Seluruh Fraksi Bentuk Pansus untuk Menilai LPJ-AMJ Bupati

KARANGANYAR- Seluruh fraksi yang ada di DPRD, yaitu Fraksi PDI-P, Partai Golkar (FPG), TNI/Polri (FTNI/Polri) dan Fraksi Pembaruan (FP) sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menilai laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LPJ-AMJ) Bupati.

Pansus yang sudah diusulkan melalui panitia musayawarah (panmus) anggota Dewan itu diharapkan sudah mulai bekerja 25 September mendatang mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas.

Diharapkan pembentukan pansus memperhatikan komposisi fraksi dan komisi anggota Dewan, yaitu 5 dari Fraksi PDI-P, 2 Partai Golkar, 2 Fraksi Pembaruan dan 2 TNI/Polri.

Dalam pemandangan umumnya terhadap laporan akhir masa jabatan Bupati Karanganyar masa jabatan 1997-2002, Jumat (20/9) di gedung DPRD, Fraksi Partai Golkar (FPG) melalui ketuanya Drs Yuliatmono menilai, pentingnya pembahasan LPJ-AMJ yang lebih terkonsentrasi, efektif dan efisien. Karena itu, penting dibentuk pansus untuk mengkajinya.

''Setelah mencermati dan menganalisis buku setebal 612 halaman dan resume 64 halaman, tampaknya Bupati Karanganyar Soedarmadji SH tidak memperlihatkan keraguannya dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya (LPJ-AMJ). Namun demikian perlu dibentuk pansus, karena jabatan Bupati tidak hanya setahun, tetapi lima tahun, sehingga dibutuhkan penilaian secara menyeluruh,'' kata Yuliatmono.

Fraksi PDI-P melalui ketuanya Soeparno HS mengatakan, setiap pertanggungjawaban akhir tahun selalu disertai catatan-catatan, maka FPDI-P mengusulkan agar penilaian LPJ-AMJ dilaksanakan oleh pansus yang keanggotaanya terdiri dari unsur komisi dan fraksi.

''Diharapkan dengan dibentuknya pansus pembahasan penilaiannya akan lebih fokus, teliti dan cermat, sehingga akumulasi catatan fraksi-fraksi DPRD mendapatkan perhatian yang lebih serius,'' kata Soeparno yang juga pimpinan Dewan itu.

Dalam pemandangan umum tersebut, secara khusus FPDI-P menyoroti tunggakkan kredit usaha tani (KUT) sebesar Rp 86.730.597.635. ''Hambatan apa yang menyebabkan penagihan tidak lancar serta solusi apa yang akan ditempuh dalam menyelesaikan masalah itu.''

Masalah Pemerintahan Desa Banjarharjo yang hingga kini tidak jelas penyelesaiannya juga menjadi sorotan.

Sementara Fraksi TNI/Polri melalui ketuanya Letkol CKU Drs Suwarno BA MM mengatakan, setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat pada penyampaian LPJ setiap akhir tahun anggaran terdahulu.

Laporan pelaksanaan anggaran setiap tahun relatif memberikan harapan dan rasa optimis.

''Karena kelebihan berupa pencapaian sejumlah prestasi dan kekurangan selama masa jabatannya, maka FTNI/Polri dapat menerima dan menyetujui LPJ-AMJ Bupati,'' tandas dia.

Namun demikian, kata dia, LPJ-AMJ itu hendaknya dibahas pada rapat-rapat melalui pansus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sedangkan pemandangan umum Fraksi Pembaruan terhadap LPJ-AMJ Bupati tidak jauh berbeda dengan ketiga fraksi sebelumnya. (G8-73)