Kasus Dana Banjir dan Money Politics

Sutiyoso Tetap Akan Dipanggil

JAKARTA-Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Makbul Padmanagara membantah pihaknya mengurungkan niat untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, menyusul adanya permohonan dari Polda Metro Jaya agar Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberikan dukungan dana dalam merampungkan proses pembangunan rumah tahanan narkoba.

Bantahan tersebut disampaikan Kapolda kepada wartawan yang menemuinya usai memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Direktorat Serse Polda Metro Jaya, dari pejabat lama Kombes Pol Bambang Hendarso Danuri kepada mantan Kepala Polres Jakarta Utara Kombes Pol Andi Chaeruddin, di Wisma Tifa Kemala, Polda Metro Jaya, Jumat kemarin.

Rencana pemanggilan Sutiyoso tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan mantan Panglima Kodam Jaya itu dalam kasus penggelapan dana banjir Rp 4,2 miliar. Kasus ini diduga dilakukan Direktur LSM ICE on Indonesia Irma Hutabarat.

Di samping itu, Sutiyoso pun diduga terkait kasus money politics (politik uang) pada pemilihan Gubernur DKI Jaya yang dimenangkannya beberapa waktu lalu.

''Sama sekali nggak ada kasus yang di-peti es-kan. Mengenai Pak Sutiyoso, kami sudah lama meminta persetujuan dari Presiden (Megawati Soekarnoputri) untuk memanggilnya, tapi sampai sekarang belum ada jawabannya,'' tandas Makbul. Ditambahkannya, baik dalam kasus Ice on Indonesia maupun dugaan money politics tersebut, Polda pun masih mencari beberapa keterangan tambahan.

Meskipun Gubernur DKI Jakarta yang baru Sutiyoso telah terpilih sejak 11 September silam, Presiden Megawati Soekarnoputri baru menerima laporan resmi tentang hasil pemilihan tersebut kemarin siang dari Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno.

Megawati Tersenyum

''Sewaktu Presiden datang dari luar negeri, saya melaporkan secara lisan bahwa pemilihan Gubernur DKI sudah berjalan,'' kata Hari Sabarno kepada wartawan usai menyampaikan laporannya kepada Presiden di Istana Negara Jakarta.

Seperti yang diberitakan, tanggal 1-15 September lalu Presiden Megawati berada di luar negeri untuk melakukan lawatan ke enam negara, yakni Afrika Selatan, Aljazair, Hongaria, Bosnia Herzegovina, Kroasia, dan Mesir.

Tentang laporan pemilihan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Presiden tidak memberikan komentar. Menurut Hari, Presiden hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. ''Tanggapannya ya sudah, hanya mengangguk-angguk sambil senyum-senyum,'' jawab Hari.

Megawati pun dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan sempat menciptakan kontroversi perihal pemilihan Gubernur DKI. Kala itu Megawati menyatakan dukungan untuk terpilihnya kembali Sutiyoso sebagai gubernur pada periode 2002-2007. Padahal, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta secara aklamasi lewat kongres DPD telah menetapkan Tarmidi Suhardjo sebagai calon Gubernur DKI dari partai berlambang banteng tersebut.

Hari menilai Presiden Megawati selalu tampak sumringah pada setiap kesempatan, termasuk saat mendengarkan laporan tentang Sutiyoso siang ini. ''Presiden kan mukanya selalu sumringah begitu,'' kata Hari.

Tolak Tanda Tangan

Sementara itu, di tempat terpisah dua dari tiga anggota pimpinan kolektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak menandatangani surat pengantar berita acara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

''Proses pemilihannya arogan,'' ujar salah satu wakil ketua DPRD DKI, Tarmidi Suhardjom kemarin, di ruang kerjanya, usai salat Jumat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPRD DKI kini dipimpin secara kolektif oleh tiga wakil ketua, yaitu A Chudlary S Hadzami, M Suwardi, dan Tarmidi Suhardjo. Hingga Jumat hanya Chudlary yang bersedia menandatangani berkas tersebut.

Sementara itu, Tarmidi mengakui, penolakannya tidak sampai membuat berita acara pemilihan menjadi tidak sah. ''Ya, katanya karena sudah ditandatangani 2/3 anggota pemilihan,'' kata anggota fraksi dari partai berlambang banteng gemuk itu.

Tarmidi juga mengatakan, dalam pertemuan Jumat pagi Chudlary sempat meminta dirinya untuk ikut menandatangani berita acara. ''Untuk kebersamaan,'' kata Tarmidi mengutip pernyataan Chudlary. Saat menanggapi hal itu, Tarmidi justru meminta Wakil Ketua DPRD dari PPP itu untuk menghormati keputusannya. Tarmidi juga mengaku tidak mendapat tekanan apa pun dari fraksinya untuk ikut menandatanganinya, hingga saat ini.

Tarmidi bahkan sudah meminta kotak suara dibuka dalam pertemuan tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk menjawab berita yang berkembang terdapatnya kode-kode tertentu dalam kertas pemilihan yang memenangkan Sutiyoso-Fauzi Bowo.

Kode tersebut diduga beberapa anggota Dewan berkaitan dengan penyuapan yang dilakukan oleh Sutiyoso. ''Jadi, supaya dibuka di depan polisi dan wartawan sebagai yang mewakili masyarakat,'' katanya.

Namun, permintaan itu ditolak dengan alasan panitia pemilih telah menyatakan berkeberatan. '''Mungkin ada ular di dalam kotak itu,'' ujarnya berkelakar.(bu,A20-60t)