80.000 Ton Gula Masih Ditimbun

SEMARANG-Rendahnya harga gula di pasaran yang berkisar Rp 2.650-2.700/kg, membuat petani tebu tidak berani menjual gula ke pasaran. Hingga saat ini, sedikitnya 80.000 ton gula milik petani tebu di Jateng yang ditimbun di gudang-gudang pabrik gula.

''Di gudang milik PG Pangkah Tegal, misalnya, ada 13.000 ton gula yang disimpan di sana. Lima ribu ton adalah sisa hasil giling akhir 2001, sedangkan 8.000 ton lainnya hasil penggilingan selama 2002,'' ungkap Ketua DPD APTRI Jateng H Fatchuddin Rosyidi seusai mengikuti rapat koordinasi soal penanganan gula impor di lantai III Gedung Berlian, kemarin.

Menurut dia, pada musim giling tahun ini setiap PG rata-rata memproduksi 8.000-9.000 ton gula. Jumlah PG di Jateng ada 9, sehingga diperkirakan sedikitnya 80.000 ton gula petani terpaksa ditimbun di gudang-gudang milik 9 PG itu.

''Petani lebih memilih menimbun gulanya di gudang, karena jika dijual dengan harga Rp 2.650-2.700/kg akan menderita kerugian yang sangat besar. Dengan harga itu, petani tidak bakalan bisa mengembalikan kredit ketahanan pangan (KKP) yang dipinjamnya,'' paparnya.

Dana Talangan

Fatchuddin mengatakan lebih lanjut, saat ini sekitar 15.000 petani di Jateng yang menanami sekitar 33.000 hektare lahan tebu, benar-benar mengharapkan kebijakan pemerintah tentang gula berpihak pada mereka.

''Dalam era pemerintahan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid-Red), petani masih bisa bernapas. Karena waktu itu pemerintah mengucurkan dana talangan Rp 950 miliar untuk membeli gula petani dengan harga Rp 2.600/kg,'' tandasnya.

Usulan Pemkab Tegal untuk memberikan dana pinjaman Rp 10 miliar kepada Pabrik Gula (PG) Pangka PTP Nusantara IX (Persero) terancam gagal. Beberapa anggota panitia anggaran DPRD tidak menyepakati usulan pemberian pinjaman itu.

Salah seorang anggota panitia anggaran, Hardjo Rasdi, mempertanyakan kompetensi Bupati Tegal Drs Soediharto yang menggunakan APBD untuk memberikan pinjaman ke PG Pangka. ''Kalau itu sampai direalisasi, tidak menutup kemungkinan akan diikuti perusahaan lain yang ada di Kabupaten Tegal. Kalau dirundung persoalan keuangan nanti lari ke Pemkab. Itu langkah konyol,'' kata dia, kemarin.

Menurut Hardjo, jika ingin memberikan bantuan ke PG Pangka seharusnya bukan bentuk bantuan pinjaman, melainkan kesepakatan bagaimana mengatasi persoalan secara bersama dalam hal peredaran gula impor.

''Sekarang yang menjadi pokok persoalan gula impor. Peredaran di pasaran menjadi momok bagi harga gula lokal, karena merosot. Justru kalau diberi bantuan pinjaman akan muncul masalah baru,'' tandasnya. (D6,G12-60k)