Marwah Daud Dipanggil Akbar

• Wiranto Diisukan Calon Pengganti

JAKARTA-Buntut pernyataan meminta Akbar Tandjung mundur dari jabatannya, Marwah Daud Ibrahim Jumat pagi kemarin dipanggil Ketua Umum Partai Golkar di rumahnya.

Apakah perempuan asal Sulsel itu kena teguran atau sanksi? Tentang hal itu, Marwah yang juga salah seorang ketua DPP Partai Golkar tak mau menjawab. Dia hanya mengaku, dalam pemanggilan itu dirinya berdialog dengan Akbar. ''Tadi pagi (kemarin-Red) saya berdialog dengan beliau. Saya optimistis masalah ini bisa diselesaikan sendiri (intern partai),'' tegasnya, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Meski dipanggil, dia mengaku tetap pada pendiriannya yaitu meminta Akbar Tandjung lengser dari jabatannya. Wanita itu menyatakan siap menanggung risiko dipecat dari kursinya sebagai anggota DPR.

''Saya hanya menyampaikan suara hati nurani rakyat, dan saya siap dengan segala konsekuensinya,'' kata Marwah Daud saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR Jumat kemarin.

Dia menjelaskan, permintaan agar Akbar mundur tersebut telah disampaikan dalam rapat harian DPP Partai Golkar Rabu malam. ''Sebenarnya saya akan sampaikan hal ini langsung kepada Pak Akbar sebelum disampaikan kepada yang lain, tetapi tidak bisa ketemu dan baru ketemu dalam rapat DPP harian itu. Maka dalam rapat DPP harian itulah saya sampaikan,'' tambahnya.

Marwah Daud memberi waktu selama enam bulan dalam rangka menunggu keputusan tetap mengenai status Akbar. Kalau dalam enam bulan itu Akbar dinyatakan tidak bersalah, maka bisa kembali. ''Begitu dinyatakan bebas, Bang Akbar dengan tegak akan kembali. Saya berdoa dalam enam bulan beliau akan kembali ke DPR dengan tegak.''

Menurutnya, sekarang ada momentum sejarah pada Akbar untuk memperlihatkan pada masyarakat bahwa dirinya adalah negarawan. Marwah menegaskan, apa yang disampaikan ini bukan merupakan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bangsa yang merupakan tuntutan masyarakat. ''Jadi, ini bukan balas dendam, tapi tuntutan murni,'' tandasnya.

Dinilai Wajar

Desakan beberapa ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar Akbar Tandjung nonaktif sebagai ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR, dinilai tokoh Golkar asal Sulawesi Selatan, Jusuf Kalla, lumrah. Sebab, menurut dia, DPP partai itu memang berhak meminta nonaktif.

''DPP memang berhak,'' kata Kalla yang juga Menko Kesra saat ditemui detik.com di Kantor Menko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (20/9). Selebihnya, Kalla menolak berkomentar soal Partai Golkar.

Seperti diberitakan, 3 petinggi Golkar yang mendesak Akbar lengser adalah Marwah Daud Ibrahim, Fahmi Idris, dan Theo L Sambuaga. Marwah Daud bahkan sempat menggelar jumpa pers di Gedung MPR, Kamis kemarin, untuk mencuatkan tuntutan itu. Inilah yang disebut banyak pihak bahwa partai beringin ini resmi pecah.

Lebih lanjut Agung mengakui, memang ada perbedaan pendapat para ketua partai. Tapi, menurutnya, hasil akhir tetap mendukung Akbar Tandjung memimpin Partai Golkar sampai 2004. ''Beda pendapat memang ada dalam tiap rapat, yang penting hasil akhir Golkar tetap solid dan kompak,''katanya.

Sekjen Golkar Budi Harsono yang juga mengikuti pertemuan tertutup itu mengungkapkan hal senada. ''Beda pendapat itu wajar dan harus dihormati,'' katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, beda pendapat yang berkembang tentang penonaktifan dirinya wajar dan akan diakomodasi secara normal.

''Memang dalam rapat ada perbedaan, tapi itu bukan sesuatu yang mengganggu kelancaran partai. Yang penting akhir dari pertemuan menyatakan kita tetap solid, kompak, dan tetap melaksanakan program-program partai sesuai dengan amanat rapim. Saya tetap memimpin partai,''tutur Akbar.

Dikatakannya, DPP akan terus mencermati setiap tahap perkembangan hukum. ''Jika suatu saat ada yang dianggap kritis, DPP bisa ketemu lagi untuk bicara masalah itu,'' katanya.

Ketika ditanya apakah Golkar akan mendesak percepatan proses hukum, Akbar menjawab bahwa Golkar tidak punya kewenangan untuk meminta Mahkamah Agung (MA) mempercepat proses.

''Itu urusan hukum, urusan pengadilan. Ketua MA Bagir Manan mengatakan MA tidak akan menyuruh percepatan dan menyerahkan mekanisme hukum. Silakan saja pakai proses normal sesuai dengan aturan,'' demikian Akbar.

Penumpang Gelap

Saat menanggapi manuver Marwah Daud tersebut, anggota FPG Fery Mursidan Baldan mengatakan ada penumpang gelap di Golkar yang menyertai suara Marwah Daud tersebut. ''Golkar itu seperti karpet baru, orang lama yang kakinya kotor mau masuk juga, ya kita larang,'' katanya.

Ditanya bagaimana dengan tuntutan Marwah tersebut, Fery mengatakan, tentu setelah ada rapat harian akan ada rapat pleno. ''Maka nanti pada rapat pleno itu akan adu argumentasi,'' ujarnya.

Dia kembali mengingatkan, Akbar sekarang sedang naik banding, karena itu tidak boleh disebut terpidana. Sekarang sedang proses hukum, tetapi ditumpangi. ''Jangan mencuci dirinya dengan kasus Akbar,'' tegasnya.

Kalangan kader Partai Golkar lainnya juga langsung membalas serangan Marwah Daud. Menurut fungsionaris DPP Partai Golkar Syarfi Hutauruk, sekitar 99 persen fungsionaris DPP Golkar dan 100 persen DPD Partai Golkar tetap mendukung kepemimpinan Akbar Tandjung sampai 2004.

''Kalaupun ada sikap segelintir personel di DPP Partai Golkar yang ingin melengserkan, tidak akan mampu menggoyahkan posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar,'' katanya.

Tiga Orang

Menurutnya, paling banyak hanya tiga pengurus di DPP Partai Golkar yang ingin melengserkan jabatan ketua umum Akbar Tandjung. Dia menunjuk selain Marwah Daud adalah Agung Laksono yang menginginkan posisi Akbar.

Dia mengatakan ada yang membocorkan mengenai proses rapat harian yang seolah-olah DPP Golkar membicarakan posisi ketua umum menyusul keputusan tiga tahun dan penandatanganan sejumlah anggota Dewan yang meminta Akbar Tandjung nonaktif sebagai ketua DPR RI.

''Padahal, rapat harian itu bukan khusus membicarakan masalah ketua umum Partai Golkar menyusul keputusan hukum dan tanda tangan sejumlah anggota DPR yang meminta penonaktifan Akbar Tandjung sebagai ketua DPR,'' katanya.

Menurut Hutauruk, keputusan rapat harian itu menyatakan tetap mendukung Akbar Tandjung sebagai ketua umum partai. Masalah hukum tetap mendukung Akbar Tandjung melalui upaya penasihat hukumnya. Sedangkan posisi di DPR, DPP Partai Golkar melalui fraksinya tetap mendukung Akbar Tandjung sebagai ke-tua DP.

Dia berpendapat, sikap Marwah Daud dan Agung Laksono tidak akan bisa mengganggu solidnya pengurus-pengurus lain dan seluruh DPD Partai Golkar untuk mempertahankan Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar sesuai keputusan yang telah diambil dalam rapim Partai Golkar.

''Saya yakin keinginan Marwah dan Agung Laksono untuk melengserkan Akbar tidak laku dijual kepada DPD-DPD yang telah menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Akbar Tandjung sampai tahun 2004.''

Di tempat terpisah, anggota FPG yang juga Ketua Harian Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fachry Andi Leluasa mengatakan, tindakan para senior Golkar itu tidak pantas.

''Pengurus partai di daerah saja mampu bersikap bijak, kenapa para pimpinan partai di pusat kok malah sibuk sikut-sikutan untuk sekadar curi jabatan. Apa sih maunya mereka? Apakah itu murni berasal dari para pengusul atau mereka jalankan misi penguasa untuk menyingkirkan Akbar,'' katanya.

Fachry Andi mengaku heran kenapa Fahmi dan Marwah Daud meminta Akbar Tandjung mundur dari Ketua DPR, sedangkan orang-orang FPDI-P dan FKB saja hanya minta nonaktif.

Menurutnya, mayoritas pengurus Partai Golkar baik di daerah maupun di tingkat pusat saat ini masih mendukung Akbar. ''Yang kemarin itu hanya ekspresi dari kekuatan orang-orang yang kebelet saja. Kekuatan mereka itu sebetulnya kecil. Jangan lupa, dengan mencuatnya gerakan mereka, justru kekuatan Akbar makin solid dan mengkristal.'' katanya

Wiranto Disiapkan

Mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto mulai diperkenalkan ke jajaran elite dan kader Partai Golkar Jatim. Mantan menhankam itu beberapa hari lalu mengikuti pertemuan konsolidasi internal Partai Golkar di Batu, Malang. Dia kemungkinan akan dipersiapkan menggantikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung bila sewaktu-waktu terjadi perubahan situasi dan politik.

Ketua DPD I Partai Golkar Jatim Ridwan Hisjam kepada wartawan kemarin mengakui, Wiranto pernah bertemu dengan pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Jatim di Malang.

"Saat itu acara pertemuan rutin Partai Golkar," katanya.

Ridwan yang selama ini dikenal orang dekatnya Akbar Tandjung itu menambahkan, isu santer yang berembus di kalangan politikus di Jakarta dan Surabaya menyebutkan bahwa mantan panglima TNI kelahiran Yogyakarta itu dikabarkan akan menggantikan posisi Akbar Tandjung.

Hal itu sangat dimungkinkan jika posisi politik Akbar makin terjepit dan masuk penjara akibat perkara korupsi dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar, yang kini perkaranya dalam proses ban-ding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. "Memang ada isu Pak Wiranto akan menggantikan posisi Pak Akbar sebagai ketua umum Partai Golkar. Tapi sampai sekarang kan Pak Akbar tetap sebagai orang pertama di partai kami, dan kami berjuang semaksimal mungkin untuk mempertahankannya," tegas Ridwan.

Apakah Wiranto akan masuk Partai Golkar, karena yang bersangkutan selama ini aktif di Gerakan Masyarakat Merah Putih (GMMP)? Ridwan menyatakan, "Wah saya nggak tahu." Yang jelas, tegas Ridwan, Wiranto adalah mantan panglima TNI dan institusi yang pernah di-pimpinnya juga memiliki hubungan historis dengan Partai Golkar. TNI ikut membidani kelahiran Partai Golkar. "Jadi, ya nggak apa-apa," katanya.

Mengenai peluang Wiranto menggantikan Akbar, menurut Ridwan, nanti pasti ada perhitungan dan kalkulasi politik tersendiri. Ada mekanisme internal di tubuh partai ini yang harus dijadikan kerangka acuan untuk melakukan suksesi kepemimpinan. Ada dua forum di Partai Golkar yang bisa dipergunakan untuk menurunkan dan mengangkat ketua umum partai, yakni munas dan munaslub. "Ya tentunya melalui dua forum itu untuk mengangkat atau mengganti ketua umum," jelasnya.(nas,ro,dtk-60t)