Masyarakat Harus Disiapkan Hadapi Pemilu 2004

- Menarik, sinyalemen Sekretaris Komisi IX DPR RI, Ir H Bambang Pranoto, MM Mk tentang Pemilu 2004. Dia memprediksi, jika dasar pemilu itu UUD hasil amandemen, akan terjadi kekacauan politik dan ketatanegaraan yang luar biasa. Anggota PDI-P dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini tidak yakin rakyat Indonesia siap menghadapi berbagai perubahan tatanan politik dan kenegaraan secara drastis. Dengan pengamandemenan beberapa pasal dalam UUD 1945, telah terjadi perubahan sistem secara revolusioner. Perubahan revolusioner itu misalnya menyangkut pemilihan presiden langsung, hilangnya utusan daerah dan golongan, dan munculnya Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga baru dalam sistem demokrasi.

- Amandemen UUD 1945, menurut Bambang, telah menghilangkan inti sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat. Otorisasi kekuasaan presiden akan lebih dominan dari lembaga tinggi mana pun, karena dipilih langsung oleh rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi memiliki tugas mengawasi roda pemerintahan atau meminta pertanggungjawaban presiden, juga tidak memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kewenangan itu diambil alih oleh pemerintah. Itulah sebabnya, kekhawatiran tersebut wajar.

- Setiap perubahan pasti menimbulkan gejolak, terlebih lagi perubahan itu secara drastis menyangkut tatanan politik dan kenegaraan. Dampaknya pasti akan merembet hingga ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks seperti itulah, kekhawatiran Bambang Pranoto sangat masuk akal. Lebih masuk akal lagi, kalau hal itu dikaitkan dengan kondisi bangsa ini yang-menurut sejarawan Anhar Gonggong-sedang amburadul. Kehidupan politik, ketatanegaraan, dan moral, semuanya amburadul. Keamburadulan itu masih ditambah lagi dengan ancaman disintegrasi sebagai dampak penerapan UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah. Perubahan yang drastis, kondisi amburadul, dan ancaman disintegrasi, akan meliputi pelaksanaan Pemilu 2004.

- Kita melihat, memang ada kemungkinan kekacauan dalam pelaksanaan pemilu mendatang, mengingat berbagai fakta yang berkembang. Antara lain, makin terkotak-kotak bangsa ini menjadi kelompok-kelompok yang tidak saling memberi toleransi satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok tersebut kemudian digunakan sebagai "kendaraan" oleh berbagai kekuatan politik menuju Pemilu 2004. Dengan kata lain, politik aliran pun makin mengental dan tidak diam-diam atau sembunyi-sembunyi karena tidak ada lagi ketentuan asas tunggal (Pancasila) seperti pada zaman Orde Baru. Tiap-tiap kekuatan politik tampaknya berlomba-lomba mencari "kendaraan" untuk berkompetisi pada Pemilu 2004, mencari peluang untuk menang.

- Politik yang berkembang di negeri ini pun masih politik massa: mengandalkan massa untuk mendukung dan mencapai kepentingan-kepentingan. Politik bangsa ini belum berorientasi pada program, baru pada massa. Kelompok yang berhasil menggaet massa sebanyak-banyaknya itulah yang berpeluang meraih suara sebanyak-banyaknya. Realitas inilah yang makin mendorong kemungkinan terjadi kekacauan pada Pemilu 2004. Benturan bukan hanya pada wacana di aras elite politik, melainkan bisa mengimbas pada benturan fisik pada aras massa. Kalau itu yang terjadi, kekacauan yang diprediksikan Bambang Pranoto benar-benar berbentuk perilaku anarki yang akan merugikan masyarakat.

- Adakah langkah untuk mengantisipasi kekacauan itu? Salah satu langkah yang mungkin dapat dipilih adalah mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi situasi yang (mungkin) kacau tersebut. Sosialisasi tatanan politik dan kenegaraan yang baru sebagai hasil amandemen UUD 1945 harus dilakukan secara intens. Masyarakat harus segera diberi penjelasan mengenai mekanisme dan hal-hal baru berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2004. Penjelasan-penjelasan juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat agar tidak rentan terhadap isu yang berkembang. Pengalaman selama ini, kekacauan sering disebabkan oleh kerentanan masyarakat terhadap isu yang sengaja diembuskan untuk mencapai kepentingan tertentu.