logo SUARA MERDEKA
Line
  Senin, 23 September 2002 Jawa Tengah - Pantura  
Line

Usia Pensiun PNS Eselon I dan II Sesuai Peraturan

BREBES - Niatan unsur Pimpinan Dewan mengganti Sekretaris Daerah (Sekda) yang kini merangkap jabatan Plth Bupati Brebes tampaknya akan diadang oleh peraturan.

Sebab, sesuai dengan pasal 3 dan 4 PP No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) junto PP No 1 Tahun 1994, PNS yang menduduki jabatan eselon I dan II dapat mencapai usia 60 tahun.

''Batas usia pensiun PNS sebagaimana pasal 3 PP No 32 Tahun 1979 adalah 56 tahun. Namun, pasal 4 peraturan itu menyebutkan, batas usia itu dapat diperpanjang hingga 60 tahun, terutama bagi yang menjabat eselon II dalam jabatan struktural,'' kata Kepala Kantor Informasi dan Kehumasan (KIK) Drs Djajoesman, kemarin.

Penjelasan Kepala KIK itu sekaligus menjawab keinginan kalangan Dewan yang mengehendaki Sekda Brebes Drs Tri Harjono dan sejumlah PNS eselon II yang memasuki usia lebih dari 56 tahun segera pensiun.

Di lingkungan Pemkab Brebes, selain Sekda Drs Tri Harjono (merangkap Plth Bupati), terdapat empat pejabat lain yang berusia di atas 56 tahun. Yakni, H Rawi SH (Kepala Badan Pengawas Daerah), H Amin Soewardjo SH (Asisten I Bidang Administrasi dan Pemerintahan), Drs H Irfai (Kepala Badan Kepegawaian Daerah), dan Ir Hj Budi Rahayu (Kepala Dinas Kependudukan-Tenaga Kerja dan Transmigrasi).

Djajoesman mengemukakan, perpanjangan masa pensiun Sekda itu bukan memperpanjang sendiri masa pensiun, melainkan didasari aturan yang jelas.

Penunjukkan Sekda menjadi Plth oleh Gubernur yang sebelum itu disetujui Dewan guna menjamin kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena sibuk, Gubernur sangat tidak mungkin melaksanakan tugas kewajiban dan kewenangan sebagai Bupati Brebes.

''Karena itu, diperlukan pelaksana tugas harian (plth) yang ditetapkan oleh surat keputusan Gubernur Jateng,'' tuturnya.

Dalam kapasitas sebagai plth bupati, Drs Tri Harjono adalah pejabat pembina kepegawaian yang kewenangannya sama dengan Bupati.

Karena kini belum ada Bupati definitif, dia mengambil alih kebijakan kepegawaian tersebut agar tidak terjadi kemandegan.

Dia menyebutkan, persoalan kepegawaian yang dihadapi Pemkab Brebes setelah meninggalnya Bupati H Moch Tadjoedin Nuraly, sebenarnya kini sangat situasional.

Jika ada keinginan mengganti Sekda, persoalannya timbul lagi. Yakni, siapa yang akan mengangkat atau melantik Sekda baru, karena belum ada Bupati definitif. (wh-20e)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional | Budaya
Wacana | Ragam | Ekonomi | Analisis | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA