Didukung, Kenaikan UMK Disesuaikan KHL

KENDAL-DPRD Kendal akan mendesak Gubernur Jateng, supaya upah minimum kabupaten (UMK) untuk wilayah Kendal Rp 416.000/bulan sesuai keinginan berbagai serikat pekerja. Karena jumlah itu pun sebetulnya belum sesuai dengan kebutuhan hidup minimum (KHM).

"Bahkan seharusnya UMK itu standarnya bukan KHM tapi kebutuhan hidup layak atau KHL," tegas Bakri Malika BA, anggota Komisi E.

Surat desakan sudah dikirimkan, karena Gubernur segera akan menetapkan besarnya UMK untuk masing-masing kabupaten. Beberapa hari sebelumnya gabungan berbagai serikat pekerja se-Kendal mendesak Dewan untuk memperjuangkan UMK tahun 2003 menurut perhitungan mereka.

Mereka mengadu, karena pada rapat 6 Agustus lalu masih ada beda angka dengan Apindo soal UMK 2003. Pekerja menginginkan Rp 416.000, tapi Apindo hanya bersedia Rp 363.000.

UMK Kendal tahun ini Rp 330.000. Tapi menurut dewan pengupahan daerah (DPD), angka kenaikan minimal mencapai Rp 377.000.

Khawatir Gejolak

Menurut ketentuan yang berlaku, penentuan UMK harus melalui penelitian oleh lembaga kerja sama (LKS) Tripartit. Jika angka yang dihasilkan melalui penelitian itu disetujui, UMK bisa langsung ditetapkan. Namun jika terjadi perbedaan perhitungan, persoalan akan diserahkan ke Gubernur.

Desakan Dewan, menurut Bakri, karena ada kekhawatiran akan muncul gejolak perburuhan jika keinginan pekerja tak diakomodir. Potensi gejolak ada, karena beberapa industri besar yang ada di daerah tersebut memiliki ribuan pekerja.

Alasan lainnya, karena angka Rp 416.000 itu saja sudah sangat minim untuk hidup. Misalnya, untuk aspek kebutuhan listrik hanya diperhitungkan Rp 7 ribu/bulan, sementara biaya beban PLN saja lebih dari itu.

Belum lagi kalau mengingat inflasi. "Jadi untuk pekerja yang masih lajang saja sulit untuk hidup dengan upah sebanyak itu. Lha bagaimana dengan pekerja yang sudah punya anak istri. Apa ora pusing," ujar anggota asal Rowosari itu. (C23-76)