41 Proyek Sektor Fisik 2002 Molor

• Banyak yang Belum Dilelang

TEGAL - Sebanyak 41 proyek pembangunan yang dianggarkan APBD II Tahun Anggaran (TA) 2002, dipastikan molor pelaksanaannya. Itu setelah Pemkot Tegal mengirim data sejumlah proyek yang dimungkinkan masuk Daftar Isian Proyek-Lanjutan (DIP-L) atau dilanjutkan sampai TA 2003 mendatang.

Data proyek yang diusulkan pelaksanaannya molor sampai tahun anggaran mendatang, dianggarkan lebih dari Rp 19,256 miliar. Anggaran proyek sebesar itu, banyak didominasi sektor fisik, yang ditangani delapan instansi.

Urutan terbanyak ditangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebanyak 16 proyek, Dinas Perkotaan (DP) sembilan proyek, Dinas Pertanian dan Kelautan empat proyek, Dipenda tiga proyek, dan Dinas P dan K dua proyek.

Instansi lain dengan masing-masing satu proyek adalah, Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Dishupar), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola RSU Kardinah, dan Kantor Koperasi dan UKM.

Dua instansi yang mengerjakan proyek non fisik adalah, Bappeda dan BKD. Bappeda mengerjakan proyek Penyusunan RTRWK dengan anggaran sebesar Rp 200 juta dan selesai pada Maret 2003. Sedangkan BKD mengerjakan proyek Diklat Teknis Fungsional dengan anggaran Rp 1.100.500.000 dan diperkirakan selesai Januari tahun depan.

Belum Lelang

Menurut Wakil Ketua Komisi D Supardi, kendati proyek sebanyak itu diusulkan diperpanjang pelaksanaannya sampai tahun depan, banyak di antaranya yang belum dilelang. Pihaknya sangat memahami kalau kemoloran pekerjaan proyek itu akibat pembahasan Raperda APBD TA 2002 baru disetujui Juni lalu. Namun sesuai aturan dan jadwal yang ditentukan, seharusnya tiga bulan setelah disahkan pemkot harus melaksanakan lelang sehingga proyek dapat segera dikerjakan.

''Sampai menjelang habis bulan September, ternyata sejumlah proyek belum di lelang. Ini sangat parah,'' tandas dia. Pihaknya sampai sekarang belum mengetahui alasan keterlambatan pengerjaan proyek tersebut.

Dampak dari kemunculan usulan proyek DIP-L itu, dapat dipastikan dalam APBD TA 2003 mendatang akan banyak usulan proyek fisik dicoret. Karena itu Dewan akan meminta eksekutif untuk menyelesaikan proyek-proyek lama. ''Kalau ada yang sampai disetujui, berarti sifatnya sangat mendesak sekali.''

Dia mengatakan, salah satu cara agar pekerjaan pelaksanaan proyek tahun depan dapat lancar, dengan mempercepat proses pembahasannya. Pihaknya mengharapkan, bulan November semua Daftar Skala Prioritas (DSP) untuk APBD TA 2003 sudah dapat diterima Dewan sehingga Februari atau Maret tahun depan, RAPBD sudah dapat ditetapkan menjadi APBD.

Secara terpisah Kepala DPU Ir M Wahyudi ketika dimintai konfirmasi mengatakan, pihaknya memang sedang menyelesaikan sejumlah lelang proyek yang dipastikan selesai akhir bulan ini. ''Proyek-proyek yang diusulkan di DIP-L kan, memang proyek yang pekerjaannya membutuhkan waktu lama sehingga memang harus diperpanjang waktu pekerjaannya.''(D12-70)