Dari Rakernas II SP RTMM di Malang (1)

Target Cukai Rp 27,6 Triliun "Racun" Bagi GAPPRI

SELAMA tiga hari, 5-7 September di Hotel Montana Malang berlangsung Rekernas II Pengurus Pusat Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (PP SP RTMM). Wartawan Suara Merdeka, HM Soleh AK yang mengikuti kegiatan tersebut menurunkan laporannya dalam tiga tulisan.

RAKERNAS II merupakan momentum yang paling krusial, baik bagi organisasi pekerja di sektor rokok maupun pengusaha.

Tekanan demi tekanan dari pemerintah terhadap industri rokok menjadikan pekerja (baca: buruh-Red) merasa hidup tidak nyaman. Gencarnya kampanye antirokok lewat PP 81 yang mengatur kadar tar dan nikotin, serta besaran target cukai yang tiap tahun selalu dinaikkan menjadikan pabrik rokok kretek (PRK), seolah minum racun mematikan memasuki 2003.

Sementara itu, kalangan pekerja sangat khawatir atas kebijakan pemerintah. Tekanan yang makin keras terhadap industri rokok, bisa saja pengusaha menutup usahanya dan PHK besar-besaran tak terhindarkan. "Bagaimana nasib sekitar 200.000 pekerja rokok, belum lagi nasib keluarganya?" ucap Ketua PC RTMM Kudus H Moh As'ad, yang juga Bendahara Umum PP RTMM di depan peserta rakernas.

Bahkan, peserta sepakat siap mengadakan "perlawanan" kepada pemerintah bila terus ditekan seperti dilontarkan Ketua PC RTMM Sala A Yasir. "Pekerja siap demo besar-besaran."

Bak Racun

"Bak sandiwara, target cukai Rp 27,6 triliun pada 2003 bagaikan mimpi buruk. Siapa yang akan disuruh main sandiwara, karena siapa berperan minum madu dan siapa minum racun?" ucap Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) H Ismanu Soemiran yang dibacakan Sekjen GAPPRI Drs H Ahmad Djuffan.

Menurut Ismanu, jelas RAPBN 2003 mengandung racun yang mematikan yang harus diminum. Padahal itu berbahaya bagi kesehatan industri hasil tembakau (IHT). Asumsi target naik 30,1% bahkan fakta menunjukkan 32,7% sangat tidak realistis.

Sekarang, kata Ismanu, banyak PRK mengalami kontraksi secara signifikan, diramalkan berlangsung lama. Pemerintah bukan mencari solusi malah sebaliknya.

Ketika petinggi tersebut diajak taruhan siapa duluan yang sunset, umur pejabat tersebut atau industri rokok, beliau tidak menjawab. Pejabat itu tidak melihat di dalam tubuh industri rokok terdapat pejuang sejati bagi kehidupan keluarganya. Yakni, para pekerja yang sangat banyak, terbesar dibandingkan industri lain (Djarum saja memiliki 70.000 buruh).

Hal itu terjadi karena masih banyak pejabat tinggi yang berorientasi pemikiran hanya membeli pujian untuk kepentingan sendiri. Mereka tega membayar dengan pengorbanan kesejahteraan wong cilik yang lebih besar daripada wong gedhe dan penggedhe. Tampaknya ikatan kepercayaan lintas departemen di antara mereka sudah dilepaskan, sehingga berjalan sendiri-sendiri.

Terlepas faktor tekad dan semangat Bea dan Cukai yang selalu berupaya mencapai target, tidak dapat disangkal, beberapa kali kenaikan cukai mengakibatkan harga tidak sehat dan membuat pasar "sakit". Lalu, pasar tidak akan menyerap produk, akhirnya volume penjualan menurun. Produksi dikurangi, lantas jam kerja digilir. Bahan baku tidak dibeli, akhirnya wong cilik lagi yang menjadi korban.

Itulah wajah industri rokok Indonesia. Satu sisi dipuja karena cukainya menakjubkan dan penyerapan tenaga kerja membanggakan. Namun, di sisi lain industri itu dimaki, dianggap menyebabkan gangguan kesehatan.

Kalau uang tersebut diberikan kepada mereka secara cuma-cuma, bagaimana nasib pekerja. Siapa yang memperhatikan PRK. Sejauh mana semangat juang dalam kerja sama antara penerima dan pemberi kerja untuk meningkatkan volume penjualan? Banyak yang tidak menyadari, peningkatan kesejahteraan pekerja adalah buah peningkatan volume penjualan. Peningkatan volume produksi adalah solusi mengatasi pengangguran. (HM Soleh AK-74e)