Pejabat Pemprov Diduga Terlibat Mafia Gula

SEMARANG-Merebaknya peredaran gula pasir impor di Jateng diduga melibatkan oknum pejabat di lingkungan Pemprov Jateng. Pejabat itu memberikan berbagai fasilitas, sehingga peredaran gula impor di Jateng tetap aman.

''Saya tahu persis kondisi itu. Bahkan ketika kelompok itu mengadakan rapat di sebuah hotel di kawasan Simpanglima, ikut memantau hingga akhir rapat,'' kata anggota Komisi B DPRD Jateng Drs H Sutoyo Abadi dalam rapat koordinasi soal penanganan gula impor di lantai III Gedung Berlian, kemarin. Namun, ketika didesak siapa nama pejabat dimaksud, Sutoyo Abadi tak bersedia menyebutkannya.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B Drs Ahmad Farid itu dihadiri Wagub II H Djoko Sudantoko SSos MM, Direktur Operasional Tanaman Semusim PT PN IX Ir Sudarmawan, Ketua Forum Solidaritas Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Pabrik Gula PT PN IX Hanung Triutama dan sejumlah pekerja pabrik gula.

Sutoyo menambahkan, akibat keterlibatan oknum Pemprov dalam mafia itu, peredaran gula impor di Jateng menjadi semakin subur. Akibatnya, tim pemantau gula Jateng yang dibentuk beberapa tahun lalu mandul, karena tidak bisa bekerja secara maksimal.

''Saya kira kalau kondisi ini dibiarkan, banyak pabrik tebu di Jateng gulung tikar. Karena itu, saya minta Pemprov serius menangani soal gula impor,'' tandasnya.

Ketua Forum Solidaritas Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pabrik Gula PT PN IX Hanung Triutama mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD tersebut untuk meminta dukungan moral Dewan dan Gubernur berkaitan dengan rencana keberangkatan mereka ke Jakarta. Rencananya di Jakarta mereka akan menemui Presiden Megawati. ''Jadi, saya dan teman-teman meminta dukungan tersebut. Saya sudah beberapa kali menemui Menperindag dan Menakertrans, tetapi selalu gagal,'' katanya.

Wagub II Djoko Sundantoko menegaskan, Pemprov Jateng cukup serius menangani gula impor di pasaran. Buktinya, Gubernur beberapa kali mengirimkan surat ke pemerintah pusat yang berisi permintaan pembatasan gula impor dan minta kenaikan bea masuk impor gula.

''Gubernur mendukung keinginan Forum yang akan menemui Presiden, tetapi harus didampingi eksekutif dan legislatif,'' ujarnya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan Direktur Operasional Tanaman Semusim PT PN IX Ir Sudarmawan. Dia dukungan rencana mereka menemui Presiden Megawati. ''Kami akan mendukung teman-teman dari Forum, yang terpenting harus berkoordinasi dengan baik,'' katanya.

Bukan Satu-satunya

Merebaknya peredaran gula impor bukanlah satu-satunya ancaman penyebab bangkrutnya usaha pabrik gula (PG) di Indonesia. Karena itu, seluruh karyawan PG yang tergabung dalam Forum Solidaritas SerikatPkerja/Serikat Buruh Pabrik Gula Seluruh Indonesia, hendaknya menyadari betul tentang hal tersebut.

Hal itu diingatkan Ketua Bidang Hukum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arief Soedjito SH berkaitan dengan unjuk rasa serentak yang dilakukan para pekerja PG beberapa waktu lalu. Menurut dia, unjuk rasa menuntut pemerintah untuk membenahi tata niaga gula sebenarnya adalah bentuk solidaritas pekerja terhadap perusahaan.

Sebab, katanya lebih lanjut, jika PG terancam bangkrut sudah barang tentu para pekerja terancam PHK. Namun, masalah tersebut sudah ada UU yang mengaturnya. Dengan kata lain, pekerja PG tidak terikat langsung dengan kebijakan pemerintah soal tata niaga gula.

Berapa pun harga gula, tiap bulan para pekerja tetap menerima upah yang telah menjadi haknya. Karena itu, bangkrutnya usaha PG tidak semata-mata disebabkan oleh harga jual gula yang rendah, tetapi masih ada faktor penyebab lainnya. Salah satu di antaranya, bagaimana pengelolaan manajemen perusahaan tersebut.(D14, D10,ad-60k)