KAHMI Bubar atau sebagai Paguyuban

(Catatan untuk Tulisan Muchammad Yulianto)

Oleh: Mohammad Nasih

DALAM artikel "Menyoal Eksistensi dan Peran KAHMI" (Suara Merdeka, Sabtu 14 September 2002), Bang Yul (panggilan akrab saya kepada Muchammad Yulianto) mengupas tentang peran-peran yang selama ini dimainkan Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam (KAHMI).

Berkaitan dengan itu, saya cukup sepakat dengan uraian-uraian Bang Yul karena memang demikianlah adanya. Para alumnus HMI mampu berkiprah di hampir seluruh lini kehidupan, mulai dari birokrasi, politik, ekonomi, kampus, ormas, LSM dan lain sebagainya, bahkan tak sedikit pula yang terjun ke militer.

Akan tetapi, berkaitan dengan diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) KAHMI, yang dikatakan Bang Yul sebagai "wujud dinamika anggota ketika melihat bangunan yang selama ini ditempatinya membutuhkan perbaikan bahkan pembaruan agar lebih mampu berkiprah," patut dipersoalkan dan diperdebatkan ulang.

Ini sangat penting melihat nuansa yang melatarbelakangi diselenggarakannya Munaslub tersebut sangat kental dengan aroma politik (praktis). Bahkan sudah sering terlihat secara eksplisit, ada upaya untuk menggiring KAHMI terlibat dalam dukung-mendukung secara tidak proporsional kepada - dan terseret ke dalam pusaran arus kepentingan - elite politik tertentu. Inilah yang sama sekali tidak disinggung-singgung oleh Bang Yul.

Kalau untuk berkiprah, KAHMI tidak perlu menjadi ormas sendiri, karena hal itu justru akan menjadikannya sebagai sebuah kelompok yang eksklusif. Lebih baik, KAHMI tetap berkarya di "rumah-rumah awalnya" atau "rumah lain" yang dirasa lebih cocok dengan karakter yang dibangun selama berpro ses di HMI dan kemudian melekat padanya. Misalnya saja mereka bisa berkiprah di NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lainnya. Ini demi mempertahankan jargon yang sejak di HMI selalu didengungkan, yakni "tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana."

KAHMI akan lebih bagus jika dijadikan sebagai sebuah wadah yang bersifat kekeluargaan atau bisa juga disebut paguyuban atau meminjam istilah yang sering digunakan Fuad Bawazier, salah seorang motor Munaslub, untuk meledek KAHMI sekarang ini dengan organisasi yang satu tingkat di atas arisan, tanpa harus mengabaikan perjuangan yang masih harus dilanjutkan.

Kembali kepada permasalahan latar belakang digelarnya Munaslub. Sudah menjadi opini umum sebagaimana saya sebut di atas, nuansa kepentingan politiknya sangat kental. Saking kuatnya, kemudian terjadi polarisasi di dalam wadah alumni organisasi terbesar dan tertua di Nusantara ini antara yang pro dan yang kontra Munaslub.

Entah layak dikatakan naif atau justru baik, terdapat tidak sedikit anggota KAHMI muda progresif yang merasa bahwa organisasi itu selama ini hanya dijadikan sebagai tunggangan politik semata, membidani kelahiran Forum Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (FAHMI) yang dimotori oleh Bursan Zarnubi yang juga adalah Ketua Presiden Humanika Pusat.

FAHMI menginginkan agar wadah alumni HMI dijadikan sebagai sarana bersilaturahmi, dengan tidak melupakan tanggung jawab alumni HMI sebagai kader umat kader bangsa "untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridai oleh Allah swt" (Pasal 4 AD HMI).

Mengubah Format

Salah satu agenda utama kelompok pro- Munaslub adalah ingin mengubah format kepengurusan KAHMI yang selama ini menggunakan sistem presidium menjadi presidensiil.

Ada beberapa hal mendasar yang dijadikan alasan perlunya perubahan format sistem ini yang bersifat internal, di samping ada pula faktor eksternalnya. Tapi faktor eksternal tidak bisa diuraikan mengingat keterbatasan ruang.

Pertama, sistem kepengurusan presidium biasanya digunakan pada organisasi yang tidak permanen yang menaungi beberapa organisasi, seperti Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAHMI) dan Komite Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan sebagainya.

Sedangkan anggota KAHMI terdiri dari kumpulan alumni yang homogen.

Alasan ini sangat lemah. Memang benar KAHMI berasal dari sebuah wadah yang sama. Namanya saja Keluarga Alumni HMI.

Tentu saja semua orang yang di dalam KAHMI adalah alumni HMI (kecuali orang-orang oportunis yang hanya ingin ikut memanfaatkan kebesaran nama HMI). Tetapi yang harus diingat, anggota KAHMI terdiri atas orang-orang yang sudah berkarya di hampir semua ormas yang telah ada, seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya.

Jadi suasana seperti yang ada pada KAHMI selama ini, justru akan sangat bagus untuk menjadi katalisator integrasi umat dan bangsa. KAHMI yang berada di Muhammadiyah dan NU misalnya, yang terutama di tingkatan grass root sering terjadi kebekuan dan konflik irasional, bisa menjadi pemecah kebekuan dan menjadi sarana penghubung yang baik untuk mendamaikan.

Berbeda kalau KAHMI menjadi ormas sebagaimana Muhammadiyah dan NU, tidak menutup kemungkinan justru akan semakin memperparah keadaan. Dalam konteks partai politik misalnya, karena kader-kader HMI menyebar di hampir semua partai politik, mereka mampu memecah kebekuan yang juga sering terjadi dengan kemampuan lobi yang sudah tidak diragukan lagi.

Kedua, secara de facto kepemimpinan dengan sistem presidium tidak efektif untuk melaksanakan kegiatan organisasi dan pengambilan keputusan. Ini disebabkan sistem presidium yang digunakan KAHMI lebih tepat disebut dengan sistem presidensiil terselubung karena setiap ketua harian dijabat bergiliran, setiap enam bulan ganti orang.

Kondisi seperti ini dirasakan menjadikan KAHMI tidak mempunyai konsistensi dalam kebijakan dan pelaksanaan program.

Menurut saya, KAHMI tidak usah membuat kebijakan dan program yang "sangat serius". Seperti telah disebutkan di atas, alumnus HMI berada di mana-mana. Jadi dalam konteks ini cukup menjadi "forum lintas sektoral" saja yang diharapkan mampu untuk mensinergikan cita-cita bersama para alumnus HMI. Itulah yang harus menjadi agenda KAHMI. Pada kenyataannya, forum-forum lintas sektoral semacam itu sangat efektif dan mempunyai kekuatan luar biasa.

Jadi KAHMI tidak usah terlalu ambisius untuk berjuang dengan membuat sekat sendiri seperti itu. Justru kebesaran HMI dan KAHMI itu terletak pada pluralitas yang tidak pernah luntur. Saya berani menjamin, seandainya KAHMI menjadi ormas sendiri dan atau membentuk partai sendiri, kekuatan mereka justru tidak akan sebesar seperti sekarang ini.

Ketiga, sistem kepengurusan presidium biasanya digunakan untuk organisasi yang sedang mengalami konflik internal, yang karena itu kepemimpinan diserahkan pada beberapa orang.

Argumentasi yang terakhir ini pun bisa dimentahkan, mengingat sedemikian banyaknya orang yang ada di dalam KAHMI, yang mungkin saja karena berbeda ormas dan partai politik serta yang lainnya mempunyai berbagai macam kepentingan.

Dengan sistem presidium justru akan terjadi afinitas (ketertarikan ) di antara mereka dan tidak ada upaya untuk menang-menangan dan saling menjegal.

Berdasarkan uraian di atas, alasan-alasan yang digunakan sebagai landasan diselenggarakannya munaslub terkesan dicari-cari untuk membungkus kepentingan yang terselubung secara rapi.

Harus disadari apa yang terjadi sedikit banyak akan mempengaruhi suasana di HMI. Kalau kondisi yang tidak kondusif tersebut terus berlanjut dan berakhir pada perpecahan, itu artinya KAHMI justru menjadi bagian dari problem bangsa.

Kalau demikian, agar tidak menjadi beban, terutama bagi HMI, saya rela "lebih baik KAHMI bubar saja" (18)

-Mohammad Nasih, Badko HMI Jawa Tengah