Mahathir: Serangan AS Sulut Amarah Muslim

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Senin kemarin, minta Irak mengizinkan tim inspeksi senjata PBB memasuki negaranya. Namun, Mahathir juga memperingatkan Washington, serangan yang mungkin terhadap Bagdad akan menyulut kemarahan muslim.

Deputi PM Abdullah Ahmad Badawi menyampaikan pesan serupa atas nama Gerakan Nonblok (GNB) kepada Menlu Irak Naji Sabri di sela-sela sidang Majelis Umum PBB akhir pekan lalu.

Malaysia kini mendapat giliran menjadi ketua GNB, yang mengelompokkan 114 negara berkembang, dan tahun depan akan mengambil-alih ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mengelompokkan 56 negara muslim. "Kami ingin menghindari peningkatan kemarahan dan kebencian kaum muslim," kata kantor berita Malaysia Bernama, mengutip Mahathir. "Jika AS menyerang Irak, musuh-musuh Irak pun, termasuk Arab Saudi, tidak akan setuju."

Mahathir mendapat pujian dari Washington karena dukungan kuatnya terhadap perang melawan teror setelah serangan kamikaze 11 September di AS.

Namun, dia tetap merupakan pengecam keras kebijakan-kebijakan Washington baik tentang konflik Irak maupun Israel-Palestina.

Standar Ganda

"AS, dengan niatnya untuk mengebom Irak, tengah mempraktikkan standar ganda. Di satu pihak, negara adidaya itu meminta seluruh dunia menaati aturan internasional. Namun, di lain pihak, jika aturan itu tidak menguntungkan AS, mereka mengabaikannya," kata Mahathir, yang dianggap sebagai satu dari beberapa pemimpin kuat tapi moderat di antara para pemimpin muslim dunia.

Abdullah meminta Irak menerima inspeksi senjata PBB sebelum merundingkan pengurangan sanksi-sanksi ekonomi oleh PBB setelah invasi Irak ke Kuwait tahun 1990.

Abdullah akan mengambil alih jabatan perdana menteri akhir tahun depan ketika Mahathir mengundurkan diri setelah 22 tahun berkuasa.

"Akan bagus jika Irak mau menerima pesan ini dengan maksud baik, yang berarti niat AS untuk melakukan aksi militer bisa dihindari," kata koran New Straits Times mengutip Abdullah, kemarin.

Mahathir menjelaskan, sanksi-sanksi itu melemahkan Irak, bukan Presiden Saddam Hussein.

"Sanksi-sanksi itu tidak melukai Saddam dan tidak akan membuat dia mati. Sanksi tersebut melukai rakyat miskin Irak, termasuk mereka yang sakit, sudah uzur, dan bayi. Mereka adalah korban sanksi-sanksi tersebut," jelas Mahathir.

Dari Dubai, pejabat diplomatik senior Arab Saudi mengatakan, Arab Saudi akan mendukung aksi sanksi PBB terhadap Irak, tapi bukan serangan sepihak AS.

Pejabat tersebut menanggapi pertanyaan tentang wawancara CNN akhir pekan lalu ketika Menlu Pangeran Saud al-Faisal menyatakan Arab Saudi mungkin mengizinkan penggunaan pangkalan-pangkalan di wilayahnya untuk serangan ke Irak.

Sikap Arab Saudi

Pejabat itu menegaskan, Pangeran Saud mengacu pada implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB yang mungkin terhadap Irak dan bukan aksi sepihak AS.

"Arab Saudi menolak kemungkinan serangan sepihak yang tidak memiliki perlindungan internasional," jelas diplomat itu kepada Reuters via telepon dari Riyadh.

"Perubahan itu terletak pada sikap Amerika, bukan Arab Saudi," lanjutnya mengacu pada upaya-upaya AS melobi Dewan Keamanan agar memerintah Irak menghancurkan senjata pemusnah massal, bukan bertindak sendiri.

Sementara itu, dari Paris, tiga anggota parlemen Prancis yang berkunjung mendadak ke Irak pada akhir pekan lalu mendapat kecaman keras kemarin. Pemerintah Prancis mengecam kunjungan itu sebagai tidak resmi dan tidak menguntungkan.

Kunjungan itu dilakukan di tengah peningkatan spekulasi Washington berencana menyerang Irak. AS menuduh Irak sedang mengembangkan senjata pemusnah massal.

Utusan Prancis dari partai kanan-tengah Penyatuan Mayoritas Presiden (UMP) pimpinan Presiden Jacques Chirac itu mengunjungi bekas PLTN Irak, Minggu lalu.

Kantor berita resmi Irak mengutip ketua tim Prancis, Thierry Mariani, yang mengatakan mereka tidak menemukan bukti Irak mengembangkan senjata pemusnah massal.

Namun, Pemerintah Prancis mengecam kunjungan tersebut, karena para anggota parlemen itu tidak mengumumkannya sebelum berangkat.

"Ini inisiatif pribadi beberapa anggota parlemen yang tidak memiliki persetujuan pihak berkuasa Prancis," kata juru bicara Deplu Prancis, Minggu.

Dari New York, ketua penasihat ekonomi Presiden George W Bush memperkirakan, AS mungkin membutuhkan dana antara 100 miliar dan 200 miliar dolar (sekitar Rp 900 triliun dan Rp 1.800 triliun) untuk berperang melawan Irak. Namun, Wall Street Journal kemarin melaporkan, perang yang ragu-ragu akan mendorong negara itu terjerumus ke resesi atau inflasi.

Lawrence Lindsey, ketua Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, memproyeksikan "batas atas" biaya perang antara satu persen dan dua persen dari produk domestik kotor (GDP), lanjut Wall Street Journal.

Menurut artikel Journal, GDP AS sekitar 10 triliun dolar per tahun, yang bisa diterjemahkan biaya satu kali 100 miliar hingga 200 miliar dolar. Jumlah itu jauh lebih tinggi daripada perkiraan awal Pentagon yang sekitar 50 miliar dolar.

Dalam wawancara di kantornya di Gedung Putih, Lindsey menolak konsekuensi ekonomi dari pengeluaran itu dengan mengatakan hal itu tidak memiliki dampak berarti pada tingkat suku bunga atau menambah banyak utang federal, yang kini sekitar 3,6 triliun dolar, jelas Wall Street Journal.(rtr-niek-46e)