Cagub Jateng, antara Wacana dan Realitas

- Pemilihan Gubernur Jawa Tengah menurut jadwal akan berlangsung pertengahan 2003, tapi sejak sekarang mulai ramai dibicarakan. Apa lagi kalau bukan soal figur yang bakal memimpin provinsi ini lima tahun ke depan. Pendapat-pendapat muncul tentang kriteria atau sosok ideal. Ada pula yang sudah melemparkan nama-nama calon yang dianggap layak. Sebagian lagi menggulirkan wacana pemilihan langsung yang dianggap lebih baik katimbang hanya mengandalkan pada 100 wakil rakyat di DPRD. Semua itu wajar-wajar saja. Sah-sah saja, bahkan menunjukkan kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk kemajuan Jawa Tengah. Masa-masa awal seperti sekarang lebih baik dijadikan momentum untuk menampung sebanyak mungkin aspirasi masyarakat.

- Wajar pula bila masyarakat memimpikan figur terbaik. Nyaris ideal karena yang ideal memang tidak akan pernah ada. Dengan demikian, dari sisi pengembangan demokrasi dan pendidikan politik, semua pendapat dan opini yang berkembang layak dicermati sebagai bagian dari sebuah proses penyerapan aspirasi. Namun yang perlu diingatkan, tidaklah perlu wacana berkembang terlalu jauh sehingga malah seperti di atas awang-awang. Akhirnya masyarakat yang kecewa karena tak akan pernah mendapatkan figur ideal seperti yang didambakan. Maksud kita, hendaknya wacana dikembangkan dalam suatu pemikiran yang tetap dilandasi oleh sebuah realitas, sehingga jarak antara wacana dan realitas tidak terlalu jauh. Kalau tidak, semua akan muspra.

- Penyebutan kriteria calon gubernur misalnya, sebaiknya tak terlalu normatif atau yang tak bisa terukur sehingga malah subjektif. Misalnya, kriteria tidak emosional. Dari mana kita bisa mengukur hal itu? Selain itu kriteria atau lebih eksplisit persyaratan yang diminta mesti dilegalkan dalam arti diatur dalam tata tertib pemilihan. Kalau menyangkut sosok atau figur, integritas dan kredibilitas seseorang merupakan suatu kesatuan yang mungkin tak perlu diurai secara detail. Hal itu akan tampak dan bisa dinilai oleh masyarakat. Sayang, masyarakat tak berhak memilih karena sudah diwakili oleh 100 anggota DPRD. Inilah yang dimaksud sebagai sebuah realitas politik. Jadi, siapa yang akan menentukan sudah jelas dan itulah yang layak diperhitungkan.

- Tanpa mengurangi penghargaan terhadap figur-figur yang mencalonkan diri atau pun dicalonkan oleh siapa pun, dalam soal pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota, yang dibutuhkan adalah dukungan politik. Dan itu berarti dukungan dari anggota Dewan yang memilihnya. Betapapun yang ingin dijagokan merupakan figur terbaik dan nyaris ideal, tetapi bila tanpa dukungan politik akan percuma. Dalam hal ini kita sependapat dengan apa yang dikemukakan Wakil Ketua DPRD HA Thoyfoer karena lebih mendekati realitas. Suka atau tidak sistemnya masih seperti itu. Bila kelak hasilnya dianggap mengecewakan karena tidak mendengar aspirasi rakyat seperti di DKI Jakarta, mekanisme untuk menganulir pun belum tersedia kecuali terbukti ada pelanggaran hukum.

- Karena itu, sebenarnya kita lebih tertarik mengembangkan wacana soal pemilihan langsung. Hal itu lebih sesuai dengan tuntutan demokrasi dan sekaligus menghilangkan kemungkinan bias politik yang terlampau besar. Juga, menghindari terjadi money politics yang sekarang menjadi gejala yang sulit dilawan. Dalam pemilihan langsung, bukan berarti tak ada peluang melakukan politik uang, tapi jelas secara teknis lebih sulit. Sayang, untuk sementara proses pemilihan langsung tampaknya belum bisa dilaksanakan mengingat keterbatasan waktu. Kalau pun ada peluang, para anggota Dewan yang sekarang kemungkinan besar tak akan mau memaksakan atas berbagai pertimbangan subjektifnya. Meskipun demikian, pada periode selanjutnya perlu dipikirkan lebih serius.

- Seberapa jauh kita bisa berharap dari 100 wakil rakyat di DPRD untuk dapat memilih sosok yang dianggap pas memimpin Jawa Tengah, itulah persoalannya sekarang. Kita khawatir perkembangan wacana dan penyampaian aspirasi yang mulai muncul di media belum dianggap masukan berarti, karena mereka sudah memiliki calon dan agenda sendiri. Dari sisi ini, harus diakui ada perasaan pesimistis. Terlebih setelah melihat berbagai fenomena yang muncul belakangan dalam setiap proses pilkada yang selalu diwarnai aroma politik uang. Jadi, memang masih jauh antara wacana dan realitas. Meskipun begitu, para wakil rakyat tak boleh lupa bahwa kredibilitas mereka senantiasa diuji dan itu akan berpengaruh pada hasil pemilihan umum mendatang. Hal-hal yang bisa melukai rakyat jangan pernah dianggap sepele.