Menlu Akui Ada Teroris

• Draf RUU Antiterorisme Final

JAKARTA-Menlu Hassan Wirajuda mengakui ada terorisme di Indonesia, tetapi saat ini belum terbukti apakah terkait dengan jaringan Al-Qaedah.

Namun, meski salah seorang dari jaringan Al-Qaedah ditangkap di Indonesia, tidak berarti serta merta pihak lain bisa menuding Indonesia sebagai sarang teroris.

''Jangan mencampuradukkan tertangkapnya seorang dengan tudingan RI sebagai sarang teroris. Teorisme di Indonesia faktanya memang sudah ada, bahkan sebelum kejadian 11 September. Namun, apakah ada keterkaitan dengan Al-Qaedah, itulah yang harus dibuktikan,'' tegasnya

Dia mengatakan hal itu kepada wartawan usai mengadakan pertemuan dengan Kapolri, Panglima TNI, dan para menteri jajaran polkam, serta pimpinan media massa di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Berkaitan dengan informasi intelijen CIA yang dilansir majalah Time beberapa waktu lalu, Menlu mengemukakan, sebagai informasi pihaknya akan selalu terbuka. Namun, bisa atau tidaknya informasi itu menjadi alat bukti, harus melalui verifikasi yang berdasarkan investigasi Indonesia beserta tolok ukur hukum internasional yang dimiliki Indonesia.

Secara terpisah, Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Terorisme sudah final dan sudah diserahkan ke Menko Polkam dua minggu lalu. ''Menko Polkam akan mengundang seluruh jajaran terkait untuk mendiskusikannya dan nanti kalau sudah selesai akan diserahkan kepada Presiden,'' ungkapnya.

Namun sebelum diserahkan ke Presiden, pihaknya akan mengopikan beberapa ribu untuk disebarkan kepada masyarakat, supaya bisa dipelajari. ''Ini untuk menghindari agar masyarakat tidak apriori dan membuka kemungkinan bagi mereka memberikan masukan agar menjadi sempurna,'' katanya.

Yusril menambahkan, dasar pembuatan RUU Terorisme sebenarnya berangkat dari kesadaran bahwa masalah terorisme tidak sama dengan pembunuhan biasa. Tidak saja karena tindakan teror itu tidak memilih korban, tetapi juga dampaknya yang luas.

''Itu merupakan salah satu ciri teroris. Itu sebabnya kalau kita menggunakan UU Senpi (senjata api) untuk masalah ini, jelas tidak tepat. Sebab, masalahnya memang berbeda dilihat dari kedua hal itu,'' jelas Yusril.

Khusus mengenai pertemuan yang baru saja berlangsung, Wirajuda menyebut agendanya membahas isu terorisme. Diskusi semacam itu diperlukan, karena saat ini ada kesenjangan informasi mengenai terorisme antara pemerintah dan media.

Tak Sudutkan Islam

Pada bagian lain, Wirajuda mengatakan, pemerintah bertekad akan terus berusaha memberantas terorisme di Indonesia. Juga dijanjikan pemberantasan itu tidak akan sampai menyudutkan umat Islam. ''Kita tidak akan menghentikan, apalagi menyetop. Kita teruskan pemberantasan teroris dan sama sekali tidak menyudutkan umat Islam,'' tandasnya

Pertemuan dengan pimpinan media massa itu untuk meluruskan pemberitaan mengenai terorisme selama ini. Menurut Menlu, pemberitaan selama ini cenderung menyudutkan pemerintah. ''Ada kesenjangan yang perlu diselesaikan. Seperti pemberitaan tentang pemerintah yang dianggap tidak melakukan apa-apa,'' katanya.

Di tempat yang sama, pengamat politik dari LIPI Indria Samego mengatakan, berkembangnya isu teroris di Indonesia disebabkan oleh ketergantungan yang sangat besar terhadap Amerika Serikat (AS). Persoalan krisis ekonomi telah membuat Indonesia masuk ke dalam dead trap (perangkap kematian) AS.

''Saat kita sedang melakukan pembangunan ekonomi, AS merupakan negara yang mampu memberikan bantuan. Akibatnya, apa yang harus dilakukan AS menjadi sesuatu yang harus dikerjakan Indonesia, sehingga tidak salah jika akhirnya imej yang muncul kita mau didiktenya,'' papar Indria.

Soal sikap Indonesia terhadap terorisme, dia memaparkan, dalam pertemuan itu dikatakan pemerintah tidak mau bertindak sembarangan. Namun, pemerintah berpendapat tetap akan mencari jaringan dan mencegah terorisme.

''Pertemuan ini sebenarnya curhat antara pemerintah dan media massa. Bahasa lain, pemerintah tidak mau gegabah. Namun, penjelasan pemerintah kalaupun ada (terorisme) sudah terlambat dan berkesan seperti kebakaran jenggot,'' ujarnya.

Kabahumas Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf mengatakan, selain Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar, hadir dalam pertemuan itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko Kesra Jusuf Kalla, Menhan Matori Abdul Djalil, Mendagri Hari Sabarno, Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menlu Hassan Wirajuda, Menneg Infokom Syamsul Muarif, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Terlihat pula pengamat militer Indria Samego serta beberapa pemimpin media massa. (bu,wa-64k)