Perlu Dana Khusus Antisipasi Banjir

• Mewujudkan Rasa Aman di Masyarakat

KARANGASEM - Hampir setiap tahun, daerah-daerah rendah di Solo, seperti Jagalan, Pucang Sawit, Kampung Sewu, Gandekan, dan Joyontakan, dilanda banjir.

Karena itu,, Panitia Anggaran DPRD Surakarta mengeluarkan rekomendasi agar ada alokasi dana khusus untuk mengantisipasi banjir melalui perubahan APBD 2002.

''Untuk mewujudkan rasa aman di kalangan masyarakat karena sebentar lagi musim hujan, Pemkot dirokemendasikan agar mempersiapkan langkah-langkah penanggulanan dan penyediaan anggaran, terutama terhadap bahaya banjir di sebagian wilayah kota,'' kata juru bicara Panitia Anggaran Drs Bandung JS SH, pada rapat paripurna perubahan APBD 2002, kemarin.

Anggota panitia Darsono SE menambahkan, selama ini Pemkot belum bisa seratus persen menanggulangi ancaman banjir yang setiap musim hujan melanda daerah-daerah rendah. Ironisnya, sepengetahuan dia tidak pernah ada anggaran khusus untuk penanganan banjir di APBD.

''Setahu saya, pos khusus semacam dana pengantisipasian banjir tidak pernah tercantum di APBD. Karena itu, daripada kelabakan seperti yang dulu, Pemkot hendaknya mengalokasikan dana tersendiri pada perubahan APBD ini,'' kata dia.

Selain dana persiapan operasional penanganan banjir, sebagian anggaran tersebut juga bisa diwujudkan dalam proyek-proyek perbaikan saluran air yang rusak parah.

Pada pembahasan awal perubahan anggaran antara eksekutif dan legislatif, Jumat pekan lalu, anggota Komisi D Udiyanto Kusrin juga menanyakan kebutuhan dana perbaikan talud saluran Kaliwingko yang retak.

YMT Kepala DPU Ir Sundjoyo ketika itu menjelaskan, anggaran Rp 50 juta yang diusulkan untuk perbaikan talud tersebut dirasa cukup. ''Kalau perbaikan menyeluruh memang anggarannya sangat besar. Namun, dengan dana perbaikan Rp 50 juta paling tidak tanggul itu bisa bertahan cukup lama,'' tuturnya.

Pengecekan

Pada laporan kemarin, Panitia Anggaran juga mengeluarkan rekomendasi lain. Antara lain, tidak dibenarkan penggunaan anggaran yang mendahului APBD. Lalu, pengeluaran rutin dan pembangunan harus berdasarkan pada perencanaan matang.

''Terhadap pendapatan instansi penghasil yang tidak sesuai dengan target, agar dilakukan kajian perencanaan dan analisis kendalanya. Bila perlu dilakukan pengecekan bukti-bukti pendukung, baik dalam perubahan ABPD 2002 maupun penyusunan APBD 2003,'' tandas Bandung.

Sementara itu, sisa APBD 2001 Rp 6.278.376449 diharapkan dapat digunakan bagi pembangunan yang dapat dinikmati langsung masyarakat.(D11-42e)