Sekolah Unggulan Bukan Hanya untuk Orang Kaya

KAJEN- Pengembangan sekolah unggulan menurut, Wakil Bupati Pekalongan Dra Siti Qomariyah, harusnya dilakukan untuk mengembangkan mutu pendidikan. Jadi, jika ada anggapan bahwa pengembangan sekolah unggulan hanya diperuntukkan bagi kelas menengah ke atas itu tidak benar.

''Adanya sekolah unggulan adalah untuk mereka yang berprestasi dan bukan hanya untuk orang kaya'' tandasnya.

Qomariyah menjelaskan, walaupun biaya yang dibutuhkan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan cukup mahal, bukan berarti kesempatan bagi mereka yang dari ekonomi kelas bawah tetutup. Jika mereka punya prestasi, maka pihak sekolah hanya memberikan keringanan.

Untuk itu, menurut wakil bupati yang juga praktisi dan pengamat pendidikan ini, salah satu kebijakan dan program yang tengah digodok oleh pemkab adalah pengembangan sekolah-sekolah unggulan. Pemerintah menginginkan beberapa keunggulan yang dimiliki sekolah agar dapat terus dikembangkan dan dijual. ''Untuk itu pemerintah memikirkan perlunya pengembangan sekolah-sekolah unggulan''.

Sekolah-sekolah yang akan dikembangkan, kata dia, adalah sekolah yang mempunyai keunggulan baik spesifik maupun komprehensif dengan sekolah lain. Selain itu, akan dikembangkan juga perpustakaan terpadu di beberapa sekolah.

Sementara itu, menjawab kekhawatiran adanya komersialisasi dari beberapa sekolah unggulan yang akan menutup kesempatan bagi mereka yang ekonominya rendah, menurut Qomariyah, pemerintah akan membantu mereka yang kurang mampu tapi mempunyai prestasi yang bagus. ''Jika memang ada masyarakat yang berprestasi tapi kurang mampu, pemerintah akan membantu dalam bentuk beasiswa atau bantuan lainnya''.

Masih rendah

Beberapa program di bidang pendidikan yang saat ini tengah digodok pemerintah, tegas Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan ini, adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang masih rendah.

Rendahnya mutu, pemerataan, relevansi, efesiensi dan efektivitas pendidikan selama ini, disebabkan oleh kurang memadainya sarana dan prasarana, manajemen pendidikan, serta pengelolaan pendidikan yang masih sentralistik.

Kebijakan pendidikan ke depan, kata Qomariyah, harus melihat kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Di beberapa daerah terpencil di Pekalongan misalnya, akan sangat sulit jika siswa harus pada jam 07.00 pagi. ''Dengan kondisi geografi yang sangat memprihatinkan anak-anak di sana harus berjalan sejauh 2 kilometer lebih untuk sampai ke sekolah. Jika mereka dipaksa berangkat sekolah pada pukul 07.00 tepat, proses belajar anak justru tidak akan efektif''.

Dari salah satu contoh tersebut, dia melihat pentingnya penafsiran kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.(br-74)