Tanah Baluwarti Milik Negara

SOLO - Tanah Baluwarti di dalam tembok Keraton Surakarta, menurut Kepala BPN Surakarta Drs Sunardi, merupakan tanah negara. ''Melihat fakta dan kenyataan, berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, tanah itu jelas tanah negara,'' kata dia, baru-baru ini ketika menerima perwakilan warga kampung Baluwarti.

Sejumlah warga menemui Kepala BPN untuk mencari kejelasan status sebenarnya dari tanah Baluwarti di dalam tembok Keraton Surakarta. Persoalan itu mencuat sehubungan dengan surat dari pihak keraton yang ujung-ujungnya menarik sejumlah uang atas penempatan tanah tersebut. Padahal, warga juga membayar PBB.

Bambang Ary Wibowo juru bicara warga mengungkapkan, sebagai bukti tanah Baluwarti adalah tanah negara, dalam pertemuan tersebut, Kepala BPN menunjukkan tanda kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik (SHM) yang dikeluarkan BPN Surakarta.

Beberapa bukti kepemilikan itu, antara lain SHM atas nama Tejonagoro yang lebih dikenal dengan Ndalem Ngabean yang dikeluarkan pada 1968. Selanjutnya, pada 1994 juga dikeluarkan dua SHM atas nama Yayasan Purna Bhakti Pertiwi atas tanah di Baluwarti yang lebih dikenal dengan Ndalem Suryomijayan dan atas nama Koesuwiyantinah atau lebih dikenal dengan Ndalem Mangkubumen.

Pada ketiga SHM itu risalah tanah persil jelas tertulis: ''tanah yang langsung dikuasai negara...'' Meski terbukti tanah Baluwarti adalah tanah negara, kata Bambang, BPN tidak bisa memutuskan begitu saja status tanah tersebut.

Sunardi, kata dia, mengusulkan agar diadakan pertemuan yang melibatkan Pemkot yang dalam hal ini diikutsertakan Dinas Tata Kota dan Biro Hukum, BPN, Dinas Pariwisata, Keraton Surakarta, dan Warga Baluwarti.

Ketua RW 3 Baluwarti Gunarto mengatakan, kedatangan warga Baluwarti ke BPN itu juga menindaklanjuti surat dari Setneg kepada Wali Kota Solo dan Kepala BPN Solo agar menindaklanjuti masalah tersebut. (bt-73e)