing-masing pihak melihat dengan sudut pandang berbeda. Bagi presiden, hal itu bukan berarti tidak menganggap penting persoalan TKI tersebut, tapi dia telah menugaskan wakil presiden untuk menanganinya. Dari segi manajemen pemerintahan hal itu bisa-bisa saja dilakukan. Namun, orang pun membandingkan dengan sikap Presiden Filipina Arroyo yang kelihatan lebih responsif dan penuh perhatian dalam menghadapi masalah yang sama di negaranya.

- Sebagai pimpinan puncak dan figur publik, wajar bila masyarakat menyorot setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan presiden. Mereka juga punya ukuran-ukuran tersendiri dalam menilai. Kendati belum tentu benar sehingga tidak harus dituruti, sebuah kritik tetaplah mengandung esensi penting. Presiden pun mendengar banyak kritik dan berusaha memberikan klarifikasi. Ketika membatalkan acara di Konperensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa di Kopenhagen karena berbagai kritik, itu pun dianggap kurang pas. Beberapa pengamat mengatakan, justru event itu lebih penting katimbang mengikuti KTT Pembangunan berkelanjutan di Afrika Selatan atau sekadar berkunjung ke Hongaria, Aljazair hingga Bosnia. Jadi, dalam soal kunjungan ke luar negeri pun harus peka, mana yang harus lebih diutamakan.

- Sasaran tembak lain adalah soal pemborosan anggaran. Menurut Cabinet Watch, sekali jalan rombongan presiden dengan lebih 100 peserta menghabiskan Rp 200 miliar. Hal itu dibantah Menteri Sekretaris Negara dengan mengatakan dana yang dikeluarkan hanya separo dari itu. Esensi kritik yang dimaksud adalah bagaimana memikirkan efisiensi dan efektivitas dalam setiap kunjungan ke luar negeri. Hal itu perlu dirancang dengan cermat sejak awal menyangkut siapa saja yang bepergian dan dalam kompetensi apa. Yang sering terjadi adalah anggota rombongan yang terlalu banyak. Kemudian acara apa yang disiapkan berkaitan dengan hasil yang diharapkan. Bagi seorang presiden, akan dapat dilihat seberapa banyak pembicaraan bilateral dilakukan dan dengan negara mana saja. Sekali lagi ukurannya adalah hasil.

- Kalau masalah-masalah itu sudah diperhatikan, kita yakin perjalanan ke luar negeri tidaklah selalu diikuti kontroversi. Sebaliknya, kalau diabaikan termasuk terlalu sering meninggalkan tanah air, jangan salahkan bila tetap muncul berbagai kritik dan kecaman. Pada masa lalu, Pak Harto setiap akan mengakhiri kunjungan ke luar negeri, di pesawat terbang sudah menjelaskan hasil-hasil yang dicapai. Namun, sekarang hal itu tidak dilakukan. Minimalnya komunikasi patutlah disesalkan, karena hal itu juga akan dapat menimbulkan bias-bias dalam penilaian. Mengapa presiden atau siapa pun pejabat baik dari eksekutif dan legislatif tidak dibiasakan untuk segera menjelaskan kepada publik apa yang telah dilakukan dan dicapai? Paling tidak, hal itu bisa mengurangi salah pengertian yang tidak perlu.